Otda, Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Otda, Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

  Jumat, 26 April 2019 10:37
Purna PASKIBRA Ketapang sedang menaikan bendera merah putih pada Upacara HUT Otonomi Daerah ke 23 di halaman kantor Bupati Ketapang

Berita Terkait

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 23

 

KETAPANG--Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah (Otda)  XXIII yang jatuh pada 25 April 2019, diperingati Pemerintah Kabupaten Ketapang dan jajaraannya dengan upacara pengibaran bendera dan pembacaan sambutan Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo oleh Sekda H Farhan , selaku Inpektur Upacara.

Upacara yang berlangsung dengan hikmat dihadiri oleh Forkopimda, TNI polri PNS mahasiswa pelajar berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang, Kamis, (25/4).

Mendagri Cahyo Kumolo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Farhan, mengatakan memberikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan telah mendukung terselenggaranya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar , aman dan tertib dan pasca pemungutan suara Pemilu Serentak ini diharapkan senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat, sehingga pelayaran publik dan aktivitas pemerintahan terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

Selanjutnya perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai.

“ Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan  daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya “ kata Sekda Farhan.

Muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partsipasi aktif masyarakat.

Diharapkan Mendagri,  daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah, dari sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, otonomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh arakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya.

Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif. (ser/pk) 

Berita Terkait