Menyoal Calon Independent

Menyoal Calon Independent

  Senin, 11 April 2016 16:00   677

Deparpolisasi atau yang kasarnya diartikan sebagai sebuah upaya menggeser fungsi partai politik, sesungguhnya merupakan tuduhan yang konyol dalam demokrasi kita saat ini, karena pada kenyataannya, jalur independent yang menjadi korban tuduhan tersebut sendiri merupakan sebuah bentuk ikhtiar para perwakilan partai politik di DPR yang diformulasikan menjadi Undang-undang UU No 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan kepala daerah. Dalam UU tersebut dibunyikan bahwa Gubernur maupun Walikota/Bupati dapat dipilih melalui jalur partai politik maupun gabungan partai politik atau perseorangan. Maka dari pada itu tuduhan deparpolisasi kepada Ahok ibarat kata pepatah “lempar batu sembunyi tangan”. (sungguh terlalu)

Resiko Jalur Independent

              Tantangan besar seorang kepala daerah tidak lain dan tidak bukan adalah harapan (expectation) masyarakat yang begitu besar terhadapnya, karena banyak yang mengira bahwa seorang kepala daerah layaknya seorang “superman”, karena itu pula, seorang calon kepala daerah harus betul-betul siap baik secara fisik maupun mental serta kapasitas dan kapabilitas. Apalagi jika calon kepala daerah tersebut memilih melaju kedalam kontestasi Pilkada melalui jalur independent, selain resiko kekalahan akan lebih besar dan efeknya pun menjadi beban yang harus ditanggung sendiri, pasalnya basis massa seorang kandidat independent tidak jelas.

            Sesungguhnya ketika seorang kandidat memutuskan untuk memilih jalur perseorangan dengan sadar maka seorang kandidat kepala daerah tersebut telah sepakat akan resiko yang akan diterimanya selama masa pemilihan maupun ketika nantinya terpilih menjadi kepala daerah. Pertama, seorang kandidat jalur perseorangan wajib memenuhi ambang batas dukungan masyarakat berupa bukti nyata seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun surat identitas masyarakat lainnya. Menurut UU No 8 Tahun 2015 maka untuk seorang kandidat kepala daerah sekelas Gubernur, seorang kandidat wajib memiliki dukungan minimal 10 % dari jumlah penduduk jika provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 dua juta jiwa, 8,5 % untuk jumlah penduduk  2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, 7,5 % untuk jumlah penduduk 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, dan 6,5 %  untuk jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa.

            Sedangkan untuk kandidat Bupati ataupun Walikota yakni dengan presentasi minimal 10 % dukungan masyarakat untuk jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, 8,5 % untuk jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, 7,5 % untuk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai 1.000.000 (satu juta) jiwa, dan 6,5 % untuk jumlah masyarakat lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa. Jika kita cermati persyaratan tersebut maka seorang kandidat independent setidaknya harus memiliki modal yang cukup kuat untuk menggalang dukungan, modal tersebut bisa jadi modal popularitas yang membuat masyarakat cendrung mendukung dengan sukarela seperti komunitas yang menamai dirinya dengan “Teman Ahok” atau modal financial yang kuat untuk menggerakkan massa dalam proses pengumpulan KTP atau identitas lainnya, hal ini tentu sangat merepotkan dan pastinya kandidat tersebut dapat menggelontorkan banyak pundi-pundi rupiah.

            Kedua, seorang kandidat dari calon perseorangan akan lebih sulit untuk mengumpulkan suara karena memiliki basis massa yang cendrung tidak jelas, sama artinya ketika memilih jalur perseorangan maka sesungguhnya seorang kandidat sedang berjudi didalam ketidakpastian, oleh karena preferensi politik seseorang bisa berubah-ubah dalam hitungan detik saja. Ketiga, ketika calon perseorang telah terpilih menjadi kepala daerah maka akan sulit bagi dirinya untuk melancarkan segala program yang telah ia susun sebelumnya atau bahkan visi dan misi pada saat berkampanye karena lawan politik di legislatif akan cendrung menjadi penghambat, itu semua karena seorang kandidat perseorangan tidak memiliki basis masa di parlemen yang diisi oleh partai politik apalagi nantinya mereka dengan otomatis memposisikan diri sebagai oposisi pemerintah.

Hampir Tidak Ada Peluang

            Untuk Meningkatkan popularitas serta elektabilitas, tentu bukan perkara gampang dan tidak semudah membalik telapak tangan, karena jika tidak dimulai perlahan-lahan maka satu-satunya cara agar menjadi populer hanya dengan pecitraan yang masif dan pencitraan tersebut butuh pundi-pundi rupiah yang jumlahnya tidak sedikit. Jika seorang calon kepala daerah hanya bermodal niat tentu tidak cukup untuk menang, apalagi jika seorang kandidat tersebut maju melaluri jalur independent, perlu kematangan strategi yang cukup dan tentunya jangan terlalu percaya diri apalagi percaya kepada tim sukses.

            Sejatinya seorang kandidat independent harus mampu merebut hati masyarakat terlebih dahulu sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang akan mengusungnya untuk maju melalui jalur tersebut, dukungan rakyat yang besar serta nilai kesukarelaannya yang tinggi untuk mengusung seorang calon merupakan satu-satunya cara yang efektif dan tidak merogoh kocek yang dalam, seperti Ahok yang katanya tidak perlu mengeluarkan uang karena jiwa politik kesukarelaan komunitas yang bernama “Teman Ahok” sangat tinggi, dan hal inilah check point yang harus dimiliki seorang kandidat yang memilih jalur independent untuk menang. Tanpa itu, maka pertarungan uang adalah kuncinya, dan hal itu justru tidak dibenarkan dalam pertarungan sakral sekelas Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

*) Penulis Presedium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial-Politik Indonesia (ILMISPI) 

 

 

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat