Pasok Unggas Tanpa Izin Terancam Bui

Pasok Unggas Tanpa Izin Terancam Bui

  Sabtu, 11 June 2016 10:27

Berita Terkait

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalbar tak main-main dengan lalu lintas perunggasan. Larangan dan ancaman bukan hanya dituangkan dalam undang undang, namun juga dalam Peraturan Daerah No 2 tahun 2016. Barang siapa yang melanggar, sanksi hukuman dan juga mengancam.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar Abdul Manaf Mustafa menegaskan, undang undang bahkan perda melarang keras masuknya unggas ke Kalbar. Bagi siapa saja yang melanggarnya, terancam sanksi.

“Kalau lihat undang undang nomor 18 tahun 2009, diperbaharui lagi dengan undang undang 47 tahun 2014 dan perda pasal 46 ayat 5  jelas bunyinya. Setiap orang dilarang membawa atau memasukan hewan atau porduk dari daerah wabah atau terduga wabah ke daerah bebas. Kalbar bebas flu burung dan ada sertifikatnya,” tegas Manaf.

Belum lama ini, Kepolisian Sektor Ambawang mengamankan 1.200 unggas yang diketahui berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ribuan unggas siap potong itu rencananya akan didrop ke Pasar Flamboyan Pontianak.

Menanggapi hal ini, Manaf mengatakan, seharusnya mobil yang membawa unggas itu ditahan. Apalagi, diketahui kelengkapan dokumen sebagai syarat unggas itu masuk tidak ada. Hanya menggunakan delevery order. “Seharusnya kemarin itu ditahan. Sebab melanggar dua peraturan,” tegasnya.

Dijelaskan Manaf, dalam Perda No 2, tahun 2016 disebutkan orang yang akan membawa ternak ke Kalbar atau mengeluarkan harus ada izin dari gubernur, untuk rekomendasi. Bagi siapa saja yang melanggar, pidana penjara maksimal satu hingga lima tahun penjara, dengan denda Rp50 juta. “Masalah lalu lintas hewan diatur dalam undang-undang, yang larangan pasal 46 ayat 5,” jelasnya.

Menurut Manaf, larangan ini menyangkut keselamatan masyarakat luas. Mesti Kalbar sudah mendapatkan sertifikat bebas flu burung, namun antisipasi dini memperketat masuknya unggas sangat diutamakan. Mengingat virus flu burung, bisa dibawa oleh unggas.

Sanksi lainnya, ungkap Manaf, dikenakan pasal 89 ayat 2, misalnya membawa penyakit, sebagaimana dimaksud, terancam dipidanakan paling singkat satu hingga 5 tahun. Denda paling sedikit Rp150 juta dan maksimal Rp1 miliar. “Kita tahu semua, Kalsel pernah merebak flu burung,” sebut Manaf.

Dijelaskan Manaf, adapun teknis masuknya unggas dalam bentuk hidup, harus terlebih dahulu mengurus teknisnya. Pertama, mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui P2T satu pintu. Pengajuan ini, dilengkapi dengan dokumen penghubung, dilampirkan surat kesehatan hewan.

“Misalnya unggas itu darimana, dan akan masuk ke Kalbar kemana. Kalaupun antar pulau, juga harus jelas. Keluar masuknya lewat jalur yang disarankan oleh pemerintah. Kalau luar pulau dikarantina dulu, kalau satu daratan, tidak perlu,” jelasnya.

Ditambahkannya, setelah itu, PTSP persyaratannya akan diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. “Kami cek keabsahan datanya, kemudian dilihat hewan itu dari mana, dari lokasi atau peternak. Kalau dari daerah tertural tidak boleh. Setelah itu kami pertimbangkan lagi, apabila ad yang kurang, akan ada catatan,”tuturnya.

Sementar itu, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Pontianak mengecek makanan beku yang dijual di pasar. Pengecekan berkaitan dengan masa berlaku makanan. Ia ta ingin makanan explayed beredar di pasar. Postingan keluhan warga ke media sosial soal makanan beku jenis daging ayam, yang isinya belatung jadi pemicu instruksi itu.

"Makanan rentan busuk. Apabila dibiarkan terlalu lama akan basi dan menimbulkan bakteri dan virus," ucapnya kepada Pontianak Post, Jumat pagi.

Khusus makanan beku jelas Edi pihak penjual harus lakukan pengecekan berkala. Jangan sampai barang yang dijual masa berlakunya habis, sehingga makanan tersebut tak layak di konsumsi. Jika demikian akan merugikan masyarakat sebagai konsumen, seperti kerugian materi dan kesehatan.

Memang lanjutnya, stok pengiriman makanan beku jumlah besar dalam pengemasan harus benar-benar diperhatikan. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jangan sampai kemasan rusak dan isi makanan masuk bakteri mengakibatkan busuk di dalam.

Jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu soal postingan medsos keluhan masyarakat terhadap satu produk ayam kemasan setelah di goreng ditemukan belatung yang masih hidup. Padahal masa berlaku makanan itu masih ada.

Kenyataannya masih ada kejadian ditemukan belatung sampai makanan berjamur di satu produk. Tidak hanya makanan kemasan beku, kejadian seperti ini juga pernah terjadi di restoran ternama. Agar kejadian ini tak terulang, distributor dan pengelola benar-benar menyeleksi produknya baik dari sisi kemasan, masa berlaku sampai terjadinya kebusukan di dalam produk itu. "Jika tak layak, jangan di pasarkan lah," tukasnya.

Lebih dalam lanjut Edi, pedagang atau distributor kadang tak mau rugi. Barang yang tak layak kadang masih di pasarkan. Ia meminta Disperindag dan BBPOM Kalbar sinergi antisipasi peredaran makanan beku.

Masyarakat sebagai konsumen juga harus cerdas. Jika membeli makanan beku hendaknya di lihat kemasan dan isi dalamnya. Jangan tertarik dengan harga murah namun yang di jual sudah kedaluarsa. "Ini harus diperhatikan," ucapnya.

Jika indikasi ada permainan di tingkat distributor dan pedagang, mereka bisa di tuntut dan kena sanksi. "Dalam hal pengecekan makanan merupakan wewenang BBPOM. Jika ditemukan saya minta di ekspos saja, agar masyarakat kita tahu. Bagi penjual harus di sanksi agar jera," ungkapnya.(gus/iza)

 

Berita Terkait