ODHA Bisa Akses BPJS

ODHA Bisa Akses BPJS

  Kamis, 12 July 2018 10:31

Berita Terkait

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak selama ini memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya. Termasuk dengan mempermudah akses layanan kesehatan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). 

Sekretaris Umum Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak Lusi Nuryanti mengungkapkan, bagi ODHA yang kurang mampu secara ekonomi, pihaknya siap membantu untuk menerima manfaat BPJS Kesehatan melalui penerima bantuan iuran (PBI). Namun terlebih dulu harus melewati berbagai proses. 

Untuk kali pertama, di tahun ini dikatakan sudah ada 15 ODHA yang prosesnya sudah sampai ke tahap akhir. Meski ia menyadari untuk gelombang pertama ini, pihaknya belum cukup gencar melakukan sosialisasi. Ini akan menjadi pilot project, karena banyak pertimbangan harus dilihat, termasuk kerahasiaan identitas ODHA. 

"Dari awal kami advokasi mulai dari Dinas Sosial, Kesehatan dan Bappeda. Tantangan terberat memang ketika harus mendata ODHA yang mau tergabung dalam BPJS PBI. Karena masih banyak yang takut kerahasiaannya terbongkar. Karena harus satu keluarga yang dimasukkan," terangnya saat menghadiri koordinasi antar jejaring, terkait penanggulangan HIV dan AIDS dalam JKN yang diadakan KPA Provinsi Kalbar, Rabu (11/7). 

Lusi bersyukur sejauh ini prosesnya berjalan dengan lancar. Data para pendaftar sangat rahasia, tidak ada sama sekali kode bahwa orang tersebut ODHA. Melainkan semua sesuai syarat dari pengajuan BPJS PBI tersebut. "Sebanyak 15 ODHA ini tinggal menunggu ketuk palu dari wali kota kalau mereka akan mendapatkan jaminan kesehatan gratis seumur hidup," jelasnya. 

Jika dilihat secara umum, jumlah ini memang masih kurang. Karena bisa saja banyak ODHA yang kurang mampu belum terfasilitasi secara maksimal terhadap layana kesehatan yang ada. Lusi mengtakan dari data ODHA di Kota Pontianak dalam enam tahun terkahir ada sekitar 1.000-an orang.

Dari jumlah tersebut belum dikualifikasikan lagi antara yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Namun yang paling penting perlu diingat menurutnya, para ODHA sudah pasti memiliki sistem kekebalan tubuh yang sulit. Walau secara ekonomi mampu, untuk pengobatan tetap perlu biaya besar. 

"Karena harus dilakukan seumur hidup. Untuk obat antiretroviral atau ARV kan harus rutin diminum," tambahnya.  

Untungnya selama ini pemerintah masih menanggung agar ARV bisa didapat secara gratis. Dengan rincian per orang perlu Rp200 ribu per bulan untuk obat. Sementara ODHA harus meminumnya seumur hidup. 

"Itu untuk yang lini pertama, jika tidak rutin minum maka ODHA bisa naik ke lini kedua yang obatnya lebih mahal. Yakni dalam satu bulan bisa sekitar Rp1 juta per orang. Sementara ini masih gratis ditanggung negara, mudah-mudahan selamanya," harapnya. 

Untuk antisipasi agar semua ODHA dapat fasilitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Lusi mengimbau agar semuanya terdaftar di BPJS Kesehatan. Bisa memalalui jalur mandiri, dan bagi yang tidak mampu KPA Kota Pontianak siap memfasilitasi untuk diuruskan sebagai anggota BPJS PBI. 

Memang ia melihat dalam beberapa tahun terkahir fenomena penularan HIV dan AIDS sudah menyasar ke Ibu Rumah Tangga (IRT). Sementara untuk kelompok resiko terbesar ada pada Lelaki Seks Lelaki (LSL). 

"Itu tinggi sekali. Program-program kami juga sudah berkembang. Bagi yang sudah positif ODHA, di Kota Pontianak sudah ada sistem penjangkauan, pendampingan serta pengobatan," pungkasnya. 

Sekretaris Eksekutif KPA Provinsi Kalbar Toto Thaha Alkadrie menilai apa yang dilakukan Kota Pontianak dalam memfasilitasi ODHA mendapat BPJS PBI perlu menjadi contoh. Daerah lain di Kalbar bisa menerapkan hal serupa. Hal tersebut dilakukan agar para ODHA dapat tertangani dengan baik. 

Hak-hak bagi ODHA dan keluarga atau Orang Hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA) dalam mengakses fasilitas kesehatan harus diperjelas.  Karena memang sistem JKN pada dasarnya tidak melakukan diskriminasi kepada ODHA. Dengan kata lain setiap ODHA berhak untuk mendaftarkan diri ke JKN dan mendapatkan akses jaminan pembiayaan ini. 

Tidak ada satu klausul pun dalam kebijakan terkait dengan JKN yang mengatakan bahwa ODHA atau HIV tidak ditanggung dalam JKN. Namun sampai saat ini informasi terkait layanan-layanan apa saja yang dibiayai atau dijamin sepenuhnya oleh JKN lewat BPJS Kesehatan belum tersosialisasi dengan baik. 

"Karena diketahui salah satu tantangan besar ke depan BPJS/JKN bisa menanggung pula biaya untuk tes penunjang terapi ARV seperti tes CD4 dan tes viral load yang selama ini tidak terjangkau oleh mayoritas ODHA," katanya.

Untuk itu lanjut dia, penting adanya pertemuan yang kali ini turut dihadiri pihak terkait dari berbagai kabupaten/kota se-Kalbar. Tujuannya agar ada jaminan pelaksanaan rujukan pelayanan HIV dan AIDS sesuai aturan yang berlaku. 

Sekaligus mempertegas dan memperjelas prosedur, syarat-syarat dan kriteria penerima manfaat BPJS PBI atau warga kurang mampu dari Pemerintah (Dinas Sosial). "Dengan demikian bisa tercipta pelayanan kesehatan bagi ODHA dan OHIDHA," jelasnya. 

Harapannya ke depan pelaksanaan rujukan pelayanan HIV dan AIDS bisa dilakukan secara benar. Para peserta dalam pertemuan ini bisa memahami prosedur, syarat-syarat dan kriteria peserta BPJS PBI serta dapat mensosialisasikan kepada ODHA secara benar dan berkesinambungan.(bar)  

Berita Terkait