MK: BW Jangan Mendramatisir

MK: BW Jangan Mendramatisir

  Rabu, 19 June 2019 10:31
SIDANG: Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra saat membacakan jawaban dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (18/6). Sidang ini beragendakan pemeriksaan persidangan yakni mendengar jawaban dari pihak termohon, terkait, dan Bawaslu RI. foto: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

KPU dan Kubu Jokowi Bantah Dalil Tim Hukum Prabowo

JAKARTA – Perdebatan antara hakim konstitusi, kuasa hukum Pasangan Calon 02, dan kuasa hukum Pasangan Calon 01 tersaji di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, kemarin (18/6). Hal yang diperdebatkan adalah soal perlindungan saksi pemohon. Perdebatan terjadi usai kubu 02 meminta MK memerintahkan Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK) agar melindungi saksinya di akhir sesi sidang lanjutan sengketa Pilpres.

Permintaan perlindungan itu disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum 02, Bambang Widjojanto. Permohonan itu merupakan hasil diskusi pihaknya dengan (LPSK). ’’LPSK mengusulkan, kalau LPSK diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsi perlindungan maka dia akan menjalankan,’’ ujarnya.

Selain itu, BW juga memohon kepada MK agar bisa menghadirkan lebih dari 15 saksi sesuai keputusan para hakim konstitusi. ’’Ada problem kalau ingin membuktikan seluruh argumentasi yang sudah kami kemukakan, itu rasanya 15 saksi fakta dan dua ahli tidak mungkin membuktikan itu semua,’’ lanjutnya.

Menanggapi  permintaan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan bahwa sengketa Pilpres termasuk jenis sengketa kepentingan. Dalam sengketa kepentingan, yang diprioritaskan adalah bukti surat yang bersifat formal. Karena itulah, MK tidak membatasi bukti surat. Di bawah level bukti surat, ada keterangan para pihak. Sementara untuk keterangan saksi, posisinya ada di level tiga.

Bila saksi tidak dibatasi, kata Suhartoyo, majelis hakim akan sulit memeriksa secara optimal. Apalagi, ke depan MK akan mengubah paradigma pemeriksaan saksi perselisihan hasil pemilu. Saksi akan diperiksa satu per satu, bukan bersama-sama. ’’Mahkamah ingin lebih menggali kualitas kesaksiannya ketimbang kuantitas,’’ ujarnya. 

Sementara mengenai perlindungan saksi, MK menyatakan tidak memiliki landasan hukum untuk memerintah LPSK. Lagipula, UU LPSK memiliki cakupan yang terbatas yaitu hanya pada soal-soal yang terkait tindak pidana. ’’Ketika MK kemudian memerintahkan LPSK, sementara skupnya tidak ada, justru landasan-landasan kajiannya juga dipertanyakan,’’ lanjut Suhartoyo.

BW kembali berargumen bahwa saksi yang dihubungi pihaknya merasa perlu mendapat perlindungan. Sementara pihaknya tidak bisa memberi perlindungan. ’’Kekerasan akan muncul tidak di ruang sidang ini, tapi pasca dia memberikan sikap,’’ ucap mantan Wakil ketua KPK itu. Opsinya adalah MK memerintahkan LPSK melindungi saksi, atau MK mengambil peran LPSK untuk melindungi saksi. Dalam hal perlindungan itu, MK menjadi subordinat LPSK. 

Penjelasan itu langsung diinterupsi oleh Hakim Konstitusi, Saldi Isra. Dia kembali menegaskan bahwa mahkamah mampu memberi perlindungan, namun hanya di ruang sidang. Di luar itu, ada kewajiban bagi aparat untuk melindungi. ’’Kita sama-sama punya pengalaman (berperkara) di Mahkamah Konstitusi, Pak Bambang. Jadi jangan terlalu didramatisirlah, soal-soal begini,’’ sindirnya.

Secara keseluruhan, MK menolak permintaan BW untuk memerintahkan LPSK melindungi saksi. Selain itu, MK juga tidak memberikan kelonggaran untuk menambah jumlah saksi. Semua pihak diperlakukan sama yaitu punya kesempatan mengajukan maksimal 15 saksi dan dua ahli.

Bantah Dalil 02

Agenda sidang lanjutan kemarin adalah fokus mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, kubu Paslon 01 selaku pihak terkait, dan Bawaslu. Dalam jawaban setebal 302 halaman, KPU membantah seluruh kesaksian pemohon. KPU juga mempersoalkan perbaikan permohonan yang diajukan pemohon pada 10 Juni lalu. 

Isi bantahan misalnya terkait tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif oleh pihak terkait dalam hal ini Paslon 01. Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin menjelaskan, dalil pemohon sama sekali tidak melibatkan kliennya. ’’Atau paling tidak pemohon tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara termohon dan pihak terkait dalam melakukan pelanggaran dimaksud,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. Beberapa jenis pelanggaran TSM yang berpotensi mempengaruhi perolehan suara justru tidak dipersoalkan oleh pemohon yakni politik uang dan pelanggaran administratif pemilu.

KPU juga membantah tuduhan manipulasi DPT. Ali menyebut, sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, sedikitnya tujuh kali KPU bertemu dengan pemohon. Khusus untuk membahas berbagai problem DPT yang disampaikan termohon. Seluruhnya sudah ditindaklanjuti. ’’Semua data yang dipermasalahkan pemohon, setelah diverifikasi bersama antara termohon, pemohon, Bawaslu, dan pihak terkait, ternyata memenuhi syarat sebagai pemilih,’’ lanjutnya. 

Data yang dimaksud adalah tudingan 17,5 juta orang yang tanggal lahirnya sama, yakni 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. Faktanya, orang-orang yang tanggal lahirnya di tanggal 1 Juli dan 31 Desember itu memang banyak. Rata-rata adalah penduduk yang tidak tahu kapan dia dilahirkan. Sesuai ketentuan, sebelum 2004 mereka dicatat lahir pada 31 Desember dan setelah 2004 dicatat lahir pada 1 Juli.

Sementara, dalil mengenai Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dianggap sama seperti permohonan yang sudah diputus Bawaslu. Dalam pendapatnya, Bawaslu tidak menyatakan adanya korelasi antara kesalahan input data maupun sumber data dengan keuntungan peserta pemilu. ’’Tuduhan pemohon terkesan lebih merupakan upaya membangun opini publik,’’ tambahnya. (byu/c7/oni)

Berita Terkait