Optimalkan Pendapatan, KPK Siap Dampingi Daerah

Optimalkan Pendapatan, KPK Siap Dampingi Daerah

  Jumat, 26 April 2019 10:36
KPK: Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji menandatangani kesepakatan bersama optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah se-Kalbar, Kamis (25/4). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Kerja Sama KPK dan Pemprov Kalbar 

Pemerintah saat ini terus berupaya mengoptimalkan pendapatan di masing-masing daerah, termasuk di Kalbar. Untuk itu dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat tim koordinasi dan supervisi pencegahan. 

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

GUBERNUR Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, sesungguhnya banyak potensi pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan di provinsi ini. Baik melalui pajak maupun aset-aset yang dimiliki. Berbicara tentang aset, memang menurutnya saat ini kebanyakan diberikan dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL). Namun tarifnya dinilai terlalu rendah. 

Untuk tarif pemprov, minimal bisa disamakan dengan Pemkot Pontianak. Dimana perbedaannya saat ini mencapai 88 kali lipat. Karena itu ia tidak akan memperpanjang HGB sebelum dilakukan revisi terhadap tarif sebelumnya.  

"Coba bayangkan (perbandingan) tarif yang berlaku di provinsi dengan Pontianak," ungkapnya usai penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama pemerintah daerah se-Kalbar dengan Bank Kalbar dan BPN dalam rangka optimalisasi pendapatan dan penertiban aset daerah, Kamis (25/4).

Selain itu, hal tersebut terjadi, juga dikarenakan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berbeda jauh dengan harga riil di pasaran. "Mereka menjual pakai NJOP, harusnya nilai rill setempat, nah NJOP ini kami naikkan sehingga BHTP juga akan naik dan tidak ada transaksi yang menghindari pembayaran BPHTB," paparnya.  

Sementara untuk pajak, semisal pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dikatakan masih banyak yang abai. Terutama di perusahaan perkebunan, Midji sapaan akrabnya menuding banyak yang menggunakan kendaraan operasional tanpa membayar kedua pajak tersebut. 

Pemprov akan mulai penertiban dengan pendekatan terlebih dahulu. Jika memang tetap tak diindahkan, baru kemudian bakal ditempuh jalur hukum. Melihat potensi pendapatan dari sektor tersebut memang sangat besar. 

"Nanti mungkin saya bilang, ya sudah kami hitung dua tahun terkahir saja, kalau masih tidak mau, saya akan serahkan ke aparat penegak hukum (KPK)," tegasnya. 

Lalu mengenai keterbukaan terhadap keuangan, sejak dilantik sebagai gubernur Midji ingin masyarakat bisa mengetahui kondisi kas daerah. Masyarakat berhak tahu dan harus bisa mengaksesnya. Termasuk unit-unit pelayanan yang ada juga harus online dan terintegrasi. 

"Nah ini yang akan kami bangun, saya yakin tahun ini kami bisa selesaikan," katanya. Jika sudah dilakukan ia optimis tata kelola pemerintahan di Kalbar akan menjadi lebih baik. Pelayanan publik menjadi serba mudah dan cepat. 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan pihaknya siap membantu kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan. Karena potensi yang ada cukup besar dan seharusnya rata-rata pemerintah bisa menerima dua atau tiga kali lipat dari yang diterima sekarang. 

Hal kedua adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memanajemen aset dengan baik. Semua kekayaan yang dimiliki harus benar-benar diketahui oleh masing-masing kepala daerah. Jika selama ini mungkin ada yang digunakan atau dikuasai pihak tertentu dan tidak memberikan keuntungan bagi daerah, maka harus segera digenahkan.

"Itu harus diambil alih, atau mungkin ada yang belum didata atau mungkin ada potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pemasukan daerah," katanya.

Dalam hal ini KPK bakal melibatkan tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) untuk hadir bersama pemerintah darah melalui pendampingan-pendampingan. Kesepakatan ini yang kemudian telah disetujui oleh seluruh kepala daerah se-Kalbar. 

"Kesepakatan antara bank daerah juga, supaya benar-benar memanfaatkan fungsinya, kemudian pajak pemerintah daerah dan para pengusaha atau siapapun yang harusnya wajib pajak, nanti akan dibuatkan secara online," jelasnya.  

Dengan sistem online yang terintegrasi, semua pihak bisa melihat pergerakan kas daerah. Sekaligus bisa ikut mengawasinya. "Kami akan mengarah ke sana," ucapnya. 

Mengenai keluhan gubernur terkait masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan milik perusahaan, menurutnya di awal tetap akan mengutamakan pencegahan. Caranya dengan mengingatkan para wajib pajak dan menjalankan program-program penagihan. Seperti  jemput bola, pemutihan dan lain sebagainya. "Jadi banyak lah caranya," pungkasnya.(*) 

Berita Terkait