Pemda Kapuas Hulu Tunggu Regulasi Kratom

Pemda Kapuas Hulu Tunggu Regulasi Kratom

  Rabu, 6 March 2019 09:56
OLAH KRATOM: Sejumlah warga di Desa Nanga Sambus sedang melakukan pengolahan daun kratom menjadi remahan. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Dorong Purik jadi Komoditas Unggulan

 

PUTUSSIBAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu masih menunggu kebijakan  Pemerintah Pusat terkait regulasi daun kratom. Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada larangan secara resmi.

“Memang ada surat edaran dari BPOM-RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI). Tapi sampai saat ini larangan secara tegas untuk kratom tidak ada,” katanya, kemarin, di Putussibau.

Dikatakan Nasir, persoalan kratom itu sudah dilakukan pembahasan dan dilakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian. Kementerian yang dimaksud dia, baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Dirjen Ekspor-Impor untuk menentukan jenis dan jumlah.

Dikatakan Nasir, terkait uji laboratorium BPOM, memang dinyatakan adanya larangan untuk penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Dia juga menambahkan bahwa komoditas yang satu ini tidak boleh dijual dalam bentuk ekstrak, resin, kapsul, candy, maupun produk jadi lainnya. “Nah, apabila ada perubahan aturan, kami minta secepatnya disampaikan ke daerah,” kata Nasir.

Terkait dengan surat edaran itu, Nasir mengimbau agar masyarakat tidak terlalu khawatir, selama masih belum ada larangan secara resmi dari pemerintah. “Kita minta kratom diteruskanlah (budi dayanya). Jika pun ada larangan, harus diberitahukan jauh hari, karena masyarakat sudah banyak menanam. Saya juga tidak mau masyarakat berurusan dengan hukum,” tegas Nasir.

Dia meminta masyarakat tetap tenang dan tetap berusaha sebelum adanya larangan resmi terkait daun yang oleh masyarakat setempat disebut purik ini.

Selain persoalan kratom, Nasir juga mengaku memperjuangkan komoditas unggul Kapuas Hulu kepada kementerian yaitu tengkawang dan karet.

Sementara itu, terkait dengan surat edaran BPOM-RI terkait dengan larangan penggunaan kratom sebagai obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta tidak dijual dalam bentuk ekstrak, resin, kapsul, candy, maupun produk jadi lainnya, sudah diketahui oleh para pelaku usaha yang satu ini. “Surat edaran itu sudah disampaikan melalui Asosiasi,” kata Abdul Hamid, pengusaha kratom asal Kapuas Hulu saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Menurut Hamid, surat edaran BPOM tidak mempengaruhi volume produksi kratom di tingkat masyarakat atau petani. “Tidak mempengaruhi. Artinya surat edaran BPOM itu menjadi acuan kita, agar tidak melanggar aturan,” paparnya.

Dalam satu bulan, Hamid mampu memproduksi daun kratom dalam bentuk powder sebanyak 40 ton. Sementara itu, ditingkat petani, daun kratom kering atau dalam bentuk remahan dihargai Rp27 ribu – Rp30 ribu perkilogramnya. (arf)

Berita Terkait