Norsan Ingatkan Tepat Waktu Susun RKPD

Norsan Ingatkan Tepat Waktu Susun RKPD

  Jumat, 29 March 2019 10:28
MUSRENBANG : Wagub Kalbar Ria Norsan saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sekadau di Aula Kantor Bupati Sekadau, Kamis (28/3). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

SEKADAU - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengingatkan kepada Bupati Sekadau Rupinus untuk menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tepat waktu.

Karena sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 265 ayat (3) ada sanksi yang dikenakan jika kepala daerah terlambat menetapkan RKPD.

"Ingat RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS," katanya saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Sekadau, Kamis (28/3).

Kemudian lanjut dia di Pasal 266 ayat (2) juga disebutkan bahwa apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, bisa dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan ketentuan Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP ditetapkan. Artinya Kabupaten Sekadau harus menetapkan RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Norsan berharap, seluruh proses penyusunan dan penetapan RKPD tahun 2020 selalu mengikuti mekanisme dan tahapan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Saya mengharapkan semua dapat melanjutkan dan meningkatkan yang sudah dicapai. Kemudian melakukan koreksi, perbaikan terhadap hal-hal yang dianggap tidak atau kurang tepat. Sehingga apa yang ditargetkan dapat dicapai 2020 mendatang," ajaknya.

Kemudian, untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, Mantan Bupati Mempawah itu menyebutkan Pemprov menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 66,40 di tahun 2020.

Guna mencapai target tersebut, ia mengajak Pemerintah Kabupaten Sekadau mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana berdasarkan hasil pendataan BPBD Kalbar terdapat 14 desa/kelurahan berpotensi karhutla di Sekadau.

"Penetapan angka target tersebut, tentunya akan dapat dicapai apabila semua saling bergandeng tangan bemama-sama dari seluruh komponen daerah, merapatkan barisan untuk bekerja lebih giat dan lebih serius lagi," pesannya.

Semua hal yang disampaikannya baik target maupun tujuan serta program prioritas yang ingin dicapai di tahun 2020 perlu sinkronisasi dengan pemerintah di kabupaten/kota. "Kabupaten Sekadau harus melakukan sinkronisasi dalam dokumen RKPD tahun 2020," tutupnya.(bar/r)

 

Berita Terkait