Negara Mengundang Bencana, Bertanggung Jawablah

Negara Mengundang Bencana, Bertanggung Jawablah

  Sabtu, 24 September 2016 09:52   487

SUPARTO WIJOYO*

 

MENYENTAK dan mendukacitakan. Banjir bandang yang menendang Garut dan Sumedang membuyarkan mimpi tidur malam warga. Longsor menyerta dan menggenapi derita. Tangis dan urai deras air mata larut Sungguh, penderitaan itu semestinya menggugah nurani siapa saja yang kerap melintas di tengah gemuruh berita pilkada. Banjir dan tanah longsor sedang unjuk peran berpartisipasi meramaikan jagat pilkada DKI Jakarta yang begitu gempita. Alam menghadirkan kekuatannya sambil berniscaya tak mau ketinggalan menyuguhkan material layak tayang untuk mengabarkan kepada Indonesia bahwa lingkungan negara ini perlu diurus, tidak hanya sibuk berpilkada.

Adakah ibu pertiwi ingin memberitahukan kepada semua penguasa dan media massa bahwa agenda pilkada DKI Jakarta sudah sampai pada tingkat berlebihan? Kejadian

di Tatar Sunda tersebut merupakan pertanda alam sedang menyapa memenuhi  dengan kehormatan negara yang pantas diberitakan.

Banjir dan tanah longsor disorongkan dari aliran deras Sungai Cimanuk tanpa melalui tahap pendaftaran yang diusung ketua partai. Bencana itu pun menyodorkan berita yang mewarnai perhelatan PON 2016 yang berlangsung di titik kosmologis Sundaland.

Kita semua pasti menyadari, bencana yang semakin ramai merangkai Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini secara hukum merupakan konsekeansi pelaksanaan regulasi

negara. Pada 26 April 2007, diundangkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sejak saat itulah bencana diundangkan oleh negara dengan kelengkapan protokoler mulai Istana Negara sampai gedung DPR. Negara ini melalui kewenangan hukumnya melegalisasi bencana sebagai undangan negara, tamu kehormatan negara. Negara tidak

bo leh abai atas bencana. Seluruh infrastruktur hukum maupun organisasi negara harus dibentuk dengan alokasi anggaran yang terus meningkat. Dengan demikian, kehadiran

bencana merupakan ’’anugerah’’berlakunya undang-undang.

Bukankah pemikiran sudah mengkristal bahwa setiap undan-undang harus dilaksanakan? Semua lembaga negara wajib mengimplementasikannya. Bacalah semua struktur norma yang terkandung dalam UU Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Atas pesan normatif itu, dinisbatkanlah pembentukan institusi serta anggaran untuk mengatasi bencana. Realisasi anggaran harus memadai untuk ’’menyambut tamu agung’’

negara. Lembaga dan anggaran mesti bisa dipersembahkan para pejabatnya, termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Pembaca bisa membayangkan, seandainya saja tidak ada bencana, bagaimana nasib UU tersebut, nasib anggaran yang sudah dialokasikan untuk didistribusikan memberikan

’’karpet merah’’ bencana, terutama pengadaan barang dan jasa kebencanaan?

Belum lagi tentang pakar - pakar yang sudah mendalami studi kebencanaan. Kehadiran bencana pada ukuran yuridis membawa ’’rasa syukur’’ bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Negeri ini tidak boleh sepi bencana sejak mengundang bencana.

Pada kisah lanjutannya, warga negara ini menjadi sangat dilindungi negara. Pastilah negara hadir untuk ngeramut bencana. Manfaat terbesar pengundangan bencana adalah

publik dapat meminta pertanggungjawaban hukum kepada negara. Negara harus bertanggungjawab untuk me-manage bencana. Bencana tidak boleh diabaikan dan

korban tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir mengelola bencana

tanpa me nimbulkan derita warganya. Inilah gelembung norma yang

harus ditaati negara. Negara hadir bukan untuk menonton, tetapi melakukan penyeleng

garaan penanggulangan bencanayang tidak boleh lelah. Negara dengan segala alat kelengkap an nya memiliki sumber daya untuk menjaga rakyat dan wilayahnya. Dalam ba hasa Pembukaan UUD 1945, negara diadakan untuk melin dungi segenap bangsa

dan seluruh tum pah darah. Akan ironis apabila negara yang memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis tidak mengelola sebuah bencana. Apa artinya pemilu (pilkada) kalau banjir saja terus dilakonkan kembali tanpa pernah berbenah Bulan lalu Jakarta dan banyaktempat di Indonesia mengalami hal yang sama dengan apa yang sekarang

terjadi di Garut. Pa dahal, setiap wilayah itu memiliki pemimpin yang dipilih untuk mam pu mengatasi persoalan rakyatnya, bukan berdalih karena tingginya curah hujan atau

meluapnya sungai yang dangkal.

Pemimpin harus selalu sadar bahwa kebanyakan orang akan berpaling kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan tuntunan seperti yang ditulis Ram Charan (2008). Pemimpin

hadir dengan gerak lompatnya dalam melayani masyarakat. Lompatan yang terekam dalam gerakan rakyat lebih mendeskripsikan ruang juang yang tidak selalu linier, bahkan

dalam bahasa Friedrich Nietzsche (1844–1900) dalam karyanya, Also Sprach Zarathustra, kata lompatan terbidik seitensprange – lompatan ke samping. Dengan banjir saat ini, pemimpin harus terjaga dan siap berlari. Berlari tidak untuk menghindar atau mengejar, tetapi melakukan lompatan memenuhi hak rakyat agar tidak kebanjiran sekaligus berlari sebagai tanda penjagaan diri.

Dalam batas ini, keterjagaan pemimpin merupakan opsi tunggalnya. Kita semua memahami bahwa rakyat memilih seorang pemimpin untuk menjadi panjer pergerakan hidupnya agar mereka tidak gagal sebagai rakyat, apalagi gagal menentukan pemimpinnya. Presiden sampai kepala desa yang telah dipilih rakyat diamanati mampu memahami dan memaknai demokrasi dengan penuh tanggungjawab. Berbagai program

pembangunan sang pemimpin harus memberikan solusi tentang kiprahnya yang memanggul daulat rakyat secara terhormat. (*)

 

*) Dosen hukum lingkungan serta

koordinator Magister Sains

Hukum dan Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Unair