Pelayanan Publik Berjalan Baik

Pelayanan Publik Berjalan Baik

  Jumat, 30 November 2018 10:41
BAIK: Pemkab Sambas mendapatkan penilaian baik dengan catatan terhadap sejumlah OPD yang ada. Penghargaan diberikan di Balai Kartini Jakarta.

Berita Terkait

KemenPANRB Tambahkan Catatan

SAMBAS – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), belum lama ini telah mengeluarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Pemberian Apresiasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2018, terhadap 201 Kabupaten Kota se Indonesia. Sambas, merupakan kabupaten yang tahun pertama disampling untuk penilaiannya. Tiga OPD di Kabupaten Sambas dipilih KemenPANRB, yakni RSUD Pemangkat dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PTSP) dengan hasil Baik Dengan Catatan. Dan Disdukcapil dengan mendapatkan nilai Cukup.

Kabag Ortal Setda Kabupaten Sambas, Dedi Zulkarnaen S Sos mengatakan KemenPANRB dalam rangka peningkatan pelayanan public. Setiap tahun melakukan evaluasi terhadap penyelenggara pelayanan publik, diantaranya terhadap 201 kabupaten kota se Indonesia. 

“Dalam melaksanakan evaluasi, Menpan RD ini tak sendiri. Ada sejumlah pihak terkait lainnya diantaranya Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di Kabupaten Sambas, penilaiannya sudah dilaksanakan pada kisaran Agustus 2018 oleh LAN atas perintah Menpan RB. Dan hasilnya, disampaikan pada 27 November 2018 di Jakarta,” kata Dedi Zulkarnaen, Kamis (29/11) yang saat itu menghadiri kegiatan tersebut di Balai Kartini Jakarta.

OPD atau unit pelayanan ditentukan langsung oleh Kemenpan RB dan OPD yang dipilih memang yang bersentuhan langsung terhadap pelayanan ke masyarakat. Sehingga Sambas, yang menjadi unit pelayanan dinilai ada tiga, yakni RSUD Pemangkat, Dinas PTSP serta Disdukcapil. “OPD mana, yang menentukan Kemenpan RB, dan memang fokusnya pada OPD yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat,” katanya.

Meski demikian, Kemenpan RB memberikan sejumlah catatan dalam rangka perbaikan ke depannya. Diantaranya diinginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan khususnya dalam penyusunan Standar pelayanan. Kemudian, untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat harus ada tindak lanjut atas hasil survey. Menpan RB juga ingin, adanya pemberian penghargaan kepada pegawai  yang berprestasi diberikan oleh pemerintah daerah.

Catatan lainnya, yakni ketersediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat berkebutuhan khusus. “Selama ini, sejumlah unit pelayanan di Sambas, sudah ada. Namun baru sebatas akses keluar masuk kantor. Namun MenpanRB ini menginginkan, ke depannya juga disiapkan fasilitas lainnya untuk masyarakat berkebutuhan khusus, misalnya WC, atau ruang tunggu khusus,” kata Dedi.

Kemenpan RB juga mengharapkan adanya penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diberikan. Selama ini, memang untuk kotak saran atau kritik sudah disiapkan, hanya saja itu kurang dimanfaatkan. Seharusnya apa yang menjadi masukan dan saran harus ditindaklanjuti. Serta tuntutan era digital, sebut Dedi, Kemenpan RB juga menginginkan OPD atau unit layanan bisa berinovasi. Misalkan, bagaimana masyarakat tak harus antri. Cukup dengan mendaftar via online misalnya, kemudian datang ketika jam pelayanan dilaksanakan.(fah)

Berita Terkait