Midji Tuntut Penjelasan Pemprov Soal Defisit Anggaran Rp600 M

Midji Tuntut Penjelasan Pemprov Soal Defisit Anggaran Rp600 M

  Jumat, 27 July 2018 10:00
SUTARMIDJI

Berita Terkait

PONTIANAK – Calon Gubernur Kalimantan Barat terpilih, Sutarmidji meminta Penjabat Gubernur dan Ketua Tim Anggaran Pemprov memberikan penjelasan terkait defisit anggaran. Penjelasan ini dinilai penting sebagai bentuk transparansi. 

Seperti diberitakan, dalam Surat Gubernur Kalbar Nomor 903/2115/TAPD, tertera potensi defisit anggaran pada APBD TA 2018 sejumlah Rp600 miliar lebih. Hal itu terjadi lantaran dalam pelaksanaan APBD Pemprov Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2017 dan 2018, terdapat sejumlah target pendapatan dan belanja daerah yang tidak terealisasi atau kurang penganggaran. 

"Harus dijelaskan. Jangan seperti orang tak paham, sehingga bisa membuat masyarakat semakin penasaran. Jelaskan yang sebenar-benarnya, daripada ada yang ditutupi," ucapnya kepada awak media, Kamis (26/7).  

Menurut Midji, yang pertama harus diperhatikan dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi. Ia pun mengaku sudah paham betul masalah pengelolaan anggaran daerah. Apalagi saat menjabat sebagai anggota legislatif selama tujuh tahun, ia juga menjadi anggota panitia anggaran. 

"Selama jadi wakil wali kota saya juga menangani APBD, lalu menjadi wali kota selama sembilan tahun, dan saya paham betul. Agar tidak simpang siur ke sana ke mari, jelaskan yang sebenarnya. Ini jangan dianggap remeh," ujar calon gubernur terpilih yang ditetapkan KPU Kalbar, Selasa (24/7) lalu itu. 

Midji menambahkan, dalam Undang-undang (UU) harusnya defisit hanya boleh terjadi maksimal tiga persen. Sementara jika melihat poin kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota TA 2017 yang sebesar Rp263 miliar lebih, angka itu sudah mencapai enam persen lebih dari APBD. 

"Itu yang harus disikapi. Jelaskan saja, dewan (DPRD) juga harus hati-hati, jangan main ketuk palu saja dalam persetujuan perhitungan. Ini harus ditelusuri, kalau misalnya terpakai solusinya apa," tanyanya. 

Ia menilai, langkah pemprov untuk memotong 30 persen dari belanja langsung merupakan salah satu solusi terbaik. Meski demikian, tetap harus selektif, tidak bisa dipukul rata. Lalu jika memang kekurangan ini ingin ditutupi dengan peningkatan pendapatan, tergetnya juga harus rasional. 

"Jika tidak rasional bahaya juga. Memang, sekali saja terjadi defisit, ketika menanganinya salah, maka akan terus defisit," ujarnya.

Daerah Berhak Menagih

Midji juga menyoroti masalah kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota.  Dari seluruh item yang menyebabkan potensi defisit anggaran, menurutnya ada yang masih berupa potensi tetapi ada juga yang riil. Salah satunya dana kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota TA 2017. 

"Dana kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota TA 2017 sebesar Rp263 miliar lebih itu jelas defisit riil, karena uangnya harusnya tersedia, tapi faktanya tidak," ungkapnya.

Lantaran dana tersebut merupakan bagi hasil tahun 2017, ia mengatakan seharusnya pada 1 Januari 2018 dana itu masih ada di kas. "Kalau terpakai, pasti angka ini akumulasi dari kurang transfer beberapa tahun sebelumnya," tambah Midji.

Hal ini tentu berdampak pada daerah kabupaten/kota penerima bagi hasil. Kota Pontianak pernah mengalaminya yakni tiga tahun lalu. Midji menceritakan saat itu terjadi kekurangan transfer dari pagu awal yang ditetapkan pemprov. Angka kekurangannya mencapai Rp50 miliar lebih. 

"Akhirnya (Pemkot) kelabakan. Untung saja ada dana sertifikasi yang kelebihan transfer. Kalau tidak kami bisa gagal bayar. Nah, sekarang terulang lagi. Daerah (kabupaten/kota) boleh menagih karena itu hak daerah, tagih saja," ujarnya. 

Ia berharap Pj Gubernur Kalbar dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan penjelasan tentang defisit anggaran ini kepada seluruh satuan kerja. Termasuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kalbar harus memberikan penjelasan yang benar. (bar)

Berita Terkait