Midji: Tidak Ada Daerah yang Dianaktirikan

Midji: Tidak Ada Daerah yang Dianaktirikan

  Jumat, 12 Oktober 2018 09:26

Berita Terkait

Pastikan Tidak Pandang Bulu

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memastikan tidak akan diskriminatif atau pandang bulu dalam menjalankan kebijakan sebagai kepala daerah. Tidak ada daerah yang dianaktirikan atau dianakemaskan. Semua itu akan tergambar dalam penyusunan APBD 2019 mendatang. Masyarakat dipersilakan untuk melakukan penilaian sendiri. 

Ia pun meminta semua pihak melupakan Pilkada yang sudah lalu. Saat ini tidak ada lagi istilah pendukung pasangan calon tertentu. Semua adalah sama, yakni penduduk Kalbar. Menurutnya, hal yang lalu biarlah berlalu. Pilkada sudah usai dan tidak ada istilah balas dendam atau diskriminasi. 

Bahkan ia mengaku sudah beberapa kali berbicara dengan mantan kompetitornya yakni Bupati Landak, Karolin Margret Natasa. Pembicaraan itu antara lain terkait rencana pembangunan sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota sesuai visi misinya, termasuk Landak. 

"Tahun depan kami akan bangun. Saya tawarkan di Landak SMA atau SMK. Beliau (Karolin) bilang SMK sudah banyak. Kalau begitu SMA. Saya minta siapkan lahan dan lain-lain," tuturnya.  

Kemudian, sambung Midji, Karolin juga menginginkan adanya pembangunan jalan dari Landak menuju ke Pelabuhan Samudera (Kijing), Mempawah. "Nanti kami sharing segmen Pemprov di mana, segmen Pemkab Landak di mana," tambahnya.

Selain itu, Midji juga sudah meminta Dinas PUPR mengkaji agar ada jalan alternatif yang menghubungkan Mandor (Landak)-Siantan (Pontianak). "Kalau orang ke Mandor memutar dari Pinyuh (Mempawah) kan jauh. Padahal dari sini lewat Jalan 28 Oktober (Siantan) hanya 37 kilometer. Kalau jalan itu jadi dibuat, dekat. Kami sedang carikan solusinya," papar dia.

Kembali Midji menegaskan, jika ingin menilai dirinya diskriminatif atau tidak maka masyarakat harus menunggu pelaksanaan APBD 2019 mendatang. Sebab, dirinya belum terlibat dalam penyusunan dalam APBD 2018. Ia menjamin dalam APBD 2019 nanti akan banyak jalan-jalan yang dibangun dengan pertimbangan rasional karena kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. 

Ia menyebut, seperti jalan Sayan-Kota Baru, Nanga Mau-Tebidah, Serawai, Ketungau arah menuju ke Merakai, Jelai, dan Suti Semarang akan dipercepat. "Tumbang Titi, Manis Mata juga dapat perhatian, pokoknya jalan yang penting," pungkasnya. 

Pernyataan Sutarmidji ini menyusul aksi sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Penegak Demokrasi Kalimantan Barat di DPRD Kalbar, Rabu (10/10). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan antara lain mendorong wakil rakyat menggunakan Hak Interpelasi (Hak Bertanya) kepada Gubernur Kalbar, Sutarmidji terkait pemotongan anggaran pembangunan proyek. Salah satu perwakilan warga, Yohanes asal Landak juga mempertanyakan mengapa program infrastruktur di desanya dicoret. 

Midji menjelaskan, di masa jabatannya yang baru genap satu bulan, ia sudah dihadapkan dengan persoalan berat, yaitu defisit anggaran yang mencapai Rp600 miliar lebih atau 12 persen dari total APBD. 

Potensi defisit yang diketahui sejak Juli lalu itu sebenarnya sudah ditangani pimpinan sebelumnya. Kala itu Pj Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji menyurati seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Surat itu bersifat penting perihal pengurangan pagu anggaran belanja langsung OPD Tahun Anggaran 2018. 

