Nasib Pendidikan Anak-Anak Indonesia di Tengah Kebun Sawit Malaysia

Nasib Pendidikan Anak-Anak Indonesia di Tengah Kebun Sawit Malaysia

  Senin, 30 July 2018 10:00
BERI PEMAHAMAN: Mayjen Asrobudi memberikan pengarahan kepada pelajar tingkat SMP dan orangtua wali di CLC Kundasang. GUNAWANSUTANT O/JAWA POS.

Berita Terkait

Mana Peringkat Ketiganya? “Sudah Menikah, Pak”

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melakukan pertemuan. Salah satu isu yang dibahas soal pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negeri jiran. 

GUNAWAN SUTANTO, SABAH

KARDUS besar berisi buah tangan diangkat seorang pria dari bagasi mobil ke dalam kelas. Dengan cekatan Mayjen (TNI) Asrobudi meraihnya dan segera membuka kardus yang terlilit selotip ala kadarnya itu. Sembari membuka bungkusan kardus, jenderal bintang dua itu melayangkan pertanyaan. “Siapa yang ranking satu, dua, dan tiga angkat tangan. Bapak ada hadiah,” ujar Asrobudi.

Dengan malu-malu, seorang anak perempuan yang duduk di bangku depan angkat tangan. Lalu disusul seorang anak lelaki yang duduk di bangku paling belakang yang berdiri sambil mengacungkan tangan. “Kamu ranking berapa?” tanya Asro --sapaan akrab Asrobudi-- pada gadis mungil yang mengangkat tangannya pertama kali. “Satu,” jawab si anak.

Pertanyaan serupa juga diajukan Asro ke anak lelaki di bangku belakang. Si anak lelaki bernama M Sapril itu menjawab, “dua.”.  “Sini kalian maju ke depan,” ujar Asro lagi. Belum sempat anak-anak itu maju, Asro rupanya tersadar. “Yang ranking tiga mana?” tanyanya.

Suasana kelas mendadak hening. Beberapa siswa saling memandang seolah sebagai tanda agar ada yang menjawab pertanyaan Asro. Tak lama kemudian, salah seorang anak menyeletuk, “Sudah tak sekolah Pak, menikah.”. 

Mendengar jawaban itu sontak Asro kaget. Seolah tak percaya. Mantan Dandim Surabaya Selatan itu menoleh ke kanan dan kiri mencari sosok Niasari, guru di kelas itu. Asro bertanya pada Niasari, apakah jawaban muridnya benar. Nia mengangguk dan menjawab persis yang dikatakan muridnya. Asro kembali terdiam. Wartawan koran ini yang ada di samping Asro melihat mata alumnus Akbari 1995 itu berkaca-kaca.

Cerita di atas didapat Koran ini ketika Asrobudi sedang mendatangi Community Learning Center (CLC) Ribubonus. Letaknya di tengah-tengah ladang sawit di Ribubonus Estate, Telupid, Sandakan, Sabah, Malaysia.

Ketika itu Asro sedang melakukan penelitian terkait pendidikan anak-anak PMI di Sabah untuk keperluan studinya di Universitas Indonesia. Dan wartawan koran ini mendapatkan kesempatan untuk ikut penelitian tersebut. 

Cerita si anak putus sekolah karena menikah di atas hanya satu di antara sekian kisah miris tentang pendidikan anak-anak PMI di Malaysia. Data yang diperoleh dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), pada 2018 ini sekitar 819 anak lulusan SMP yang tak bisa melanjutkan ke jenjang SMK atau SMA. Kebanyakan dari mereka berserah diri menjadi pekerja ladang seperti para orangtuanya. Tiap tahun hal itu selalu terjadi. Hanya angkanya yang berubah. Cenderung naik. 

Dari penelitian selama di sana, banyak sekali faktor penyebab ketidakberdayaan anak-anak PMI dalam melanjutkan sekolah ke jenjang SMA sederajat. Bukan hanya karena Malaysia. Bukan sekadar karena pemerintah. Tapi ada juga faktor keluarga. Faktor-faktor itu saling bertautan. Ribet. 

Anak-anak PMI di Sabah yang tak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA kebanyakan terganjal status dan regulasi. Ganjalan status terjadi karena orangtua mereka yang datang ke Sabah secara ilegal. Mengapa masuk secara ilegal? Kebanyakan menjawab, karena ketidaktahuan. Masuk secara ilegal juga dianggap tidak rumit. Hanya perlu keluar uang lebih untuk memanfaatkan jasa tekong (calo). 

Peraturan keimigrasian Malaysia sebenarnya telah mengatur bahwa tenaga kerja non-profesional seperti pembantu rumah tangga, buruh konstruksi, pekerja pabrik, dan pekerja di perkebunan atau perladangan sawit tidak boleh menikah. Juga tidak boleh membawa serta keluarganya. Tapi karena kontrak kerja yang panjang, rata-rata di atas lima tahun, banyak PMI yang membawa istri dan anaknya secara ilegal. Bahkan ada yang melahirkan anak di Malaysia.  

Mungkin ada yang bertanya, kok tidak takut dirazia? Menurut cerita para PMI dan guru-guru, razia secara berkala ada. Tapi ada juga yang selalu memberi tahu. Bahkan kalau tahu ada agenda razia keimigrasian, anak-anak pun tidak datang ke sekolah. 

