Menghitung Hari Pilkada Serentak

Menghitung Hari Pilkada Serentak

  Jumat, 27 November 2015 08:19
Sumber Bawaslu Kalbar

Berita Terkait

PONTIANAK - Pelaksanaan pilkada serentak di Kalimantan Barat tinggal menghitung hari. Pada Rabu, 9 Desember mendatang, tujuh kabupaten di Kalbar siap melaksanakan pesta demokrasi. Tujuh kabupaten itu adalah Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, dan Sambas.

Ketua KPU Kalimantan Barat Umi Rifdiyawaty menyatakan, pilkada serentak di Kalbar siap diadakan. Segala persiapan sudah dilakukan. Sampai hari ini, pilkada serentak masih pada tahap kampanye. Sebanyak 20 pasang calon bertarung habis-habisan dalam Pilkada Serentak 2015 ini."Kampanye berakhir pada 5 Desember, insya Allah Pilkada 2015 di Kalbar siap diadakan," ujar Umi Rifdiyawaty kepada Pontianak Post, Kamis (26/11).

Terkait kampanye, kata Umi, masih ada beberapa komplain dari pasangan calon mengenai alat peraga yang dibuat KPU. Dalam ketentuan, pasangan calon tidak boleh membuat sendiri, namun di lapangan masih ada yang berusaha membuat sendiri alat peraga kampanye, seperti spanduk dan baliho.Belum lagi ketika desain yang diserahkan dianggap tidak pas. Padahal desain dan materinya didapat dari pasangan calon. KPU hanya mencetak. "Jelas sebelum cetak kami lakukan validasi lebih dulu tetap saja ada yang komplain," ujarnya.

Selain itu, lanjut Umi, masih ada pasangan calon yang belum mengetahui bahwa alat peraga kampanye hanya memuat partai politik yang mengusung calon, sementara ada yang menampilkan partai pendukungnya. Ini masih terjadi sedangkan sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi. Belum lagi ada pasangan calon yang melibatkan pejabat negara dalam materi iklan kampanye baik di media cetak maupun elektronik.

"Padahal tidak boleh, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, bahwa pejabat negera dilarang melakukan atau membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," ucapnya.Umi mengimbau, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai DPT agar menggunakan hak pilihnya dan bisa berada di daerah masing-masing saat pemilu 9 Desember nanti. “Pemilihan hanya dilakukan di kabupaten yang bersangkutan. Jadi KPU tidak memfasilitasi pemilih dari kabupaten bersangkutan yang berada di luar kabupaten tersebut. TPS hanya disediakan di kabupaten yang menyelenggarakan pilkada,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan, Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah mengatakan, dari segi struktur Bawaslu sudah siap sampai ke tingkat pengawasan TPS. Karena panwaslu dibentuk hanya saat ada pemilu saja mereka pun resmi dilantik 30 April 2015 lalu. "Saat ini kami sudah membentuk pengawas TPS," ujarnya saat menghadiri kunjungan spesifik Komisi II DPR RI terkait Pilkada Serentak 2015 di Kantor KPU Kalbar, Kamis (26/11).
Kekuatan pengawas di tujuh kabupaten terdiri dari panwaslu kabupaten, kecamatan, pengawas pemilu lapangan (PPL) dan pengawas TPS. Untuk Kapuas Hulu ada 1136 personel, Ketapang 1413 dan Melawi 720. Lalu Sintang 1408, Sekadau 577, Bengkayang 794, dan Sambas 1356. Jadi total keseluruhan pengawas di tujuh kabupaten ada 7404 personel.

Untuk anggarannya, di Sambas nilai pagu yang disiapkan Rp2 miliar, sudah ada tambahan sehingga menjadi sebesar Rp2,4 miliar. Bengkayang nilai pagu Rp2 miliar dan tidak ada penambahan sampai sekarang. Sekadau nilai pagunya Rp2,4 miliar lebih, Melawi Rp700 juta, terakhir di APBDT bertambah Rp2 miliar jadi totalnya Rp2,7. Lalu Sintang Rp6 miliar lebih, Ketapang Rp4 miliar lebih, ada tambahan Rp2,6 miliar, Kapuas Hulu Rp8,6 miliar lebih. "Jadi yang di APBDT ada tiga kabupaten yaitu Sambas, Ketapang dan Melawi," jelasnya.

Mengenai pengawasan yang telah dilakukan mulai dari pemutakhiran DPT sudah tuntas. Ruhermansyah juga mengatakan pihaknya punya analisis tentang ambang batas kewajaran pemutakhiran DPT dari DPT pemilu sebelumnya. "Selanjutnya pada tahapan pencalonan semua pasangan calon sudah aman dan memenuhi syarat," ucapnya.   Mengenai kesiapan Pilkada Serentak 2015, Anggota Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik untuk melihat dan mendengarkan secara langsung proses pilkada di Kalbar. Ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi menjadi mitra kerja KPU dan Bawaslu.

"Di sini kami sudah banyak mendapat informasi, melihat hal-hal tersebut harus optimis bahwa pelaksanaan pilkada di Kalbar akan berjalan lancar, demokrasi bisa berjalan dengan baik dan terpilih pemimpin yang diinginkan rakyat," ungkap anggota komisi II DPR RI Dapil Kalbar Sukiman. Dari kunjungan ke daerah ini dikatakan dia, jika ada hal-hal yang perlu dicarikan solusi bersama Komisi II  siap mengadakan rapat kerja bersama KPU dan Bawaslu di pusat nantinya. Karena fungsi kedatangan ini bukan hanya untuk mencari kesalahan tetapi melihat hal tersebut untuk bisa dibahas bersama-sama.
"Saya pikir pada keempatan ini sangat strategis untuk memberi masukan kepada kami sebab segera kami akan melakukan rapat kerja bersama seluruh pihak terkait pilkada 2015 ini," katanya.Saat ini KPU di tiap kabupaten juga sedang melakukan bimbingan teknis (Bimtek) bagi penyelenggara pemilu. Baik itu di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS). "Dalam waktu dekat KPU Kabupaten juga akan memulai distribusi logistik ke kecamatan di tiap daerahnya," katanya.

Untuk data pemilih sudah selesai ditetapkan. Namun memang ada penambahan di daftar pemilih tetap tambahan (DPTb-1). Dia menjelaskan jika misalnya jumlah DPTb-1 signifikan di setiap TPS dan melebihi ketersediaan surat suara serta cadangan, maka dengan berkoordinasi kepada Panwaslu tentu bisa dilakukan verifikasi agar ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT)."Ini demi memenuhi hak konsitusional masyarakat pemilih, asal jangan sampai jumlah ketersedian surat suara tidak cukup karena adanya data pemilih tambahan itu," terangnya.  Mengenai jumlah surat suara di TPS memang pada dasarnya jumlah DPT ditambah 2,5 persen untuk cadangan. Jika misalnya DPTb-1 di TPS itu melebihi ketersediaan 2,5 persen, KPU Kabupaten bisa berkoordinasi dengan Panwaslu setempat. (bar)

 

Berita Terkait