Midji Ingin Ekspatriat Pakai NPWP Kalbar

Midji Ingin Ekspatriat Pakai NPWP Kalbar

  Selasa, 19 February 2019 11:13
PAJAK: Gubernur Sutarmidji saat acara pencanangan zona integritas di KPP Pontianak Timur, kemarin (18/2). Dia mengusulkan agar pajak penghasilan para ekspatriat dicatatkan sebagai setoran dari Kalbar. ARISTONO/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KPP Pratama Pontianak Timur Canangkan Zona Integritas

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengusulkan agar ekspatriat yang berkantor dan bekerja di Kalimantan Barat untuk menggunakan alamat NPWP di provinsi ini. Pasalnya APBD Kalbar dan kabupaten/kota di provinsi ini masih didominasi oleh transfer pusat. Sementara transfer pusat sendiri ditentukan oleh seberapa besar setoran pajak dari daerah tersebut. “Saya akan mengusulkan ini. Karena banyak sekali orang yang bekerja di Kalbar, tetapi pajak penghasilannya disetor dengan alamat NPW daerah lain,” ujarnya saat acara pencanangan Zona Integritas Kantor Pajak Pratama Pontianak Timur, kemarin (18/2).

Lanjut dia, bila mereka memiliki NPWP di Kalbar maka pembayaran pajaknya juga akan tercatat sebagai setoran dari Kalbar. Ujungnya, nilai transfer pusat ke provinsi ini bisa meningkat dan memperkuat APBD Kalbar. “Tentu bisa membantu pembiayaan kalbar. Karena hampir seluruh daerah, ketergantungan terhadap dana pusat tinggi sekali. Transfer pusat ini tergantung dari pendapatan negara,” ucap dia.

Terkait Zona Integritas KPP Pontianak Timur, Sutarmidji menyebut hal ini harus berjalan dengan baik. Menurut dia, isi dari program tersebut sangat bagus, seperti; menolak korupsi, transparansi kebijakan, serta peningkatan pelayanan. Apabila hal ini berjalan, maka masyarakat akan meningkat kepercayaannya terhadap kantor pajak. Sehingga peningkatan pendapatan sektor pajak akan meningkat. “Kita berharap di sektor perpajakan ada kenyamanan dan kemudahan bagi para wajib pajak. Buat mereka enjoy. Agar mereka paham bahwa pajak mereka untuk membiayai pembangunan,” imbuh dia.

Dalam pencanangan zona integritas tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Kalbar, pejabat pemerintah Kota Pontianak, Kepala Kanwil DJP Kalbar beserta pejabat kepolisan, kejaksaan, wajib pajak, jajaran pejabat pemerintah daerah dan pegawai Kementerian Keuangan.

Sementara itu, Kepala KPP Pontianak Timur Swartoko mengatakan, Zona Integritas tersebut maka pimpinan KPP Pontianak Pratama Timur hendak mengkomunikasikan akan dimulainya sebuah perubahan perbaikan dan inovasi, kepada para stakeholders, khususnya kepada para Wajib Pajak. Target yang ingin dicapai dari pembangunan zona integritas adalah: meningkatkan komitmen jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; serta melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,” ujar dia..

Harapannya, melalui pencanangan pembangunan zona integritas, akan dapat dibangun tingkat kedekatan dengan para pemangku kepentingan secara lebih intensif, sehingga hal-hal baik yang sudah dicanangkan untuk dibangun pada KPP Pratama Pontianak Timur dapat tersampaikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan.

Selain itu, ujar dia, dengan pencanangan zona integritas, KPP Pontianak Timur berharap realisasikan target penerimaan pajak 2019 untuk wilayah kerjanya yang sebesar Rp2, 097 triliun tercapai bahkan bisa terlampaui. "Kami tentunya juga berharap dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kota Pontianak untuk merealisasikan target penerimaan pajak. Dengan penerimaan yang tinggi maka kontribusi dana bagi hasil kepada pemerintah juga tinggi," kata dia.

Selain dukungan dari pemerintah daerah, dia juga mengajak kepada wajib pajak untuk dapat terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban. "Penerimaan negara saat ini sekitar 70 persennya bersumber dari pajak. Artinya roda pemerintahan dan pembangunan dari penerimaan pajak. Sehingga dengan masyarakat membayar pajak berarti ikut membangun negara dan bangsa ini," katanya.

Sebaga informasi, pemecahan KPP Pontianak menjadi KPP Pontianak Pratama Timur dan KPP Pratama Pontianak Barat dilakukan pada Oktober tahun lalu. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang baru, maka KPP Pratama Pontianak Timur juga harus memulai untuk menjalankan amanat tugas. Termasuk pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. (ars)

Berita Terkait