Nasib Suram Anak TKI, 28.831 Anak Tak Sekolah

Nasib Suram Anak TKI, 28.831 Anak Tak Sekolah

  Jumat, 30 December 2016 09:30

Berita Terkait

 

Ribuan anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak mengenyam pendidikan. Tak bisa baca tulis. Masa depan mereka suram. Tak sedikit yang menjadi buruh perkebunan di Malaysia. Butuh lebih banyak sekolah khusus bagi mereka. 

HERIYANTO - ARIEF NUGROHO, Sarawak

HARI sudah gelap saat kami tiba di sebuah pondok di tengah perkebunan karet di Kampung Biawak, Sarawak, Malaysia. Tak ada penerangan di sana kecuali dari sebuah lentera. 

Di pondok itu Supardi (29) tinggal bersama istri, dan seorang anaknya. Supardi bekerja sebagai buruh di perkebunan karet. Tujuh tahun lalu, usai menikah, Supardi memboyong istrinya, Santi (26) bekerja di Malaysia. Sebagai pekerja ilegal, Supardi tak memiliki dokumen kerja. Satu-satunya dokumen yang dimiliki hanyalah pas lintas batas, semacam paspor yang diperuntukkan bagi warga perbatasan.   

Di pondok itulah lahir Tasya, yang kini berusia enam tahun. Saat lahir, Tasya hanya dibantu bidan setempat. Gadis cilik itu tak punya satu pun dokumen kelahiran. 

Tak mudah mencari pondok Supardi. Ada banyak jalan kecil yang berkelok di antara pepohonan. Di malam hari, mencari lokasi gubuk ini lebih sulit lagi. Salah ambil jalan, bisa tersesat di tengah perkebunan. Supardi memang sengaja memilih lokasi di tengah kebun agar terhindar dari incaran polisi Malaysia. 

Menuju tempat ini, kami dibantu Husin, seorang kenalan warga Malaysia. Husin tinggal di lingkar luar perkebunan. Kami menumpang di rumahnya karena tak ada hotel di sekitar kawasan itu. Kepada Husin kami bertanya, di mana kira-kira bisa bertemu anak-anak TKI  yang tinggal bersama orang tuanya di wilayah tersebut. Malam itu juga Husin langsung mengantar ke lokasi yang dituju. 

Di sepanjang perbatasan ada ribuan warga Indonesia yang mengandalkan nasib di Malaysia. Mereka adalah para pelintas batas yang bekerja tanpa dokumen kerja. Tak sedikit dari mereka yang memboyong anak. Ada pula pasangan yang melahirkan anak di negeri jiran ini dan kemudian menetap sehingga si anak tumbuh besar. 

Di sana anak-anak itu tak bisa sekolah. Sebab mereka tak punya dokumen lahir. Tasya, anak Supardi juga demikian. Meski sudah berusia enam tahun, Tasya belum bersekolah. Anak-anak buruh ilegal seperti dia memang tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia. 

Sementara, sekolah khusus bagi anak-anak buruh migran belum ada di lokasi perkebunan itu. Supardi pun mengaku bingung menyikapi masalah pendidikan anaknya ini. “Belum tahu nanti mau sekolahkan anak saya di mana,” kata pria asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat itu. 

Di lokasi ini, selain Tasya, masih ada puluhan anak lain yang bernasib sama. Mereka menjadi bagian dari puluhan ribu anak TKI di Malaysia yang tak mengenyam pendidikan. 

Hal serupa dialami Kurniawati, gadis 19 tahun yang lahir dan besar di Malaysia. Karena tak sekolah, Kurniawati tak bisa baca tulis. Ia tak punya satu pun dokumen kependudukan atau kartu identitas. Jangankan paspor, akte kelahiran saja ia tak punya. Akibatnya ia kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan.  

Sejak lahir hingga berusia 19 tahun, Kurniawati belum pernah dibawa pulang ke Indonesia. Di Malaysia, ia selalu mengikuti ibunya, Siti Fatimah, berpindah dari satu tempat ke tempat kerja lainnya. Terakhir, ia bekerja di sebuah salon kecantikan di Bintulu, Malaysia. Sedangkan ibunya bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. 

Siti Fatimah mulai bekerja di Sarawak pada 1994. Sebelum berangkat ke Malaysia, Siti bersama suaminya tinggal di wilayah transmigrasi di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 

Lantaran lahan transmigrasi dianggap kurang produktif, Siti dan suami memutuskan untuk mengadu nasib ke Malaysia. Mereka mulai bekerja di sebuah perkebunan sawit di wilayah Serikin, Malaysia. Jarak antara Seluas dengan Serikin memang relatif dekat, kira 20 km. Mereka masuk Malaysia lewat Perbatasan Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang. Sejak itulah, ia dan suaminya menjadi buruh migran di Malaysia. Mereka punya lima anak yang semuanya lahir di Sarawak. 

Di samping Kurniawati, anak buruh migran lain yang tidak miliki dokumen dan tidak mendapatkan akses pendidikan di Malaysia misalnya, Silman (7), Dodaling (6) dan Rosa (5). Mereka adalah anak-anak dari pasangan Dina (23) dan Irni Egga (26) warga Desa Berinang Manyung, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. 

Ketiganya lahir di Sibu, Malaysia. Dina dan suaminya juga merupakan tenaga kerja ilegal. Mereka berada di negeri jiran itu sejak 2006. Di sana, Dina bekerja di sebuah restoran, sedangkan suaminya bekerja menjadi buruh bangunan.

