Paslon PPP Pilkada Wajib Minta Rekomendasi Djan Faridz

Paslon PPP Pilkada Wajib Minta Rekomendasi Djan Faridz

  Jumat, 9 September 2016 21:12

Berita Terkait

PONTIANAK-Sekertaris DPD PPP Provinsi Kalimantan Barat, versi Djan Faridz, Sueb mengatakan, pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada 2017 wajib meminta dukungan atau rekomendasi dari PPP di bawah Ketua Umum Djan Faridz.

Ia menghimbau kepada masyarakat luas, khususnya pihak-pihak yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada tahun 2017, untuk hanya meminta dukungan atau rekomendasi dari DPP PPP dibawah Ketua Umum  Djan Faridz. "Itu mencegah agar proses maupun hasil Pilkada calon Kepala Daerah tidak batal dan terhindar dari tuntutan hukum," ungkapnya Jumat malam.

Sueb menjelaskan, berdasarkan ketentuan hukum Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (“UU Partai Politik”), perselisihan dualisme kepengurusan Partai Politik dinyatakan selesai berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Lebih dalam katanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 tanggal 2 November 2015 yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) telah memutuskan dengan menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP, tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014, di Jakarta, merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah, yaitu kepengurusan dibawah Ketua Umum H. Djan Faridz.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (“UU Pilkada”), dimana dalam Pasal 40A pada pokoknya mengatur kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Pilkada adalah kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Hukum Dan HAM.

Bahwa Pasal 40A UU Pilkada tersebut dinilai tidak memenuhi jaminan kepastian hukum dalam UUD 1945, karena pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Partai Politik No 2 tahun 2011, yang telah ada sebelumnya, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik maka Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menentukan.

Saat ini kata Sueb, sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 40A UU Pilkada, sehingga ketentuan Pasal 40A UU Pilkada masih dapat berubah penafsirannya menjadi : kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Pilkada adalah kepengurusan Partai Politik berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Mengacu pada kondisi tersebut kami yakin Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah disahkan secara institusi DPR, akan menjunjung jaminan kepastian hukum dalam UUD 1945," ungkapnya.(iza)

Berita Terkait