Pembentukan DOB Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

Pembentukan DOB Bukan Bagi-Bagi Kekuasaan

  Selasa, 19 January 2016 10:09
KUNKER : Kunjungan kerja anggota DPR RI Komisi II, H. Sukiman di dampingi Asisten I Sekda Kapuas Hulu Drs. Abdullah Usman, MSi di lanjak akhir pekan lalu.FOTO MUSTA’AN

Berita Terkait

LANJAK—Perjuangan masyarakat perbatasan Kapuas Hulu, yakni kecamatan Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Puring Kencana dan Empanang memisahkan diri kabupaten induk dengan membentuk daerah otonomi baru (DOB) sudah sepuluh tahun. Perjuangan itu mesti direspon pemerintah secara cepat, mengingat kawasan perbatasan Kapuas Hulu dengan serawak Malaysia Timur masih sangat pincang.

“Perlu saya tegaskan kami berupaya membentuk DOB baru bukan untuk mengejar kekuasaan atau bagi-bagi kekuasan. Tetapi ini kebutuhan yang memang harus dipernuhi oleh negara, agar bagian depan republik ini tidak jauh pincang pembangunannya dari negera tetangga,” tutur Agus Mulyana, S.H, M.H, Ketua DAD (Dewan Adat Dayak) Kapuas Hulu, Senin (18/1) siang di Lanjak.

Lebih lanjut politisi senior partai Golkar Kapuas Hulu ini mengatakan, membentuk DOB dikawasan perbatasan sangat beralasan, selain rentang kendali antara ibu kota kabupaten dan provinsi sangat jauh. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satu-satunya kabupaten tertua dari 7 kabupaten yang pertama kali di bentuk belum ada melakukan pemekaran wilayah, layaknya daerah kabupaten lain.

Dijelaskannya, Sintang sudah dimekarkan dengan dibentuknya DOB Melawi, Sanggau dimekarkan dengan dibentuk DOB Sekadau, Mempawah dimekarkan dengan dibentuknay DOB Landak dan Kubu Raya. Sambas di mekarkannya dengan dibentuk DOB Bengkayang, kota Singkawang serta Ketapang dimekarkan dengan DOB Kayong Utara. “Jadi tinggal Kapuas Hulu belum dimekarkan,” terang Agus.

Mantan wakil Bupati Kapuas Hulu ini mengatakan, dengan hadirnya H. Sukiman anggota Komisi II DPR-RI keLanjak masyarakat perbatasan menaruh harapan besar agar pembentukan kabupaten atau DOB Banua Lanjak dapat segera terealisasi. Apalagi perjuangan masyarakat perbatasan bersama Presedium sudah 10 tahun dan ini baru pertama kali anggota Komisi II DPR RI bisa datang di Lanjak.

“Sebetulnya masyarakat Kapuas Hulu ini tinggal menagih hutang saja. Jika tahun 2003 lalu Pak Akil Mohtar putra Kapuas Hulu prioritaskan Sekadau dan Melawi, sekarang kami menagih hutangnya kepada pak Sukiman,” canda mantan Ketua DPRD Kapuas Hulu ini. Seraya mengatakan, ia oftimis H. Sukiman bisa perjuangkan kabupaten Banua Lanjak, karena tak terlalu sulit untuk merealisasikannya.

Agus mengatakan, dengan luasnya kabupaten Kapuas Hulu, akan sangat sulit berkembang jika tetap pada posisi sekarang. Mengingat luasnya wilayah dan sulitnya mendan daerah ini tentu merupakan kendala. Belum lagi dihadapkan dengan terbatasnya anggaran pemerintah.“Siapapun pemimpinnya jika dihadapkan dengan kondisi yang ada, tentu sangat sulit, pemekaran solusianya,” katanya.(aan)

Berita Terkait