Selama di Malaysia, mereka mengontrak sebuah rumah‎. Selama kurang lebih 10 tahun, Dina dan suaminya belum pernah pulang ke kampung halaman sampai akhirnya petugas Imigrasi Malaysia mengepung rumah kontrakan mereka.

“Kami ditangkap saat sedang tidur. Rumah kontrakan kami dikepung, dan tidak bisa melarikan diri,”  katanya. Dina dan suaminya sempat dipenjara sembilan bulan karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Mereka lalu dipulangkan ke Indonesia beberapa waktu lalu. 

Begitulah masalah anak-anak TKI di Malaysia. Tak bisa bersekolah sehingga banyak yang buta huruf. Alex Ong, dari Migrant Care Malaysia mengatakan, anak-anak TKI itu tersebar di berbagai tempat di Malaysia, mulai dari Sabah hingga Sarawak. 

Bukannya sekolah, sehari-hari banyak anak TKI yang justru bekerja di perkebunan. Pekerjaan yang biasa mereka lakukan adalah memungut buah-buah sawit yang jatuh. ”Mereka seharusnya bisa bersekolah dan bukannya ikut bekerja.  Masa depan mereka suram,” ujar Alex.

“Pendidikan merupakan hak asasi setiap anak dan telah menjadi kesepakatan internasional. Untuk itu, membiarkan atau tidak memberikan akses pendidikan kepada anak bisa dikatakan kesalahan atau kejahatan terhadap anak,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Jahar Gultom. Gultom menyebut, di Sarawak saja setidaknya ada 3.600 anak usia sekolah yang terpaksa harus ikut orang tuanya menjadi TKI di Malaysia. 

“Data dari imigrasi sebanyak 3.600 anak-anak. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” ungkapnya saat ditemui di KJRI Kuching, Kamis (22/12).

Selain lokasi tempat tinggal yang jauh di pedalaman, mereka juga terbentur pada regulasi. Pemerintah Malaysia mengatur bahwa pekerja asing tidak diperbolehkan membawa keluarga. Otomatis mereka tidak bisa diterima di sekolah milik pemerintah Malaysia. 

“Jangankan untuk membawa keluarga, pemerintah Malaysia juga melarang pekerja dari Indonesia menikah di Malaysia. Tapi fakta di lapangan hal itu sering terjadi. Terus bagaimana dengan nasib anak-anak mereka?” ujar Gultom.

KJRI Kuching sebenarnya sudah memberikan imbauan kepada pemilik perusahaan agar memberikan fasilitas pendidikan sementara kepada anak-anak tersebut. Sayangnya masih banyak perusahaan yang belum memenuhinya. 

Namun begitu, sudah ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan. Mereka mau menyediakan ruangan khusus. Bahkan ada juga yang membangun gedung untuk kegiatan belajar dan mengajar anak-anak.

“Minimal bisa membaca, menulis dan berhitung. Untuk tenaga pengajar, atas saran dari KJRI, perusahaan merekrut guru dari kalangan TKI itu sendiri. Minimal memiliki pendidikan SMA. Gajinya juga dibayar oleh perusahaan,” jelas Gultom.

Meski tenaga pengajar direkrut perusahaan, bukan berarti KJRI lepas tangan. Menurut Gultom, KJRI Kuching kerap memberikan pelatihan keguruan kepada guru-guru yang direkrut perusahaan tersebut untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan anak-anak TKI. Hal ini agar mereka tidak jauh tertinggal dibandingkan pendidikan di tanah air.

Gultom mengakui, sejauh ini jumlah guru yang ada masih tak sebanding dengan jumlah anak TKI. Karena itu, masih banyak anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. ”Selain guru, buku-buku yang sesuai kurikulum Indonesia juga masih sangat kurang,” terangnya. 

Tak Sekolah

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah anak TKI berusia 1-18 di Malaysia mencapai 53.687 anak. Dari jumlah tersebut, yang sudah mengenyam pendidikan hanya 24.856 anak. Itu berarti masih ada 28.831 anak TKI belum mendapatkan layanan pendidikan.

"Anak-anak TKI (24.856) ini mendapat layanan pendidikan di tiga lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), dan Pusat Belajar (PB) Humana," ungkap Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud), Anas M Adam.

Anak-anak tersebut adalah anak TKI yang bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Penyebarannya, sebanyak 927 siswa di satu lembaga (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), 8.122 siswa di 69 lembaga Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), 3.224 siswa di 140 CLC Sekolah Menengah Atas, dan 12.583 siswa di 134 Pusat Belajar (PB) Humana. Data ini bersumber dari Data Kemendikbud per September 2015.

SIKK sendiri merupakan sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Di sekolah ini, para anak TKI mendapatkan kurikulum, pengajaran, evaluasi yang mengikuti sistem Indonesia. Sedangkan, CLC merupakan pusat kegiatan belajar yang dikelola oleh SIKK.

Sementara PB Humana adalah pusat belajar yang bersifat nonformal dengan kurikulum perpaduan Malaysia dengan Indonesia, dan difasilitasi oleh perusahan tempat pusat belajar tersebut berada, dan orang tua siswa. Pendidik yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia berstatus bukan pegawai negeri sipil. (*)

 

Berita Terkait