Musda Golkar Buntu

Musda Golkar Buntu

  Sabtu, 17 September 2016 10:07

PONTIANAK — Musda Golkar Kalbar lanjutan yang akan berlanjut pada Jumat (16/9) hingga pukul 16.00 sepertinya tidak berlanjut. Ruangan yang dipakai untuk menggelar musda dipakai menjadi ruangan persiapan pesta pernikahan. Seperti diketahui selama ini, Gedung Zamrud atau Sekretariat DPD Golkar Kalbar memang sering dipakai masyarakat untuk menggelar pesta pernikahan.

Hanya saja, bendera-bendera partai masih berkibar pada setiap sudut halaman, pagar halaman di gedung Zamrud termasuk di luar. Di luar spanduk besar Musda IX Golkar Kalbar di dalam ruangan Musda juga masih terpasang. Seseorang juga tampak terlihat sibuk menyiapkan tempat pesta pernikahan, Jumat (16/9).

Di satu sisi pengamanan dari beberapa anggota ormas dari sayap Golkar masih tetap berjaga termasuk dari aparat kepolisian. Sampai sore hari, belum ada kabar resmi dari panitia musda dan pihak petinggi Golkar, apakah musda berlanjut atau ditunda?

Seorang petugas keamanan yang sedang berjaga di Gedung Zamrud juga tidak mengetahui apakah Musda dilanjutkan atau tidak pada hari ini. “Semuanya tergantung petinggi, bisa jadi besok atau beberapa hari ke depan. Atau bisa di Jakarta. Kami tidak tahu,” katanya seraya menjaga mobil-mobil para petinggi Partai Golkar yang masih terlihat terparkir di halaman gedung Zamrud.

Sebelumnya, Kamis malam Gedung Zamrud Pontianak disegel Ketua DPD II Partai Golkar Melawi, Firman Muntaco. Kemarin malam seluruh pengurus DPD II dan DPD I Partai Golkar Kalbar masih berkumpul di Gedung Zamrud, lokasi Musda IX seiring bubarnya pelaksanaan Musda. Panitia memutuskan menunda Musda dalam waktu yang tidak ditentukan.

Pada pukul 21.20, pengurus dengan Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar, Morkes Effendi memberikan keterangan pers terkait permasalahan pelaksanaan Musda di Gedung Zamrud. Ia menjelaskan tertundanya penyelenggaraan Musda. Ia ingin menyelesaikan kondisi Musda yang telah dibuka Sekjen Idrus Marham, namun  dengan sangat terpaksa di skor dalam waktu yang belum ditentukan, hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. 

“Ada masalah, yang menyangkut aturan-aturan pelaksanaan tentang Musda yang belum dipahami,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa Partai Golkar sedang berbenah. Terjadinya permasalahan masa lalu yakni perpecahan jangan terus berlarut. Makanya Musda kali ini, dengan sangat terpaksa ditunda.

”Tetapi pengurus yang lama belum demisioner. Maka dengan terpaksa saya menyatakan masih tetap sebagai Ketua DPD 1 Golkar Kalbar dan Adang Gunawan sebagai Sekjen sampai Musda ini dibuka kembali,” ujarnya

Morkes mengatakan segera berkosultasi ke DPP Golkar. Hasil konsultasi barulah akan menjadi rekomendasi membuka kembali Musda. “Musda tidak terjadi deadlock, karena saya belum memberikan pertanggungjawaban dalam Musda,” tuturnya.

Mantan Bupati Ketapang ini menjelaskan bahwa tidak ada masalah di tubuh Golkar Kalbar. Artinya dinamika organisasi sudah biasa, terlebih menyangkut pemilihan pimpinan. Terkadang ada juga hambatan menyangkut konstitusi partai, baik petujuk maupun pelaksanaan.

“Harapan saya dapat dimaklumi para kader Golkar di Kalbar termasuk simpatisan Partai Golkar dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Morkes sebelumnya menjelaskan bahwa kepemimpinannya di Golkar Kalbar periode 2009-2015 sangat panjang. Cukup melelahkan baginya menghadapi kemelut di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

“Harus lakukan konsolidasi dan rekonsiliasi. Satukan kembali kader-kader terpecah, kembalikan marwah Partai Golkar. Kita harus sesuai dengan semboyan Golkar, yakni bangkit. Kita harus bangkit melawan,” tuturnya.

