Optimalkan Pengelolaa Pajak Daerah

Optimalkan Pengelolaa Pajak Daerah

  Jumat, 26 April 2019 10:36
ARAHAN: Sekda Kubu Raya, Yusran Anizam memberikan pengarahan terkait pengelolaan pajak di Kubu Raya foto humas Pemkab Kubu Raya

Berita Terkait

SUNGAI RAYA –  Kontribusi pajak bagi pembangunan negara punya peran signifikan. Menurut data Kementerian Keuangan pada APBN 2017, penerimaan negara dari perpajakan mencapai 85,6 persen dari total pendapatan. Sayangnya penerimaan pajak yang berasal dari APBN termasuk pengelolaan keuangan desa masih pada angka kurang dari 9 persen dari total penerimaan pajak.

“Padahal angka dana desa yang dikucurkan semakin tahun makin meningkat. Di tahun 2019, desa-desa di Kabupaten Kubu Raya mendapatkan alokasi dana desa atau DD sebesar total Rp134,5 miliar atau rata-rata perdesa berkisar Rp800 juta hingga Rp1,4 miliar. 

Hal ini menjadi potensi kontribusi yang besar dalam mengoptimalkan penerimaan negara,” kata Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam saat membuka kegiatan Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan, Kamis (25/4)  bagi desa se- Kubu Raya di Gardenia Resort.  

Yusran mengatakan rendahnya angka penerimaan pajak dari sektor dana desa antara lain disebabkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak pada pemerintah desa yang masih rendah. Minimnya kepatuhan itu, menurut dia, dikarenakan sejumlah faktor, di antaranya rendahnya pengetahuan pajak oleh wajib pajak. 

“Dalam perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

Karena itu, Yusran menyebut pentingnya upaya peningkatan pengetahuan akan wajib pajak. Hal itu demi mengoptimalkan penerimaan pajak. Adapun secara khusus bagi desa, peningkatan pemahaman akan perpajakan merupakan bagian dari upaya pencapaian pengelolaan keuangan desa yang tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. 

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepala urusan keuangan desa selaku wajib pajak pengelola dana desa dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan pajak,” terangnya. (ash)

Berita Terkait