Minta Bentuk Posko Darurat Bencana

Minta Bentuk Posko Darurat Bencana

  Jumat, 12 April 2019 09:07
BUKA: Wagub Kalbar Ria Norsan membuka Rakor Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Provinsi Kalbar, Kamis (11/4). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta kepada Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) membentuk posko-posko penanganan darurat bencana. Tujuannya untuk lebih memperkuat koordinasi antar sektor instansi dan lembaga dalam penanganan karhutla. 

"Khususnya para Satgas yang menanganai bencana asap akibat karhutla, diharapkan untuk dapat membentuk posko penanganan darurat bencana di instansi/lembaga masing-masing sebagai posko pendukung," ungkap Norsan saat membuka Rakor Pembinaan Aparatur Dalam Rangka Penanganan Darurat Bencana di Kalbar, Kamis (11/4).

Pembentukan posko tersebut menurutnya sesuai Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penaganan Darurat Bencana. Kemudian di tingkat kabupaten/kota khususnya di 182 desa potensi tinggi rawan karhutla juga diharapkan dibentuk Posko Lapangan. Sebagai upaya pemadaman secara dini apabila karhutla terjadi.

"Pembinaan aparatur ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman, pengetahuan dan kemampuan SDM di bidang kedaruratan bencana serta menguatkan koordinasi, menyamakan persepsi dengan instansi terkait," katanya. 

Semua pihak dikatakan harus siap bersinergi baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalbar. Sehingga semua aparatur terkait dapat lebih berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

Selain itu, Norsan juga berharap penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin baik. Karena pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha dapat memerankan fungsinya masing-masing. Bisa lebih terarah terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana sampai dengan penanganan dampaknya.

Terkait bencana karhutla yang sudah terjadi, sejak Maret lalu pantauan titik api atau hotspot mulai muncul dan semakin meningkat saat memasuki bulan April. Sebagai bentuk komitmen pencegahan Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla. Yakni melalui Keputusan Gubernur Kalbar yang ditetapkan 12 Februari lalu. 

Di samping itu, Pemprov juga telah mengajukan permohonan bantuan helikopter ke BNPB untuk melakukan patroli dan water bombing. Dimana sudah ada satu helikopter yang datang untuk patroli dan helikopter lainnya untuk water bombing bakal menyusul dikirimkan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat.

"Upaya pemadaman oleh Satgas Patroli dan pemadaman darat juga telah dilakukan dengan melibatkan personil TNI/Polri, Manggala Agni, Kelompok Masyarakat dan damkar swasta," pungkasnya. 

Norsan menjelaskan, bencana asap merupakan bencana yang menjadi perhatian nasional karena Kalbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan gambut cukup luas. Yakni sekitar 168.000 hektare. Sehingga apabila memasuki musim kemarau, sangat mudah terbakar hingga mengakibatkan bencana asap.

Sebagai bahan evaluasi, berdasarkan pantauan Satelit NOAA 19 pada tahun 2018 lalu, di Kalbar jumlah titik api mencapai sebanyak 1.569 . Terdeteksi paling banyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 299 titik, Kabupaten Sintang sebanyak 266 titik dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 132 titik.(bar)

Berita Terkait