Pelarian Ateng Berakhir, 2 Tahun Buron Akhirnya Dibekuk

Pelarian Ateng Berakhir, 2 Tahun Buron Akhirnya Dibekuk

  Minggu, 25 February 2018 08:30
DIBEKUK: Daniel alias Ateng (berkaos merah), pengusaha asal Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, usai diamankan di sekitar kafe di kawasan Ambalat Pontianak, setelah buron selama 2 tahun. ISTIMEWA

Berita Terkait

PONTIANAK – Setelah 2 tahun dinyatakan buron, Daniel alias Ateng, terpidana korupsi pengadaan tanah untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dibekuk oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas Hulu. Dia dibekuk tanpa perlawanan di salah satu kafe di Kota Pontianak, Jumat (23/2) malam.

Yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan tanah sekitar 10 hektare, sekitar 2006 di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putusibau Utara. Tanah tersebut dimaksudkan untuk lahan perumahan dinas di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 2148 K/PID.SUS/2015 tanggal 2 November 2015, yang bersangkutan dijatuhkan pidana selama 6 tahun dan denda Rp200 juta, di mana jika pidana denda tak dibayar, akan diganti pidana kurungan selama 6 bulan.‎

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Sugeng Purnomo, mengatakan, penangkapan terhadap terpidana korupsi tersebut berawal dari informasi, di mana terpidana Daniel Ateng alias Ateng berada di sekitaran kafe di kawasan Kapuas Palace Pontianak. Mendapatkan informasi tersebut,  tim eksekutor dari Kejari Kapuas Hulu yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari, Rudy Hartono, langsung menuju ke lokasi. 

“Benar, yang bersangkutan (Ateng) sudah dieksekusi dan langsung dibawa menuju Rutan Kelas II di Pontianak,” kata Sugeng, kemarin di Pontianak.

Sebelumnya, Daniel alias Ateng masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati pada 2016 silam bersama 14 DPO lainnya. Kejati bahkan telah menerbitkan daftar buronan perkara tindak pidana korupsi. Setidaknya, ada 14 terpidana korupsi yang masuk dalam daftar buronan itu. 

Dari 14 terpidana itu antara lain Gusti Hersan Aslirosa, mantan Ketua DPRD Kota Pontianak. Hersan terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana bansos pembangunan sirkuit balap motor di Gang Flora, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Dalam putusan MA, yang bersangkutan divonis pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider kurungan 3 bulan kurungan. Padahal sebelumnya dia diputus bebas oleh majelis Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan putusan nomor 248/Pid.B/2010/PN.PTK pada persidangan yang digelar pada 30 desember 2010. 

Selain Hersan, dalam DPO tersebut, di antaranya tercantum nama Daniel alias Ateng. Pengusaha asal Putussibau itu divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembebasan lahan milik masyarakat adat Taman, Kecamatan Pala Pulau, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk pembangunan komplek Pemda Kapuas Hulu.

Selain Daniel, ada Denny Sunarya Dermawan bin Dermawan yang dijatuhi pidana selama 8 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 6 bulan kurungan. Seanjutnya, Robert Siagian dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, Sudaryanto (pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50 juta subsider 6 bulan kurungan), Lim Kiong Hin alias Aheng (pidana penjara selama 5 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan). Syafini Samsudin (pidana penjara 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta subsider 1 bulan kurungan), Sholikhin (pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan), Danal Ginanjar (pidana penjara 4 tahun dan Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan), Gusti Muhammad Sophian Syarif (pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan), Heronimus Tiro (pidana penjara selama 1 tahun penjara dan denda Rp75 juta subsider 6 bulan kurungan), Herry Suhardiansyah (pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan). Heru Saif (pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan), serta Marolop Sijabat, pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain 14 nama buronan tersebut, Kejati juga merilis satu orang buronan dalam tindak pidana umum bidang kehutanan dengan terpidana atas nama Prasetyo Gow alias Asong, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan.

“Para terpidana dalam perkara korupsi ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi belum dilakukan eksekusi," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, sebelum menerbitkan DPO, mereka telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan identifikasi terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah dan penelusuran. Maka dari itu, mereka meminta bantuan dan dukungan kepada aparat kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polda Kalbar. 

Di samping itu, mereka juga mengirimkan data-data terpidana ke Kejaksaan Agung untuk disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia. "Kami juga sudah mengajukan permintaan pencekalan ke Imigrasi agar para terpidana ini tidak bisa ke luar negeri," katanya. (arf)

Berita Terkait