Nilai Unas SMP Pontianak Turun

Nilai Unas SMP Pontianak Turun

  Rabu, 7 June 2017 09:30
Mulyadi

Berita Terkait

PONTIANAK - Meski masih menduduki peringkat pertama di Kalbar, ada penurunan hasil ujian tingkat sekolah menengah pertama di Pontianak tahun ini. Penyebabnya sedang dievaluasi. Demikian kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Mulyadi, Selasa (6/6).

"Pontianak masih menempati peringkat pertama di Kalbar hasil unas SMP tahun ini. Tapi kalau untuk nilai semuanya turun. Nilai tertinggi diraih siswa Pontianak dengan total nilai 388," ujarnya.

Penyebabnya belum dilihat. Sekarang ini tingkat kesulitan soal lebih tinggi dari yang lalu. Mungkin karena tingkat kesulitan lebih tinggi menyebabkan penurunan ini. Nilai SMP tertinggi Bina Mulya dan kalau negeri rerata tertinggi SMPN 3. "Pontianak kalau nilai rata-ratanya jauh lebih tinggi dari kabupaten kota lainnya di Kalbar," terangnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono melihat penurunan hasil ujian tingkat SMP harus jadi peringatan Dinas Pendidikan. Penyebabnya penurunan ini harus dicari.

Saat ini nilai unas bukan jadi syarat utama penentu kelulusan. Kelulusan mutlak ditentukan oleh sekolah. Bisa jadi, kata Edi, penyebab turunnya nilai karena unas tak lagi penentu utama kelulusan.

Bagi murid, jika syarat kelulusan adalah nilai unas pasti akan mati-matian belajar. Kalau tak menjadi syarat lagi. Ada kemungkinan letak motivasi belajar siswa kurang maksimal.

Mesti ada evaluasi letak kesalahan hingga nilai unas ini turun. "Kalau pemikiran saya. Mungkin karena aturan unas tak lagi syarat penentu kelulusan. Sehingga motivasi belajar anak menjadi kurang," tutupnya. 

Sementara itu, Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Pontianak tentang perlindungan guru, Selasa kemarin di Paripurnakan dengan agenda penjelasan DPRD terhadap raperda itu dihadapan pihak eksekutif yang diwakili Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Hasilnya, eksekutif akan menimbang raperda itu dan akan dipaparkan saat Paripurna berikutnya.

"Selama ini kita sudah berupaya bagaimana profesi guru bisa profesional dan harus dilindungi dengan ketentuan undang-undang berlaku," ujar Edi, usai Paripurna. 

Adanya ajuan Raperda inisiasi tentang perlindungan guru, akan memberikan hak yang selama ini belum dimiliki guru. Melihat kasus-kasus yang menimpa guru inilah DPRD mengajukan raperda inisiatif tentang perlindungan guru. Jika disahkan menjadi perda. Ke depan guru-guru Pontianak akan semakin kuat karena miliki aturan.

Dengan demikian. Kejadian di lapangan seperti kriminalisasi hingga kekerasan terhadap guru tak terjadi lagi. Guru juga manusia. Sewaktu-waktu bisa emosi. Perlakuan itu kadang tak diterima orang tua murid karena dianggap kekerasan anak. Akhirnya guru tersebut dilaporkan ke polisi dan di penjara. "Dalam hal ini posisi guru masih lemah," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin mengatakan raperda ini merupakan program lama sesuai dengan UU pendidikan  nasional. Bahwa nasib guru selalu terkatung-katung. 

Saat ini legislatif juga melakukan pendekatan melalui eksekutif  karena sudah ada UU nya. Kalau dari wakil rakyat lebih mendengar esensi  jeritan hati para rakayat.  Ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasib guru.

Sebenarnya nasib guru yang PNS sudah baik dan kesejahteraan  juga baik. Cuman dalam raperda ini didorong juga interaksi  yang baik antar guru dan murid itu sendiri. Dalam pasal-pasal pada perda juga diatur interaksi antar guru dan murid.  

Saat ini yang harus dilindungi adalah perilaku guru,  dimana dalam filosofinya guru adalah mendidik. Dalam pembelajaran kadang-kadang juga lepas kontrol dan kena kategori pelanggaran hak asasi manusia. Selama ini HAM yang ada juga tidak transparan mengatur hak itu. Terutama batasan-batasnnya. Dengan adanya perda ini maka akan diatur  dimana batasan-batasan guru itu bisa memberikan pendidikan. 

"Jangan hanya guru sekedar mencubit tapi di polisikan. Bahkan kalau semacam ini terus dilakukan saat guru membentak pun dianggap melanggar HAM dan dipidanakan. Perda ini akan menjawab bagaimana batasan tindak tanduk guru dan bagaimana guru bisa mendapat perlindungan. Kita buat perda ini karena kita peduli terhadap guru," ungkapnya.

Selama ini sering kejadian,  guru hanya mencubit,  melerai perkelahian, lalu dipidanakan. Itu bisa dilecehkan jika guru itu sudah melakukan pelanggaran seperti pelecehan hingga cidera fisik. Kalau itu tidak bisa ditolerir.  

Dia ingin raperda ini bisa memposisikan bahwa guru ini adalah orang tua didik. Dalam perda juga akan diatur bagaimana perilaku murid, dan harus ada aturan batasan orang tua.(iza)

Berita Terkait