MKD Pastikan Rekaman dan Transkrip Sama

MKD Pastikan Rekaman dan Transkrip Sama

  Jumat, 20 November 2015 09:47
RAKER: Plt Pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (tengah) didampingi Zulkarnain, saat akan memulai rapat dengan Komisi III DPR RI di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat tersebut membahas fit and proper test calon pimpinan KPK yang baru dan masalah isu-isu lain terkini. HENDRA EKA/JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA - Bukti rekaman dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang diterima Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah diperdengarkan. MKD memastikan bahwa isi rekaman yang diserahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sama dengan bukti transkrip yang diserahkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (19/11). Junimart menyatakan, beberapa anggota MKD sudah bertemu untuk mendengar isi rekaman percakapan yang diduga antara Ketua DPR Setya Novanto, petinggi PT Freeport, dan seorang pengusaha minyak asal Indonesia.

"Saya, pak Dasco (Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, red) dan pak Hardi (Hardi Soesilo, red) sudah bertemu, sudah mendengar bukti rekaman. Isinya hampir sama dengan (transkrip) yang kami terima," ujarnya.

Meski isi rekaman sama, Junimart menyatakan MKD belum bisa memastikan kasus pelanggaran etik ini masuk ke proses pemeriksaan pihak terkait. MKD terlebih dahulu memastikan keotentikan rekaman tersebut melalui pemeriksaan kepolisian.

"Kami harus memvalidasi rekaman itu, asli atau tidak," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Kelanjutan proses kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres, kata Junimart, nantinya tergantung kecepatan dari pihak Polri dalam memeriksa keaslian rekaman. Sementara, masa persidangan DPR kali ini akan selesai pada pertengahan Desember 2015.

"Sebelum masa sidang berakhir, kami harap bisa bersidang melakukan pemeriksaan," ujarnya.

Junimart menargetkan MKD bisa memulai proses persidangan dengan terlebih dahulu memanggil Sudirman sebagai pelapor. Junimart juga berharap proses persidangan nanti bisa berlangsung terbuka. "Sidang bisa terbuka untuk umum sepanjang disetujui anggota MKD, sepanjang bukan perkara asusila," jelasnya.

Beberapa pihak lain juga sudah masuk daftar untuk dipanggil. Junimart tidak menyebut nama, namun dia memastikan sudah mengantongi lebih dari empat nama. "Ada lebih dari empat orang. Teman-teman udah tahu lah berapa orang," ujarnya.

Terkait dengan pelaporan kasus pencatutan ini, Junimart mengaku mulai menerima telepon dan sms gelap. Isinya, meminta Junimart untuk tidak banyak bicara terkait kasus yang menyeret Ketua DPR itu. Namun, Junimart mengaku tidak mempedulikan ancaman itu. "Bagi saya tetap bekerja saja sesuai aturan di MKD," ujarnya.

       Terkait rekaman tersebut, Wakapus Laboratorium Forensik Polri Kombes Hudi Suryanto menuturkan, bila rekaman itu diberikan pada Polri, maka untuk mengecek keasliannya akan dilakukan pembandingan suara dalam rekaman dengan suara pembanding. “Suara pembanding ini bisa minta langsung ke sumbernya atau dapat rekaman rapat,” ujarnya.

Setelah itu akan dilakukan penilaian bagaimana frekuensi dari kedua suara itu. Yang pasti, setiap manusia memiliki suara yang frekuensinya berbeda-beda. “Dengan alat tertentu, dapat disimpulkan apakah suara dalam rekaman itu sama dengan suara pembanding,” paparnya.

 

Respon KPK

Terpisah, rekaman pencatutan yang menyeret nama Novanto dalam dugaan pelanggaran etik, bisa merembet ke masalah hukum tindak pidana korupsi. Dalam transkrip rekaman yang sudah beredar, Novanto terindikasi melakukan tindak pidana korupsi meminta dan menjanjikan sesuatu kepada petinggi PT Freeport. "Itu namanya perilaku koruptif," ujar Taufiqurrahman Ruki, Ketua KPK di gedung parlemen, kemarin.

Meski begitu, KPK tidak mau gegabah dalam menindaklanjuti kasus Novanto. Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki menyatakan, pihaknya ingin menyerahkan kasus ini terlebih dahulu kepada MKD karena tidak terpengaruh oleh langkah penegak hukum. Selain itu, kepolisian juga tepat untuk menindaklanjuti.

"Kepolisian paling tepat karena bisa masuk dari berbagai penjuru, mulai dari IT, tindak pidana umum, segala macam," ujarnya.

Sementara KPK, kata Ruki, hanya bisa menangani tipikor. KPK bisa saja mengusut jika benar-benar nanti menemukan indikasi pidana korupsi. Di luar itu, KPK tidak mau gegabah.

"Percuma (kalau) kita tangani ribut-ribut, (tapi) maju ke pengadilan bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya mau tidak bebas," tegasnya.

Polisi, kata Ruki, mempunyai kewenangan. Jika polisi tidak mampu KPK siap untuk melaksanakan. Namun, KPK tidak mau terburu-buru menangani. "Daripada mentah di jalan," ujarnya.

Ruki menambahkan, KPK pernah melakukan analisa terkait Freeport. Namun, analisa itu dilakukan sebelum dirinya masuk kembali memimpin KPK sebagai pelaksana tugas. "Tahun 2012 kita pernah hitung. Mohon maaf saya baru masuk 2015," ujarnya. (jpg)

 

Berita Terkait