Pelabuhan Padang Tikar Tak Mangkrak

Pelabuhan Padang Tikar Tak Mangkrak

  Rabu, 16 May 2018 10:10
AKSES: Akses jalan menuju Pelabuhan Padang Tikar yang sudah dibangun. Di tahun ini, proses pembangunan sejumlah fasilitas lain masih akan terus berlanjut. IST

Berita Terkait

KSOP Bantah Komisi V DPR RI

PONTIANAK -  Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Air, Padang Tikar membantah pengerjaan Pelabuhan Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya mangkrak sebagaimana diklaim Komisi V DPR RI. Proyek yang didanai dari APBN itu masih dalam proses penyelesaian dan diperkirakan rampung 2019.

“Sehubungan dengan pemberitaan di media bahwa empat pelabuhan mangkrak, salah satunya Pelabuhan Padang Tikar, Kubu Raya seperti diucapkan Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerjanya, kami perlu koreksi sedikit,” kata Husaini, Kepala KSOP Teluk Air, kemarin di Pontianak.

Menurutnya, selain dalam proses penyelesaian pembangunan, Pelabuhan Padang Tikar juga sudah memiliki akses yang dibangun pada tahun 2017. “Tahun 2018 juga akan dibangun Terminal Penumpang dan Rumah Dinas,” jelasnya.

Husaini didampingi PPK, Fitriansyah menambahkan bahwa Pembangunan Pelabuhan Padang Tikar memang dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2012 sampai sekarang. “Dana disediakan juga bertahap. Artinya pembangunan mengikuti anggaran tersedia,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, Basarnas, Kementriaan PDT, BUMN PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo II di ruang rapat Bandara Supadio Pontianak, isu pelabuhan ini mencuat. 

Komisi V menganggap ada sejumlah pelabuhan di Kalbar yang mangkrak. ”Pelabuhan Padang Tikar dan Kuala Mempawah. Sudah diaudit Inspektorat Jendral Kemenhub. Sudah dibangun tapi belum berfungsi sampai sekarang. Ratusan Miliar dana masyarakat terbuang percuma ke laut,” kata Lasarus, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus pemimpin rombongan.

Menurutnya, setelah dilakukan pengecekan, ternyata Pelabuhan Laut Padang Tikar tidak memiliki jalan akses menuju pelabuhan. Sementara di Kuala Mempawah, pelabuhan lautnya mubazir karena sedimentasi sangat tinggi.

“Kendala awal adalah masalah studi. Mungkin studinya kurang matang di Kementerian terkait. Itu juga karena kami Komisi V, DPR RI tak masuk ke ranah satuan mata anggarannya,” ujar dia. Pihaknya menyatakan akan menindaklanjuti temuan di lapangan ini agar pelabuhan tersebut dapat berfungsi dan member manfaat bagi masyarakat. (den)

Berita Terkait