Dalam surat tersebut disebutkan potensi defisit mencapai Rp691 miliar. Kemudian dilakukan beberapa upaya oleh TAPD seperti menambah target PAD dan target hibah, lalu mengurangi alokasi belanja hibah, bagi hasil pajak rokok dan belanja tidak terduga. Hingga kemudian potensi defisit berkurang, tersisa sekitar Rp472 miliar lebih.

Dari sisa itu, dilakukan upaya lain, yakni setiap OPD, UPT, agar mengurangi pagu anggaran belanja langsung APBD 2018, sebesar 30 persen dari total pagu anggaran belanja langsung di OPD masing-masing. Dalam surat tersebut juga diminta agar pemangkasan dilaporkan oleh masing-masing OPD, UPT paling lambat 20 Juli 2018. 

Menurut Midji, potensi defisit tersebut memang sudah real defisit. Oleh sebab itu, ketika resmi dilantik sebagai Gubernur 5 September lalu, ia langsung berupaya menangani masalah tersebut. Ada dua opsi yang dapat dipilih yakni menunda sebagian proyek yang totalnya mencapai sekitar Rp300 miliar atau menunda bagi hasil pajak daerah ke kabupaten kota. 

Pilihannya adalah menunda proyek dengan tetap membayarkan bagi hasil pajak. Sebab, jika tidak dibayarkan maka pemerintah daerah kabupaten/kota bisa bangkrut atau berutang. Atas kebijakan ini, Midji berharap masyarakat yang terdampak dari penundaan beberapa proyek itu bisa maklum. 

Sebab, tujuannya untuk masyarakat yang lebih luas. "Pembangunan ke depan tetap berkeadilan, dengan pertimbangan rasional untuk kepentingan bersama," terangnya. 

"Tidak ada yang harus disalahkan kondisinya seperti itu. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi, semua harus diketahui, kondisinya seperti itu. Jika tidak percaya tanya Pak Samuel (Kepala BPKPD) yang tahu kondisi keuangan, tanya orang PU," sambungnya.  

Terpisah, Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan (BPPK) Kalbar meminta Gubernur dan Wakil Gubernur tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat, ketimbang menanggapi protes dari sebagian orang yang mengatasnamakan rakyat.  

Seperti disampaikan Koordinator BPPK Kalbar Irwan, pihaknya mendukung sepenuhnya atas apa yang telah diputuskan Gubernur Sutarmidji selama ini. Termasuk penundaan sejumlah proyek dan pemangkasan anggaran guna menutupi difisit APBD 2018. 

Ia menilai protes oleh sekelompok yang mengatasnamakan masyarakat, pada dasarnya kelompok tersebut tidak mengetahui sebeluk beluk persoalan. Terutama tentang kondisi keuangan daerah, termasuk yang berkaitan dengan difisit anggaran dan dampaknya. 

"Harusnya sebelum melakukan demonstrasi pastikan dan ketahui dulu persoalan apa yang akan dijadikan bahan aspirasi, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan tidak menimbulkan fitnah dan kegaduhan sosial," katanya, Kamis (11/10) siang. 

Selain itu, pihaknya juga meminta lembaga penegak hukum khususnya BPK dapat mengaudit sebab terjadinya defisit APBD Kalbar 2018 yang mencapa 12 persen. Termasuk meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian melakukan penyelidikan terkait adanya informasi indikasi terjadinya investasi awal/suap/transaksi bagi pengusaha/kontraktor dengan dinas terkait untuk mendapatkan proyek pemerintah provinsi tahun 2018. 

"Kami juga mendukung Gubernur melakukan penempatan ASN di bidangnya, sesuai keahliannya tanpa diskriminatif. Dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak disiplin, melanggar kode etik, serta yang terbukti melakukan pembiaran terhadap kondisi defisit keuangan daerah selama ini," terangnya.  

Pihaknya pun meminta kepada anggota DPRD untuk bekerja membela kepentingan rakyat secara luas. "Bekerjasama dengan gubernur dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan transparan," pungkasnya.(bar)

Berita Terkait