OSO Yakin Menang

OSO Yakin Menang

  Senin, 24 September 2018 10:31

Berita Terkait

Bawaslu Sidangkan Gugatan Hari Ini

JAKARTA –  Ketua  Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) yakin akan memenangi gugatan atas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan terkait pencoretan OSO dari daftar calon anggota DPD ini akan disidangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Senin (24/9) di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada pukul 16.00.

“Yakin dong, karena itu jelas bertentangan dengan konstitusi. Putusan itu tidak berlaku surut,” kata Pengacara OSO, Dodi Abdulkadir saat dihubungi Pontianak Post, Minggu (23/9) malam. Pihaknya optimistis menang karena apa yang dilakukan KPU dinilai bertentangan dengan perundang-undangan dan konstitusi.

Sebelumnya, pihak OSO, Kamis (20/9),  melaporkan KPU ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Pihak OSO menilai surat KPU Nomor 1043/PL01.4 2018 tanggal 10 September 2018 perihal syarat anggota DPD, tidak tepat karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebutkan bahwa pencalonan DPD dilarang dari pengurus partai politik. 

KPU juga dianggap tidak bisa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menjadi dasar pencoretan kliennya dalam daftar caleg tetap (DCT) oleh KPU. Putusan MK itu dianggap tidak berlaku surut. 

Dodi mengatakan, syarat baru yang diajukan KPU tersebut tidak berdasar. Karena itu, pihaknya meminta pencoretan OSO dibatalkan. “KPU mengajukan syarat-syarat baru yang berujung pada pencoretan. Kalau syarat ini bisa dihapuskan, kami juga minta putusan itu dibatalkan juga (terkait) pencoretannya,” ujarnya. 

Dia menambahkan, sebenarnya gugatan administrasi dan sengketa hampir sama. Sebab, pada ujungnya dalam petitum atau permintaan yang diajukan adalah agar OSO ditetapkan sebagai calon anggota DPD. “Nanti petitumnya juga meminta ditetapkan sebagai calon tetap,” katanya. 

Menurut Dodi, sidang perdana nanti adalah pembacaan permohonan yang diajukan kepada Bawaslu. Dalam sidang itu, mereka juga akan mengajukan sejumlah saksi. Saksi itu antara lain dari ahli hukum tata negara, dan ahli pembuatan UU. “Untuk daftar lengkapnya kami masih menunggu konfirmasi,” ungkap Dodi. 

Komisioner Bawaslu Rahmad Badja dikonfirmasi Pontianak Post, Minggu (24/9) malam lewat telepon selulernya belum memberikan jawaban. Pesan singkat yang dikirim juga tak dibalas. Komisioner KPU Viryan pun belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi, Minggu (24/9). Pesan singkat yang dikirim juga tak dibalas. 

Sebagaimana diberitakan, Pihak OSO mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU, Kamis (30/9), sebelum penetapan  DCT. Laporan dilayangkan karena KPU mencoret pencalonan OSO dan Victor Juventus Gemay dari Dapil Papua Barat sebagai caleg DPD. 

Putusan MK 

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 dibacakan MK pada persidangan Senin 23 Juli 2018 pukul 12.12. Putusan itu merupakan hasil permohonan yang diajukan pemohon calon anggota DPD dari Jawa Barat pada Pemilu 2014 Muhammad Hafidz. Permohonan didaftarkan 4 April 2018. 

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembagan Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik. 

Pasal 182 Huruf I UU Pemilu berbunyi, “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: (I) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Dalam pertimbangan hukumnya di nomor 3.17, MK “menimbang bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD, sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian, untuk selanjutnya anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945”. 

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 Huruf I UU Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. 

Wakil Ketua DPD Nono Sampono menilai MK telah melanggar konstitusi terkait syarat calon anggota DPD.  Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pencalonan anggota DPD dari unsur partai politik dianggap menabrak Pasal 28I UUD 1945. Nono menegaskan, putusan MK itu tidak berlaku surut, melainkan pada Pemilu 2024. “Sehubungan dengan itu, DPD RI prihatin terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Nono di Jakarta, Kamis (20/9) malam. 

Sementara Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna  menjelaskan MK tidak pernah menyatakan bahwa Putusan MK 30/PUU-XVI/2018 akan diberlakukan mulai Pemilu 2024. Seperti dikutip dari website resmi MK, https://mkri.id yang diakses, Jumat (21/9), Palguna menambahkan sebagaimana telah ditegaskan di dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa sesuai dengan Pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana diubah UU Nomor 8 Tahun 2011, putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. 

“Oleh karena putusan tersebut diucapkan pada tanggal 23 Juli 2018 maka sejak selesai pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut, maka sejak saat itulah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku,” kata Palguna. 

Sebelumnya,  Ketua KPU Arief Budiman mengatakan setiap kebijakan KPU harus dipertanggungjawabkan.  Menurut dia, UU memberikan ruang kepada siapa pun untuk mengajukan sengketa. “Jadi, tidak puas dengan keputusan KPU baik dengan proses administrasi pemilu, tentang hasil pemilu, itu boleh disengketakan,” kata Arief kepada wartawan di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9). (ody)
 

Berita Terkait