Pemasangan Stiker Larangan Merokok di Pontianak

Pemasangan Stiker Larangan Merokok di Pontianak

  Jumat, 17 November 2017 10:00
DILARANG: Petugas memasang stiker larangan merokok di SMA Rahadi Osman, Kamis (16/11). IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Restoran, Kafe, dan Warkop Paling Banyak Melanggar

Pemerintah Kota Pontianak menggelar razia di beberapa tempat yang masuk kategori kawasan tanpa rokok (KTR), Kamis (16/11). Hal ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR. Beberapa instansi yang dilibatkan, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, Dinas Perhubungan serta petugas Puskesmas. 

***

MEREKA yang dibagi menjadi beberapa tim ini, kemudian disebar ke enam kecamatan yang ada di Pontianak. Untuk melakukan pengecekakn secara langsung terhadap KTR yang sudah dipilih.

"Ini adalah razia pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang KTR, sebab selama 2017 sudah dilakukan sosialisasi dan monitoring dari pihak Puskesmas, hasilnya masih ada tujuh kawasan yang penerapan KTR-nya kurang," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Dinkes Kota Pontianak Saptiko usai memimpin rapat koordinasi. 

Lebih lanjut dijelaskan Saptiko, tujuh kawasan yang masih kurang tersebut diantaranya, tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat permainan anak, transportasi (angkutan umum), fasilitas kesehatan (faskes) dan tempat kerja (perkantoran). "Di kawasan tersebut masih banyak yang tidak mengindahkan Perda," katanya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan Dinkes baru sekitar 87 persen KTR yang sudah tertib. Sementara sisinya kurang lebih 13 persen masih belum. "Yang 13 persen inilah yang kami tindak," ucapnya.

Dalam hal ini Pemkot menargetkan angka ketertiban KTR bisa mencapai 100 persen dalam dua tahun mendatang. "Ya yang berat memang di restoran dan kafe itu yang paling berat, termasuk warung kopi," terangnya. 

Dijelaskannya teguran yang diberikan kemarin masih bersifat tertulis. Batas maksimal pelanggaran berupa teguran hanya tiga kali. Dan yang menjadi tolak ukur pemberian teguran ini adalah apakah di lapangan ditemukan perokok, asbak, puntung rokok, bau asap hingga adanya promosi atau penjualan rokok tanpa izin. 

Pihaknya akan terus melakukan pengecekan dan pembinaan kepada tempat-tempat yang pernah melanggar. Adapun yang bertanggung jawab terhadap sanksi yang diberikan adalah pemilik atau pengelola tempat masing-masing. 

"Setelah tiga kali peringatan masih kedapatan, maka langsung disanksi tipiring, berupa denda paling banyak Rp10 juta atau pidana kurungan paling lama tiga bulan. Bahkan bisa sampai pada pencabutan izin," jelasnya. 

Kegiatan seperti ini masih akan dilakukan sebanyak tiga kali hingga akhir 2017. Dengan demikian di tahun 2018 jika masih ditemukan pelanggaran terhadap Perda KTR, maka akan langsung ditipiring.

Dari hasil inspkesi di lapangan, salah satunya di kawasan Yayasan Pendidikan Rahadi Osman, Pontianak Kota masih ditemukan asbak di ruang tata usaha (TU), serta tidak adanya stiker larangan merokok.

Waka Kurukulim SMA Rahadi Osman Rosmiana mengatakan, dengan adanya peringatan ini memotivasi pihaknya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Perda KTR. Menurutnya berbagai upaya sudah dilakukan salah satunya melalui peringatan setiap upacara senin. “Jika masih ditemukan ini proses yang harus dilalui. Dengan ada peringatan ini kami tindaklanjuti, kalau tahu pasti ditegur mereka yang merokok ini,” katanya. 

Salah satu guru yang juga operator sekolah Dedi (44) merasa sangat terganggu jika ada perokok yang merokok di dalam ruangan. Dan kebetulan hal itu dialaminya selama bekerja di sana. “Kalau kebetulan ada penyakit, tambah penyakit kita, kalau asma apalagi, justru yang tidak merokok ini yang rentan,” katanya.

Karena itu ia sangat mendukung program pemerintah dalam penegakan Perda ini. Meski orang di sekitarnya perokok ia mengaku tak dapat berbuat banyak untuk menegurnya. “Kalau dia bawahan kita mungkin bisa (ditegur), tapi kalau atasan tidak bisa apa-apa,” ucapnya. 

Ia berpendapat untuk bisa menertibkan KTR harus dimulai dari atasan. Baru kemudian bisa ke bawahan yang lainnya. “Saya pernah bekerja di sekolah mana-mana, begitu, kalau kepala sekolah tidak merokok pasti guru-gurunya tidak, jadi atasan ini penting. Contoh wali kota kan tidak merokok, otomatis bawahannya segan semua,” paparnya.  

Di lokasi lain, Kepala Sekuriti Hotel Kini Pontianak Rachmat menyatakan siap memperbaki segala kekurangan dan akan membicarakannya langsung ke pimpinan. Adapun beberapa hal yang dilanggar diantaranya menyediakan asbak di restoran, mengatur waktu jam diperbolehkan merokok serta area merokok yang tidak ada jendelanya. “Kami menyambut baik, semaksimal mungkin (diperbaiki), agar ke depan sesuai harapan Pemkot ini bisa sempurna,” tutupnya.(bar)

Berita Terkait