Kalaupun masuk Malaysia secara resmi sebenarnya anak-anak PMI tak bisa mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan (sekolah negeri). Kebijakan tersebut diberlakukan Malaysia karena menyangkut subsidi. Negeri Upin dan Ipin itu hanya memberikan subsidi untuk pelajar berstatus warga negara Malaysia.  

Jalan keluar terkait persoalan ini dibuat sejak 2016. Tapi faktanya tak benar-benar bisa keluar dari masalah. Saat itu, Pemerintah Malaysia dan Indonesia membuat kesepakatan tentang pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK. Secara resmi SIKK beroperasi pada 1 Desember 2008. Pada 22 Desember 2013, SIKK telah memiliki gedung sekolah sendiri. 

Tapi pendirian SIKK tak benar-benar menyelesaikan masalah. Sebab, SIKK hanya bisa dijangkau oleh anak-anak PMI yang berada di sekitar Kota Kinabalu. Itu pun, mayoritas anak-anak yang sekolah di SIKK harus berangkat sekolah menggunakan bus lokal atau semacam antar-jemput sekolah.  

Koran ini sempat menanyai beberapa orangtua wali terkait biaya transportasi bagi anaknya yang sekolah di SIKK. Menurut mereka, setidaknya perlu biaya transportasi sekitar Rp 300 ribu – Rp 400 ribu per bulan. Sekali lagi, itu biaya untuk transportasi lokal. Untuk satu anak. Bagi orangtua wali yang berprofesi sebagai pekerja di perkebunan rasanya kebutuhan itu lumayan besar. Menurut pihak KJRI Kota Kinabalu, rata-rata penghasilan PMI di perkebunan sekitar 900 RM atau setara Rp3 juta. 

Anak-anak yang tinggal di perkebunan atau ladang sawit di luar Kota Kinabalu tentu tak mungkin pulang pergi. Sebab jaraknya terlalu jauh. Pilihannya harus tinggal di Kota Kinabalu. Artinya kemungkinan ada biaya lain semacam ngekos yang harus dikeluarkan para orangtua. Padahal, jumlah anak-anak PMI yang tinggal di luar Kota Kinabalu jauh lebih banyak. 

Dari persoalan tersebut, KJRI Kinabalu dan Pemerintah Malaysia serta persatuan perusahaan perkebunan dan perladangan lantas mengizinkan adanya pendidikan di kebun-kebun sawit. Kegiatan tersebut awalnya dilaksanakan oleh LSM Humana Child Aid Society. Sebuah LSM asal Malaysia. 

Tapi lagi-lagi kendala terjadi. LSM Humana tak mampu meng-cover seluruh pendidikan anak-anak PMI usia sekolah di Sabah, yang jumlahnya mencapai 43 ribu orang (data 2012). Kala itu, Humana hanya sanggup memberikan pendidikan baca, tulis, dan berhitung (calistung) untuk 7.796 anak. 

Dari sana akhirnya berdiri Community Learning Center (CLC). Layanan pendidikan yang didukung penuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mulai pengiriman tenaga pendidik maupun penyaluran dana bantuan pendidikan. Dari tahun ke tahun Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah berupaya meningkatkan jumlah CLC. Baik yang ada di kompleks ladang sawit ataupun perkebunan non-sawit. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mendekatkan akses pendidikan ke anak-anak PMI. 

Dari data SIKK, saat ini di Sabah terdapat 227 CLC. Terdiri dari 70 CLC Ladang Berpermit (berizin), 39 CLC Non Ladang (tidak di kompleks perkebunan sawit), dan 118 CLC Tidak Berpermit (belum mendapatkan izin dari Pemerintah Malaysia). “CLC tidak berpermit artinya belum ada izin operasional dari Pemerintah Malaysia, terutama wilayah non-ladang. Tapi kalau dari sisi Pemerintah Indonesia tidak ada pembedaan perlakuan,” ujar Nayudin Hanif, wakil kepala SIKK. 

Dari pengamatan langsung di lokasi maupun cerita-cerita para guru (yang dilengkapi data visual dari para guru), tak sedikit kondisi CLC yang memprihatinkan. Terutama CLC yang berstatus non-ladang. Yakni, CLC yang tidak didirikan perusahaan ladang atau perkebunan sawit.  

Sebagai contoh CLC Kundasang. CLC ini terletak di kaki Gunung Kinabalu. Pemandangan di sekitar CLC tersebut sungguh menawan. Jika kabut tak begitu tebal, deretan pegunungan seperti menjadi pagar sekolah tersebut. Tapi, keindahan pemandangan itu berbanding terbalik dengan kondisi bangunan sekolah. Maaf, bangunan sekolah tersebut tak ubahnya kandang ternak. 

Tak ada bangunan permanen di sekolah tersebut. Dinding yang mengelilingi sekolah itu terbuat dari seng gelombang yang dicat biru muda. Seng itu pun tak menutup seluruh bangunan. Ada bangunan yang menggunakan dinding seng pada bagian bawahnya saja. Sementara bagian atasnya ditutup dengan terpal bening.  (gun/jpnn/rom/k16)

 

Berita Terkait