Pembayaran Non Tunai

Pembayaran Non Tunai

  Selasa, 16 April 2019 11:21
Komitmen: Sejumlah Kepala Desa mengucapkan pakta integritas dan berkomitmen akan menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan pembayaran non tunai. Ashri/Pontianak Post

Berita Terkait

Keuangan Desa 

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini terus mendorong  pembangunan setiap desa di Kubu Raya. Salah satu cara  yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa tersebut seperti dengan menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan pembayaran non tunai.  

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengatakan mengatakan sebelumnya, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan telah mengeluarkan peraturan Bupati Tentang Prosedur pengelolaan keuangan desa dan pembayaran non tunai pada pelaksanaan pendapatan anggaran dana desa Apbdes. 

“Dengan pembayaran non tunai, kontrol penggunaan keuangan desa lebih terukur, sehingga penggunana keuangan desa bisa tepat sasaran, dan bisa dimonitor semua komponen trmasuk auditor untuk melakukan pemeriksaan. Dengan transaksi non tunai semua pengeluaran akan lebih terukur dan tercatat rapi,” kata Nursyam Ibrahim usai menghadiri rapat koordinasi bersama camat dan para kepala desa se-Kubu Raya, Senin (15/4) di Aula Kantor Bupati Kubu Raya. 

Nursyam mencontohkan selama ini hampir sebagian besar, penggunaan keuangan desa yang tidak menggunakan metode non-tunai dinilai riskan untuk terjadi penyalahgunaan. “Misalanya saja untuk membeli sejumlah bahan baku pembangunan jalan di desa yang diperlukan sebenarnya hanya sekitar Rp200 ribu, namun yang ditarik sebesar Rp300 ribu, otomatis sudah terjadi kelebihan penarikan, dan jika tidak diantisipasi kelebihan ini akan sangat riskan terjadi penyalahgunaan,” paparnya. 

Mulai saat ini lanjutnya, pengguan transaksi uang tunai akan dikurangi dan secara bertahap akan dialihkan ke sistem transaksi non tunai. “Karena sistem ini lebih memudahkan, diharapkan setiap desa bisa belajar untuk memahami dan segera mengimplementasikannya,” ujarnya.

Bupati Kubu Raya, Muda Mehendrawan menambahkan,  sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang prosedur pengelolaan keuangan desa dengan pembayaran non tunai, untuk tahap awal sudah terdapat 17 Desa yang menegaskan sanggup untuk mengimplementasikan penerapan sistem penggunaan keuangan desa dengan sistem non tunai. Adapun 17 desa yang mengaku sanggup menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai seperti Desa parit baru,  Desa Mega Timur, Ambawang Kuala, Rasau Jaya Satu, Sungai Raya Dalam, Mekar Baru, Sungai Ambangah, Tasik Malaya, Tanjung Harapan, Teluk Gelam, Sungai Enau,  Sungai Jawi, Pinang Dalam,  Teluk Pakedai Dua, Sumber Agung, Teluk Kapuas, dan Desa Sungai Raya. 

Selain penerapan sistem pengelolaan keuangan desa dengan pembayaran non tunai, hal lain yang menjadi perhatian kata Muda yakni, optimalisasi penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Kubu Raya. “Siskeudes wajib dioptimalkan pengimplementasiannya, karena aplikasi  ini wajib digunakan mulai dari tahapan perencanaan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa hingga hasil akhir penggunaan dana desa dan alokasi dana desa harus diinput dalam sikeusdes baru pencairan tahapn berikutnya bisa dibuat,” kata Muda usai menghadiri rapat koodinasi camat dan kepala desa se Kubu Raya. 

Muda pun menyakini penerapan penggunaan keuangan desa dengan pembayaran non tunai tersebut otomatif akan membuat lebih terkontrolnya penggunaan dana desa dan alokasi dana desa berdasarkan dengan semua yang telah direncanakan sejak awal di dalam musyawarah desa. 

Selain penerapan pengelolaan keuangan desa dengan dengan pembayaran non tunai, saat ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah membentuk Pokja  percepatan pembangunan desa. Bahkan dalam dua minggu terakhir telah mendampingi setiap desa di Kubu Raya untuk menyusun RKPDes dan APBDes. “Alhamdulillah dalam waktu dua mingguan terakhi ini tim pokja sudah bisa membantu 26 desa dalam menyusun Siskeudes dan tentunya hal ini bisa mempercepat pangajuan pengucuran dana desa dan alokasi dana desa,” paparnya.  

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan melihat sejauh ini pembangunan desa dinilai sangat sederhana dan hanya menjadi tangguang jawab Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Padahal kata dia, untuk mengoptimalkan pembangunan desa merupakan usulan pembangunan dan kemajuan desa merupakan juga merupakan tugas semua SKPD di lingkungan Pemerintahan Kubu Raya. “Makanya kami bentuk tim Pokja yang terdiri dari sejumlah SKPD dan bertugas membantu setiap desa untuk mempercepat pengajuan kucuran dana desa dan alokasi dana desa dengan merampungkan sejumlah syarat yang telah ditentukan,” ungkapnya. 

Muda pun berharap dengan adanya sejumlah kebijakan yang digulirkan kemudahan yang diberikan pemerintah daerah setempat secara tak langsung kian memudahkan pihak desa untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. 

Sementara itu Kepala Desa Sungai Kerawang, Antonia mengaku sangat menyambut baik kebijakan pengelolaan keuangan desa dengan dengan pembayaran non tunai. “Saya sangat bersyukur dengan kebijakan non tunai ini, karena secara tak langsung meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kelebihan dalam penggunaan keuangan desa,” ucapnya. (ash) 

Berita Terkait