Musadeq Cs Diringkus, Diapresiasi Warga

Musadeq Cs Diringkus, Diapresiasi Warga

  Sabtu, 28 May 2016 09:30
DEMO : Aksi demonstrasi warga Mempawah menolak keberadaan Gafatar yang berujung pada pembakaran base camp kelompok yang divonis aliran sesat itu. DOK WAHYU/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Kabar penangkapan pimpinan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Ahmad Musadeq, Andri Cahya dan Abdul Muis Tumanurung oleh Mabes Polri, mendapatkan apresiasi dari elemen masyarakat di Kabupaten Mempawah. Mereka mendukung penuh agar kepolisian menindaktegas pelanggaran hukum yang dilakukan Gafatar. 

Seperti diberitakan harian ini kemarin, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menetapkan pendiri Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) beserta dua pemimpin kelompok tersebut sebagai tersangka. 

Selain penodaan agama, mereka juga disangka dengan pasal permufakatan jahat untuk melakukan makar. Ketiganya telah ditahan. Selain pendiri Gafatar Musadeq, yang juga dijadikan tersangka adalah Mahful Muis Tumanurung (mantan ketua) dan Andri Cahya, yang pernah menjadi wakil ketua. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, penahanan dilakukan karena ketiganya dimungkinkan bisa kembali meresahkan masyarakat. 

“Kami sangat senang dan memberikan apresiasi atas kinerja kepolisian dalam penanganan kasus Gafatar ini. Sebab, memang (penangkapan Ahmad Musadeq cs) inilah yang kami tunggu-tunggu sejak dulu,” tegas Tokoh Pemuda Mempawah, Mohlis Saka kepada Pontianak Post, Kamis (26/5) malam.

Mohlis berpandangan, penindakan hukum terhadap pimpinan Gafatar menjadi hal mutlak yang harus dilakukan aparat berwenang. Mengingat, keberadaan Gafatar telah menimbulkan keresahan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 “Disamping meresahkan masyarakat beragama dengan faham agama yang sesat dan menyesatkan, mereka (Gafatar) terbukti ingin melakukan praktek makar. Jika tidak segera ditindak, maka bisa bahaya persatuan dan kesatuan bangsa ini,” tuturnya.

Dalam proses hukumnya, Mohlis berharap pihak berwenang dapat menjerat Ahmad Musadeq dan pimpinan lainnya dengan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran yang  telah dilakukan. Sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada aliran-aliran lainnya yang menyimpang dan mengancam kedaulatan negara.

 “Seperti apa sanksi hukumnya, kita serahkan kepada pihak berwajib untuk memutuskan. Namun, kami berharap ada sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera. Karena, kita tidak ingin kasus serupa terulang lagi,” pintanya.

Kedepan, Mohlis menyerukan agar pemerintah dan seluruh element masyarakat bersinergi menangkal dan mengantisipasi penyebaran faham-faham sesat, radikalisme hingga komunisme yang merong-rong persatuan dan kesatuan bangsa. Jika ancaman-ancaman itu dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 “Semangat perjuangan masyarakat harus diiringi dengan kebijakan strategis dari pemerintah. Artinya, antara pemerintah dan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergitas antara keduanya, agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik,” pendapatnya.

Disinggung kondusitiftas dilingkungan masyarakat Mempawah, Mohlis menilai sejauh ini sudah berjalan baik. Namun, seluruh element masyarakat hendaknya tidak lengah. Sebab, Mempawah sendiri sudah terinfeksi dengan masuknya aliran sesat seperti Gafatar beberapa waktu lalu.

 “Kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Kontrol dan pengawasan dilingkungan masyarakat haus selalu dijalankan dengan baik. Jika sedikit saja lengah, bukan tidak mungkin akan masuk aliran sesat, radikalisme maupun komunisme di Mempawah,” pesannya mengingatkan.

Dilain pihak, Anggota DPRD Mempawah, Syarif Saleh menilai proses hukum yang dilakukan kepolisian terhadap pimpinan Gafatar sangat tepat. Mengingat, keberadaan aliran Gafatar terbukti melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini.

 “Siapapun yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, maka harus ditindaktegas dan disanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Apalagi dalam kasus Gafatar ini, sudah melibatkan orang ramai dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya, secara pribadi saya sangat mendukung pihak kepolisian dalam melakukan proses hukum,” tutur Legislator Partai Golkar itu.

Anggota DPRD Dapil Sungai Kunyit, Toho dan Sadaniang itu menegaskan, pemerintah memiliki komitmen dan keseriusan dalam melakukan penindakan terhadap aliran sesat, radikalisme maupun komunisme yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

 “Salah satu buktinya pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dalam penanganan kasus Gafatar. Nah, ini menunjukan betapa seriusnya pemerintah dalam penanganan kasus ini. Agar, kasus Gafatar ini bisa diproses dengan baik hingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat,” nilainnya.

Ahmad Musadeq dan dua pimpinan Gafatar lainnya, Andri Cahaya serta Abdul Muis Tumanurung resmi ditahan Bareskrim Polri sejak Rabu (25/5). Mereka ditahan atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal pidana seperti  penistaan agama dan makar.

Kepolisian menetapkan Ahmad Musadeq melakukan pelanggaran terhadap pasal 156 a, dan Andri serta Muis Tumanurung jo pasal 110 ayat 1 jo 107 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemufakatan jahat untuk lakukan makar. Ahmad Musadek juga dijerat dengan jo pasal 55 KUHP, karena dalam prakteknya ikut membantu.(wah/jpnn)

Berita Terkait