Ongkos Haji Bakal Naik

Ongkos Haji Bakal Naik

  Selasa, 23 January 2018 09:26

Berita Terkait

Diusulkan Rp35,7 Juta Per Jamaah

JAKARTA – Meski baru sebatas hitungan awal, calon jamaah yang berangkat tahun ini siap-siap antisipasi kenaikan ongkos haji. Dalam rapat pendahuluan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2018 di Komisi VIII DPR kemarin (22/1), Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan usulan awal BPIH tahun ini sebesar Rp 35.790.982 per jamaah.

Dalam rapat itu disebutkan bahwa kuota haji tahun ini 221 ribu. Perinciannya adalah 204 ribu untuk jamaah haji reguler dan sisanya 17 ribu untuk haji khusus. ’’Usulan BPIH 2018 naik sebesar Rp 900.670 atau 2,58 persen dari BPIH 2017,’’ kata Lukman yang didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, Sekjen Kemenag Nur Syam, dan Irjen Kemenag Nur Kholis Setiawan. Rapat yang sekaligus membahas laporan keuangan haji 2017 itu dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong.

Dalam paparannya komponen direct cost (biaya ditanggung langsung jamaah) BPIH 2018 terdiri dari empat item. Yakni untuk biaya penerbangan dipatok Rp 26,2 juta/jamaah, biaya akomodasi di Makkah Rp 5,9 juta/jamaah, dan living cost atau uang saku Rp 3,57 juta/jamaah. Sementara biaya akomodasi di Madinah sebesar 1.239 riyal (Rp 4,4 juta) sepenuhnya disubsidi dari pengelolaan dana haji.

Jika dibandingkan dengan besaran BPIH tahun lalu, komponen akomodasi di Makkah mengalami kenaikan yang cukup mencolok. Tahun lalu komponen akomodasi di Makkah dipatok Rp 3,391 juta/jamaah. Sementara tahun ini naik Rp 2,58 juta/jamaah. 

Lukman mengatakan, ada tiga poin yang membuat ongkos haji tahun ini naik. ’’Kenaikan biaya penerbangan, penyesuaian PPN 5 persen, serta perubahan pola sewa pemondokan di Madinah,’’ tuturnya. Tahun lalu seluruh sewa pemondokan di Madinah menggunakan sistem sewa blocking time. Yakni sewa seseuai dengan kedatangan jamaah. Tetapi tahun ini sebanyak 72 persen pemondokan di Madinah bakal disewa dengan sistem full time selama musim haji.

Pada kesempatan ini Lukman juga menyampaikan kebijakan pengurangan uang living cost (uang saku). Tahun-tahun sebelumnya uang saku ditetapkan 1.500 riyal/jamaah (Rp 5.355.000). Untuk tahun ini Kemenag mengusulkan uang saku itu dikurangi jadi 1.000 riyal (Rp 3.570.000). Sebagai kompensasinya pemberian katering atau makanan di Makkah ditambah dari saat ini 25 kali menjadi 50 kali. Dengan demikian Lukman menyampaikan jamaah tidak perlu repot mencari makan sendiri selama di Makkah.

Penambahan frekuensi pemberian katering di Makkah itu membuat Kemenag berencana menggunakan menu makanan siap saji. Pertimbangannya, mengantisipasi waktu penyajian dan praktis. Dia menjelaskan mendekati puncak haji lalu lintas di kota Makkah cukup padat sehingga proses pengiriman katering riskan terjebak macet.

Kebijakan baru lain yang dikaji Kemenag adalah pengisian kuota jika ada calon jamaah meninggal. Selama ini aturannya jika ada calon jamaah yang sudah di antrian tetapi meninggal, makan uang dikembalikan. Dalam ketentuan baru yang saat ini dikaji, ’’tiket’’ calon jamaah yang meninggal itu bisa diisi oleh ahli warisnya. ’’Aturan teknisnya masih kita kaji,’’ jelasnya. Di antaranya, bagaimana kriteria ahli waris yang berhak mendapatkan kuota haji dari calon jamaah yang meninggal itu. Lukman mengatakan kebijakan baru pengisian kuota akibat calon jamaah meninggal ini adalah aspirasi masyarakat dan DPR.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan usulan besaran biaya haji dari Kemenag itu masih akan dibahas bersama di panitia kerja (panja) BPIH 2018. Dia mengatakan asumsi kenaikan Rp 900 ribuan itu sudah disampaikan beserta alasannya. ’’Tetapi kalau bisa alangkah baiknya tidak perlu naik,’’ tuturnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan masyarakat tentu menginginkan adanya efisiensi biaya haji, tetapi mutu layanan tidak turun. Dia mencontohkan komponen biaya penerbangan bisa ditekan dengan selektif saat membuka tender. 