Sekjen DPD I Partai Golkar Kalbar, Adang Gunawan juga menambahkan bahwa penyegelan Gedung Zamrud, tidak ada apa-apa dan bukanlah sebagai masalah. ”Ini hanya sekadar pengamanan saja dalam Musda,” tuturnya.

Sebelumnya di lapangan tampak spanduk terbentang tepat di depan pintu masuk atau muka Gedung Zamrud. Spanduk bertuliskan “Disegel Dibawah Pengawasan Ketua DPD Melawi Firman Muntaco.” Sampai pukul 21.00, Musda yang seyogianya dijadwal pukul 19.30, membahas penjelasan tentang persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kalbar dan pembentukan tim formatur belum dimulai. Bahkan sejak Musda dibuka, hingga malam hari belum satu pun agenda paripurna dilaksanakan.

Ketua DPD II Partai Golkar Melawi, Firman Muntaco sempat memberikan keterangan pers di kediamannya di Jalan Subarkah Pontianak, pada Kamis (15/9) malam. Menurutnya, terjadi permasalahan ketika Musda berlangsung. Penyebabnya, intervensi dari pihak tertentu yang menyatakan, Ketua DPD Golkar Kalbar harus menjabat bupati.

“Jadi bermula saat Musda provinsi yang sudah sah, kami dikumpulkan,” terangnya.

Ketika itulah, salah satu pengurus tingkat DPD Kalbar menyatakan bahwa DPP menghendaki seorang bupati menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kalbar. “Ketika sedang melaksanakan Musda, ada perintah seperti itu. Para ketua DPD terkejut, kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” kata Firman.

Mantan Bupati Melawi ini mengatakan bahwa instruksi tersebut bisa diterima seandainya dilakukan sebelum Musda. Lobi-lobi seperti itu jangan dilakukan pada saat Musda sedang berjalan. Sebab, sebelum Musda, para Ketua DPD se-Kalbar sudah menyatakan kesepakatan memilih Sekjen DPD I Partai Golkar Kalbar, Adang Gunawan menggantikan kepemimpinan Morkes Effendi.

“Kalau ini diteruskan dan tidak mendapatkan restu dari DPP, maka menjadi masalah. Kalau ini diteruskan, demisioner,” tegasnya.

Mengatasnamakan Ketua DPD I Melawi, Firman Muntaco menyegel Gedung Zamrud, lokasi Musda. Dia menegaskan, dalam demokrasi tidak sepatutnya gaya seperti ini dilakukan. Mestinya harus disosialisasikan kepada pengurus DPD II dan DPD I.

“Saya sayangkan perilaku yang kurang demokratis dan tidak terpuji dari sahabat saya, kawan saya yang menjabat sebagai Bupati Mempawah (Ria Norsan,red). Dengan cara melobi pusat, kemudian membuat panas suasana Musda,” tegasnya.

Firman mengaku keluar dari sidang. Menurutnya tidak ada gunanya mengikuti Musda seperti ini. “Saya menyatakan sebagai Ketua DPD Melawi, saya menyegel Gedung Zamrud. Mulai besok aktivitas di Golkar saya hentikan. Saya siap kalau ada teguran dari DPP. Saya juga akan memberikan beberapa pesan kepada DPP, agar hal ini tidak terulang lagi,” jelas Firman.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, Kamis (15/9), mengklaim tidak memberikan arahan kepada siapapun, terutama para bakal calon yang akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan Ketua DPD 1 Golkar Kalimantan Barat.

“Menyangkut soal calon-calon. Semua punya kesempatan sama. Seluruh kader punya kesempatan mencalonkan diri,” kata dia kepada sejumlah wartawan.

Ia mengatakan bahwa DPP sangat jelas tidak tahu apa-apa. Sebab tidak ada arahan dari pak Ketum atau pengurus DPP Golkar pusat. “Sesuaikan saja dengan mekanisme dan aturan berlaku. Tidak ada arah-arahan harus memilih atau menitipkan ke bakal calon yang mana,” kata dia.

Ahmad Hidayat Mus, Koordinator Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia II mengatakan DPP Partai Golkar memiliki satu suara dalam menentukan arah siapa ketua DPD 1 Golkar Kalbar berikutnya.

Secara khusus DPP menunjuknya dengan memberikan mandat suara pada Musda IX Golkar Kalbar. ”Hanya nantinya akan dilihat bagaimana dinamika, kompetisi, kalau boleh suaranya akan disimpan tetap disimpan dulu. Namun seandainya terpaksa dipergunakan, semata-mata demi kemajuan partai Golkar Kalbar,” ujarnya.(den)