Optimalisasi Keberadaan PLBN di Kalbar

Optimalisasi Keberadaan PLBN di Kalbar

  Kamis, 7 February 2019 10:07
RAPAT : Gubernur Kalbar Sutarmidji saat memimpin rapat di Ruang Praja I, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (6/2). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

Ekonomi Warga Meningkat, Angkutan Antarnegara Optimal

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap pihak terkait dapat bersinergi dalam memaksimalkan keberadaan PLBN yang ada di Kalbar. Dampaknya diharapkan harus dapat memaksimalkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak 

HAL itu disampaikan Sutarmidji saat memimpin dan memberikan arahan dalam rapat koordinasi kesiapan dan optimalisasi pelayanan lalu lintas dan angkutan antar lintas batas negara. Dimana saat ini sudah ada tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang selesai dibangun yakni di Entikong, Aruk dan Badau. Bahkan tahun ini pemerintah pusat kembali akan membangun dua PLBN yakni di Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan Sungai Kelik, Kabupaten Sintang. 

"Hari ini kami menyamakan persepsi dalam upaya memaksimalkan keberadaan PLBN yang ada. Makanya, saya mengundang semua pihak terkait agar bisa sama-sama menyatukan persepsi dalam upaya tersebut," ungkap Midji sapaan akrabnya. 

Menurutnya, pemerintah pusat sangat serius membenahi PLBN yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kalbar. Untuk itu, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, di daerah Pemprov Kalbar akan selalu siap melakukan langkah-langkah mendukung kebijakan tersebut.

"Sejauh ini keberadaan PLBN yang ada di Kalbar baru Entikong yang sudah mulai menunjukkan perkembangnannya. Namun, kami menginginkan agar semua PLBN yang ada di Kalbar bisa sama dengan Entikong," katanya.         

Lanjutnya, Pemprov Kalbar saat ini juga sudah menyediakan lahan untuk pembangunan PLBN di dua kabupaten yang telah disetujui pusat yaitu Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang dan Sungai Kelik, Kabupaten Sintang.

Itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkannya, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. "Lahannya sama sekali sudah tidak ada masalah. Karena lahan untuk pembangunan PLBN itu sudah tersedia," tuturnya.

Untuk itu, Pemprov Kalbar akan melakukan koordinasi dengan dua kabupaten tersebut. Bahkan untuk jalan ke Sungai Kelik juga sudah dianggarkan dalam APBD Kalbar tahun 2019. 

"Sungai Kelik jalannya sudah dianggarkan. Insyaallah pembangunannya tahun ini ada Rp48 miliar dari pemerintah pusat dan Rp12 miliar dari Pemprov, serta Pemkab Sintang juga sudah disiapkan, mudah-mudahan tahun depan bisa sampai ke sana," ujarnya.

Guna mempercepat pembangunan tersebut, dalam waktu dekat, rencanannya Midji juga akan memanggil kedua bupati di kabupaten yang bersangkutan. Selain itu ke depannya ia mengatakan hgarus ada regulasi yang jelas terkait pintu border tersebut. Dengan harapan bisa menjadi pintu ekspor-impor Indonesia.

Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Manto mengatakan, untuk regulasi di PLBN sebenranya sudah diatur.  Yakni berada di bawah institusi Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Yang di dalamnya ada 27 Kementerian dan non-kementerian ikut bertanggung jawab atas penanganan PLBN tersebut.

Ia ingin peran PLBN bisa benar-benar dimaksimalkan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan dan sekitarnya. Karena selama ini dari pembangunan PLBN yang ada baru di kawasan Entikong saja yang mulai tampak geliat perekonomiannya.  

"Sementara di Kalbar ada tiga PLBN lain yang perlu penanganan serupa, dan diharapkan dapat meningkatakn perekonomian masyarakat," ujarnya. 

Selain itu dia menambahkan, Dishub merupakan salah satu komponen yang hadir di PLBN. Dengan tugas memastikan lalu-lintas kendaraan yang keluar masuk di sana, sesuai dengan regulasinya yang ada.

"Pada rapat hari ini kammi mencoba menyatukan langkah agar peran PLBN ini bisa semakin baik ke depan dan saya berharap semua pihak bisa bersinergi," pungkasnya.(*)

Berita Terkait