Dia mengatakan di Saudi maskapai udara tidak hanya Saudi Airlines. Pemerintah seharusnya bisa membuka penerbangan haji dengan maskapai Saudi lain. Apalagi keuntungan menggunakan maskapai dalam negeri Saudi, kata dia, bisa menghapus biaya sejenis pajak bandara sebesar USD 100 per jamaah. 

Pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengomentari kenaikan komponen penerbangan haji. Menurut dia, kenaikan yang hanya sekitar Rp 100 ribu masih wajar. ”Masih masuk akal,” katanya.

Alvin mengungkapkan, tahun ini harga avtur memang naik dibanding tahun lalu. Kemudian, ongkos sewa pesawat yang umumnya menggunakan mata uang dolar Amerika dan euro juga diperkirakan naik akibat pelemahan mata uang rupiah.

Memperbanyak ragam maskapai pengangkut jamaah haji, jelas Alvin, tidak menjamin biaya bakal turun. Sebab, jarak dari Indonesia ke Saudi sama saja. Dia kemudian meminta pemerintah tidak asal-asalan dalam menetapkan maskapai pengangkut jamaah haji. Meskipun ujung-ujungnya maskapai yang ditetapkan pemerintah menyewa unit pesawat, standarnya harus dijaga. 

Alvin mencontohkan, ketika maskapai Garuda menyewa pesawat ke maskapai lain, perizinan dan standar layanannya menyesuaikan dengan milik Garuda. ”Haji itu sekali seumur hidup. Harus dijamin keamanan dan kenyamanan penerbangannya,” tutur dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pihaknya terbuka dengan opsi-opsi untuk menurunkan biaya haji. Usul tersebut nanti dibahas lebih lanjut di panja. ”Prinsipnya, kita (baca: Kemenag, Red) membuka diri,” ucapnya. 

Lukman menerangkan, dalam tender penerbangan haji, semua maskapai penerbangan mendapatkan kesempatan yang sama. Dia mengakui bahwa di Saudi sendiri tidak hanya ada maskapai Saudi Arabia Airlines. Ada juga maskapai lain seperti Flynas.

Namun, Lukman belum bisa memutuskan maskapai apa saja yang bisa berkompetensi untuk mengikuti tender penerbangan haji. Dia hanya mengungkapkan, selama ini ada keuntungan tersendiri saat sebagian pengangkutan haji menggunakan Saudi Arabia Airlines.

Politikus PPP itu membeberkan, dengan menggunakan Saudi Arabia Airlines, jamaah tidak dikenai handling fee USD 100 per orang. ”Jika menggunakan Saudi, biaya itu hilang,” katanya. Menurut Lukman, dengan menggunakan maskapai Saudi tersebut, biaya haji bisa sedikit tereduksi.

Selain itu, Lukman mengupayakan masa tinggal jamaah haji selama di Saudi bisa direduksi atau dikurangi. Saat ini masa tinggal di Saudi 41 hari. ”Terlalu lama,” ucapnya. Upaya untuk mengurangi masa tinggal tersebut ialah menambah bandara baru sebagai tempat pendaratan jamaah haji.

Lukman menyatakan sedang menjajaki pemerintah Saudi supaya penerbangan haji Indonesia bisa menggunakan Bandara Ta’if (TIF) untuk mengimbangi bandara di Jeddah. Kemudian, satu lagi bandara yang diminta pemerintah Indonesia adalah bandara di Yanbu (YNB) untuk mengimbangi bandara di Madinah.

Menurut Lukman, upaya untuk bisa mendaratkan pesawat haji di Bandara Ta’if dan Yanbu itu tentu tidak bisa dilakukan tahun ini. Namun, kata dia, pemerintah tetap berupaya melobi otoritas Saudi supaya mendapatkan izin pendaratan di dua bandara tersebut. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan menteri haji Saudi dan penanggung jawab penerbangan haji Saudi terkait bandara itu. (wan/agm)
 

Berita Terkait