Over Kapasitas Rutan Mempawah

Over Kapasitas Rutan Mempawah

  Rabu, 20 February 2019 09:12
Cinderamata : Bupati Mempawah, Gusti Ramlana memberikan cinderamata kepada Menkumham RI, Yasonna Laoly saat sarapan pagi di Kantin Bestari Mempawah. wahyu/pontianakpost

Berita Terkait

60 Persen Napi Narkotika
 

MEMPAWAH- Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly memenuhi undangan Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana untuk menikmati sarapan pagi di Kantin Bestari, Pulau Pedalaman Mempawah, Selasa (19/2) pagi. Yasonna pun menyoroti kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Mempawah yang over kapasitas.

 “Over kapasitas rumah tahanan ini tidak hanya terjadi di Mempawah saja. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami permasalahan yang sama. Ini menjadi perhatian dan sorotan pemerintah pusat,” kata Yasonna menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut Yasonna, salah satu faktor penyebab terjadinya over kapasitas rumah tahanan yakni meningkatkan angka kejahatan. Secara spesifik, indikator kejahatan tersebut adalah kasus narkotika yang terus tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat perkotaan dan pedesaan.

 “Kejahatan narkotika yang terus berkembang menjadi pemicu terjadinya over kapasitas Rutan dan Lapas di seluruh wilayah termasuk di Mempawah ini. 60 persen narapidana yang menghuni Rutan Mempawah adalah narapidana kasus narkotika,” ungkapnya.

Maka, imbuh Politisi PDI Perjuangan itu, pihaknya menilai perlu dilakukan perubahan pendekatan terhadap atas kejahatan narkotika. Khususnya penindakan terhadap para pecandu narkotika. Yakni dengan memprioritaskan penanganan rehabilitasi.

 “Sebaiknya pecandu narkotika jangan dipenjara, melainkan rehabilitasi. Sedangkan para bandar narkotika, harus kita berikan hukum seberat mungkin,” tegasnya.

Dulu, Yasonna menyebut Kemenkumham telah melakukan pendekatan serupa. Yakni dengan menambahkan anggaran yang besar untuk proses rehabilitasi para pecandu narkotika di Indonesia.

 “Kedepan, pendekatan seperti ini (rehabilitasi) akan terus kita galakan dalam penanganan kasus narkotika,” pendapatnya.

Melihat daruratnya kasus narkotika, Yasonna memastikan permasalahan itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Terlebi pada daerah-daerah yang rawan termasuk Kabupaten Mempawah yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

 “Daerah perbatasan seperti Mempawah ini sangat rentan terhadap peredaran narkotika. Sebab, akses keluar masuk narkotika dari luar negeri sangat berpotensi besar melalui jalan-jalan tikus,” tuturnya.

Untuk itu, Kemenkumham mengajak seluruh instansi dan lembaga terkait agar berpartisipasi aktif dan bekerjasama melakukan pemberantasan narkotika. Salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkat pusat hingga daerah.

 “Kita tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, proses pendidikan juga penting sekali. Kedepan, kami akan melakukan metode pendekatan terhadap penanganan kasus narkotika ini. Dalam waktu dekat, kami akan merevisi UU Narkoba. Karena, ada sejumlah pasal yang harus kita ubah,” paparnya.

Terkait upaya Kemenkumham mencegah masuknya jaringan narkotika ke dalam Lapas, Yasonna mengingatkan jajarannya untuk mengedepankan SOP yang ketat. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap lalu lintas dilingkungan Lapas dan Rutan harus lebih ditingkatkan.

 “Lakukan pemeriksaan setiap saat, sidak harus terus dilakukan. Dan jika terbukti adanya keterlibatan petugas Lapas, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Mempawah, H Gusti Ramlana, S.Sos mengaku senang dan terkesan dengan kehadiran Menkumham, Yasonna beserta rombongan yang telah memenuhi undanganya untuk sarapan pagi di Kota Mempawah.

 “Alhamdulillah, beliau dengan penuh kerendahan hatinya bersedia mampir ke Mempawah. Ini membuktikan Pak Mentri Yasonna sangat low profile dan merakyat. Beliau mau berkunjung ke daerah dan makan bersama dengan masyarakat dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan yang ada di masyarakat,” puji Ramlana.

Terkait permasalahan ever kapasitas Rutan Kelas IIB Mempawah, Bupati mengaku telah membicarakan persoalan itu bersama lintas departeman dan lembaga bersangkutan. Salah satu solusi yang ditawarkan yakni mengedepankan pencegahan dan rehabilitasi.

 “Maka peran aktif masyarakat sangat kita butuhkan dalam mendukung tindakan pencegahan terhadap segala bentuk tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum dilingkungannya masing-masing. Mulai saat ini, kita menghimbau seluruh elemen masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum,” harap Ramlana.(wah)

Berita Terkait