Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

  Selasa, 13 March 2018 11:00
PELATIHAN: Alfian MM foto bersama peserta pelatihan, panitia, dan narasumber/widyaiswara. AGUS SULAIMAN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Revolusi Mental Angkatan I

BADAN Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat, Senin (12/3), membuka dua kegiatan pelatihan, yakni Revolusi Mental Angkatan I dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018. Pelatihan dibuka langsung Plt Kepala BPSDM, Drs Alfian MM di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Kalbar.

Alfian mengatakan, salah satu tindakan konkrit yang perlu dilakukan agar reformasi birokrasi berhasil adalah perlu melakukan perubahan karakter pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memiliki nilai dan jiwa melayani masyarakat, serta memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membawa Indonesia memasuki era globalisasi.

“Secara teoritis makna dari aparat birokrasi pemerintahan adalah civil servant, yakni pelayan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang jauh dari harapan disebabkan oleh mentalitas aparat birokrasi pemerintahan yang justru senang dilayani bukan melayani,” katanya.

Mindset, sikap dan perilaku sebagai penguasa inilah, sambung Alfian, yang masih sering ada dalam diri ASN. “Para ASN juga harus dilengkapi persepektif multi cultural dan kecakapan mengelola keragaman, memiliki perspektif whole of government, cara memahami dan mencari solusi terhadap masalah berbasis pada pandangan yang koheran dari kepentingan pemerintah secara keseluruhan,” paparnya.

Para ASN, jelas Alfian, hendaknya tidak lagi mempunyai perspektif sektoral yang sempit, inward looking, dan penanaman loyalitas dan kepatuhan yang berlebihan pada atasan, karena hal ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan untuk menyiapkan world class civil service.

“Dalam konteks ini revolusi mental yang digagas Presiden RI, Pak Jokowi, menjadi sangat relevan. Simbol fisik dan non fisik, persepsi diri, sikap, dan perilaku sebagai penguasa atau amtenaar harus diubah menjadi sosok pelayan masyarakat. Itulah sebabnya, saya menyambut baik pelatihan ini dan menjadi salah satu prioritas dari progam yang dilakukan di BPSDM,” ujarnya.

Sementara mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Alfian mengatakan, pemda dalam melaksanakan pembangunan selalu mengupayakan optimalisasi anggaran pada setiap program yang telah direncanakan. “Untuk mewujudkan hal tersebut haruslah didukung aparatur pengelola keuangan yang professional, memahami regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu mengacu kepada setiap perubahan regulasi yang berkembang,” katanya.

Hal tersebut bertujuan agar setiap pengeluaran yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan secara lebih transparan. “Namun pada kenyataan di lapangan, masih banyak aparatur pengelola keuangan daerah yang belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan, serta keahlian yang berkaitan persoalan keuangan daerah, sehingga terdapat kecenderungan pelaksanaan pengelola keuangan daerah mengikuti pejabat terdahulu yang sudah tidak sesuai lagi dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah daerah saat ini,” pungkasnya. (ags/ser) 

Berita Terkait