Pelaku Usaha Dukung Penerapan Validasi IMEI

Pelaku Usaha Dukung Penerapan Validasi IMEI

  Kamis, 11 July 2019 11:52
DUKUNG VALIDASI : Retailer ponsel, Erafone mendukung kebijakan penerapan validasi IMEI guna menekan peredaran ponsel Balck Market.SITI/PONTIANAK POST

Blokir Ponsel Black Market

PONTIANAK – Pemerintah berupaya mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan saat ini sedang memfinalisasi penyusunan peraturan untuk mendukung program penerapan validasi database nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI). 

Regulasi terkait hal tersebut, rencananya akan ditandatangani pada 17 Agustus mendatang. “Jadi, momentum di tanggal 17 Agustus 2019 adalah sebagai milestone penandatanganan bersama tiga kementerian terkait regulasi pengendalian IMEI menuju pembebasan dari handphone black market,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto, melalui keterangan tertulis.

Menurut Janu, sistem kontrol IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen di dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan. Program ini diinisiasi oleh Kemenperin sejak tahun 2017. “Jadi, bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi bagi penggunanya,” ungkapnya.

Kontrol IMEI, jelas dia, juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi selular dan menghilangkan ponsel black market dari pasar sehingga meningkatkan potensi pajak pemerintah. Dalam upaya mendukung program kontrol IMEI tersebut, kata dia, maka dibutuhkan regulasi sebagai payung pengelolaan data IMEI. “Pemerintah secara cermat akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) agar bisa berjalan dengan baik,” jelas dia.

Upaya untuk memblokir ponsel black market ini, mendapatkan apresiasi dari sejumlah pelaku usaha yang bergerak pada penjualan ponsel. Salah satu yang mersepon positif ini adalah retailer ponsel, Erafone. Head Store Erafone jalan Pahlawan, Solihin, berharap penjualan ponsel legal akan meningkat seiring dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Terlebih diakuinya, beredarnya ponsel black market, berdampak pada penjualan ponsel legal, lantaran harga ponsel ilegal yang jauh lebih murah. 

“Karena ponsel BM (black market) harganya relatif lebih murah, sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli. Cukup jomplang perbedaan harganya, untuk beberapa jenis, bedanya bisa hingga jutaan rupiah,” tutur Solihin, kemarin. 

Sepengetahunnya, ada beberapa merek ponsel terkenal berstatus ilegal beredar di Pontianak. Bahkan tidak sedikit ponsel bermerek dengan harga selangit, dijual di bawah harga normal. Ia pun memaklumi harga ponsel ilegal itu jauh lebih murah, karena tidak kena pajak bea masuk. Namun tentu saja, ada risiko yang akan ditanggung konsumen bila membeli ponsel ilegal ini. “Tidak ada yang bisa menjamin kualitasnya (ponsel ilegal),” kata dia.

Dengan adanya kebijakan yang rencananya akan berlaku pada pertengahan Agustus tersebut, ia berharap konsumen semakin sadar dan beralih menggunakan ponsel yang masuk secara legal. “Memang masih ada Mindset konsumen yang menganggap sama saja ponsel legal dan BM. Semoga saja dengan adanya kebijakan ini memberikan efek jera, baik kepada yang menjual maupun konsumennya,” pungkas dia. (sti)