Pelopor Perda Buruh Migran

Pelopor Perda Buruh Migran

  Jumat, 9 September 2016 09:44
SEMINAR: Suasana seminar buruh migran Indonesia di Gedung DPRD Mempawah. WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Prihatin dengan permasalahan yang dialami buruh migran, DPRD Kabupaten Mempawah melaksanakan kegiatn seminar nasional, Kamis (8/9) di Gedung DPRD. Dalam seminar itu, Ketua DPRD, DR. H Rahmad Satria, SH, MH mempelopori lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Buruh Migran Indonesia di Kabupaten Mempawah.

“Inilah bentuk kepedulian DPRD Kabupaten Mempawah terhadap nasib tenaga kerja yang ada diluar negeri. Banyak sekali kasus-kasus yang dialami buruh migran termasuk warga Kabupaten Mempawah. Sejauh ini, mereka tidak mendapatkan penanganan dan perlindungan dari negara,” tutur Rahmad Satria.

Ketua DPD Golkar Mempawah itu menilai, keberadaan UU Nomor 39 tahun 2004 belum sepenuhnya mampu mengakomodir kepentingan buruh migran. Karenanya, Rahmad berpandangan, perlu regulasi peraturan ditingkat daerah bahkan desa sebagai filter terhadap warga yang akan berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

 “DPRD Mempawah menginisiasi Perda Buruh Migran Indonesia. Perda ini nantinya akan kami masukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017. Bersama-sama Bupati, Perda tersebut akan kita realisasikan untuk melindungi hak terhadap buruh migran tersebut. Sehingga, tidak ada lagi buruh migran asal daerah ini yang menjadi korban di luar negeri,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Partai Golkar itu berpandangan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan memenuhi hak buruh migran. Mengingat, mereka merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Dari catatannya, devisa yang dihasikan buruh migran tak kurang dari Rp 150 triliun setiap tahunnya.

 “Tak heran jika buruh migran ini disebut sebagai pahlawan devisa untuk negara. Lantas, apa yang bisa diberikan negara untuk para pahlawan devisa ini. Mereka ini tidak minta apa-apa, hanya minta perlindungan dari negara. Agar, mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal ketika berada di luar negeri,” paparnya.

Terkait perlindungan itu pula, sambung dia, maka diperlukan regulasi aturan yang mengikat tidak hanya dalam bentuk UU melainkan juga Perda atau bahkan Perdes. Keberadaan aturan itu sendiri akan menjadi wadah sosialisasi bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan negara.

 “Melalui aturan itu, mereka akan mendapatkan sosialisasi misalnya terkait asuransi, pelatihan-pelatihan teknis penempatan kerja dan lainnya. Sehingga, warga kita lebih siap dan mendapatkan pembekalan sebelum berangkat ke luar negeri,” ujarnya.

Yang terpenting pula, masih menurut Rahmad Satria, warga yang ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja agar mengikuti prosedur dan aturan yang telah digariskan oleh negara. Agar, proses keberangkatan itu tercatat secara legal. Sehingga, jika terjadi permasalahan dapat segera ditangani oleh negara.

 “Kami mengharapkan peran aktif dari peserta seminar nasional untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh masyarakat dilingkungannya. Jika ingin menjadi TKI, silahkan ikuti prosedur dan mendaftar ke Dinas Sosnakertrans, bukan melalui calo yang tidak bertanggungjawab,” tukasnya.

Bupati Ria Norsan dalam seminar nasional itu mengaku prihatin dengan berbagai kasus yang dialami buruh migran di luar negeri. Norsan berpandangan, pemerintah telah berusaha melindungi buruh migran melalui regulasi aturan yang telah ditetapkan melalui perundang-undangan ketenagakerjaan.

 “Kebanyakan yang bermasalah itu TKI yang berangkat ke luar negeri dengan cara illegal. Mereka pergi tanpa dilengkapi dokumen sah dan tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, sumber masalahnya ada pada diri kita sendiri,” ujar Norsan.

Norsan menambahkan, negara telah menyusun prosedur dan ketentuan bagi warga negaranya yang ingin bekerja diluar negeri. Mereka yang berangkat melalui jalur legal, akan mendapatkan pelatihan dan pembekalan. Serta, keberadaan mereka pun telah terdaftar hingga mudah diawasi oleh negara.

 “Insha allah, jika TKI berangkat dengan cara legal maka tidak akan menimbulkan masalah. Kalau pun ada masalah, maka negara dengan cepat memberikan bantuan dan pertolongan.

Kebanyakan yang bermasalah ini, mereka yang tidak melengkapi dokumen dan illegal,” tuturnya. Selain dihadiri Bupati Ria Norsan, seminar nasional buruh migran tersebut juga menghadirkan pembicara dari Ketua SBMI Pusat, Risma Abdullah, Perwakilan BP3TKI Pontianak, Akademisi, Turiman, SH, M.Hum dan mantan buruh migran indonesia yang pernah mengalami permasalahan diluar negeri.(wah)

Berita Terkait