Midji: Audit Defisit Anggaran

Midji: Audit Defisit Anggaran

  Selasa, 11 September 2018 11:10

Berita Terkait

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta dilakukan audit berkaitan dengan defisit anggaran pada keuangan di provinsi itu. “Bagi saya defisit itu ril dan bukan potensi. Semua harus tahu dan paham bahwa pengelolaan keuangan negara itu harus transparan dan akuntabel,” kata Sutarmidji, kemarin.

Pada Juli 2018, Pemprov Kalbar menerbitkan surat bernomor 903/2115/TAPD terkait pengurangan pagu angggaran belanja langsung SKPD tahun anggaran 2018. Surat itu ditandatangani Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji. 

Dalam surat yang tertera tanggal 18 Juli 2018, Kalimantan Barat mengalami defisit sebesar Rp691.862.131.450,51. Ada lima upaya yang dilakukan namun belum juga bisa menutupi defisit. Defisit itu masih tercatat sebesar Rp472.160.991.714,21. Upaya lain yang dilakukan yakni dengan memotong pagu anggaran belanja langsung setiap SKPD sebesar 30 persen.

Berkaitan dengan defisit, yang meyakinkan Sutarmidji memastikan untuk menolak menandatangani APBD Perubahan 2018, yang sesuai jadwalnya pada Rabu ini. Ia menemukan perubahan anggaran yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam perubahan anggaran tersebut.

“Hari Rabu ada jadwal pengesahan APBD perubahan, saya pastikan tidak bersedia menandatangani. Saya tidak ingin selama dalam pemerintahan saya yang dimulai pada 5 September kemarin, ada tata kelola keuangan yang tidak dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sutarmidji juga menyoroti dana kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota tahun anggaran 2017. Ini merupakan salah satu item yang menyebabkan defisit anggaran. 

“Nilai Rp262 miliar itu sangat besar untuk belanja langsung daerah. Berapa besar bisa mendongkrak pembangunan untuk masyarakat. Itulah adalah hak daerah yang tertunda hingga 2019,” ungkap Sutarmidji. 

Sutarmidji kembali menegaskan agar audit dilakukan karena meyakini tata kelola dalam perencanaan yang tidak baik sehingga menyebabkan belanja lebih besar dari pendapatan.

Wali Kota Pontianak dua periode itu mengingatkan seluruh ASN di pemerintahan provinsi, apapun kendala yang dihadapi dalam kelola keuangan suatu kebijakan, jangan terjebak dalam bersekongkol mengatur keuangan kepada siapapun baik dalam kondisi apapun yang dihadapi nantinya.

“Ketika kami usai dilantik mendapatkan arahan dari KPK dalam kelola keuangan. Tahun ini KPK mengungkap kasus korupsi sebanyak 70 kasus korupsi di daerah dan saya tidak mau kasus korupsi ada di Kalbar,” terangnya. (mse) 

Berita Terkait