Meneropong Tol Pontianak-Singkawang

Meneropong Tol Pontianak-Singkawang

  Senin, 1 April 2019 10:55

Berita Terkait

PONTIANAK -Wacana pembangunan jalan tol Pontianak-Singkawang semakin menguat pasca kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kalbar pekan lalu. Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan keseriusannya untuk segera mewujudkan jalan bebas hambatan di kawasan pantai utara Kalbar itu. 

Rencana ini diharapkan bukan sekadar janji politik, karena keberadaannya memang sangat diperlukan. "Ini (jalan tol) penting sekali (dibangun)," ungkap Pengamat Transportasi Untan Rudi S Suyono kepada Pontianak Post, Jumat (29/3). 

Sebagai wilayah terdepan di Kalimantan, menurutnya jalur tol Pontianak-Singkawang akan menjadi jalur pengembangan wilayah serta distribusi logistik dan penumpang (orang). Dengan jalur tersebut, pusat-pusat distribusi dan ekonomi akan terhubung. 

Tol tersebut antara lain akan menghubungkan Bandara Internasional Supadio, lalu Kota Pontianak sebagai pusat kegiatan nasional dan Terminal ALBN Ambawang. Kemudian berlanjut ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandor, Pelabuhan Samudera Kijing dan pusat-pusat destinasi wisata di Kota Singkawang. "Bahkan dalam jangka panjang akan menghubungkan ke perbatasan Malaysia di Aruk," katanya. 

Pembangunan jalan tol ini dinilai sangat bermanfaat, baik untuk jangka menengah maupun panjang. "Tentu dengan dibangun tol akan memperlancar arus distribisi dan pergerakan serta pengembangan wilayah," tambahnya. 

Ia yakin rencana ini bisa diwujudkan jika semua pihak mampu bersinergi. Pemerintah harus benar-benar mencari investor yang serius. Menurutnya, masalah terbesar di pembangunan tol adalah pembebasan lahan. Karena itu, masalah ini harus diantisipasi sejak awal. “Jika tidak maka pembangunan tol sulit untuk diwujudkan," ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan jalan tol Sumatera yang juga sempat dihadapkan pada masalah pembebasan lahan. Persoalan ini dinilai bisa diantisipasi dengan menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah atau peraturan gubernur sebagai payung hukum. 

"Selain itu, juga harus ada jaminan investasi sehingga investor merasa nyaman, aman dan yakin untuk berinvestasi di proyek ini,” katanya. Skema KPBU-Availability Payment (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha -pembayaran ketersediaan layanan) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dianggap bisa menjadi salah satu alternatif. 

Sementara mengenai perkembangan proyek ini, sepengetahuannya sudah ada kajian masterplan dan studi kelayakan (FS) tol di pulau Kalimantan sejak 2006. Dalam dokumen tersebut disampaikan bahwa salah satu prioritas jalan tol adalah untuk Pontianak-Singkawang di tahun 2020.

Kemudian yang terbaru adalah prastudi kelayakan tol oleh Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR pada tahun 2017. Prastudi itu dimaksudkan untuk meninjau hasil studi tahun 2006. 

"Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan tol Pontianak dari Bandara Supadio ke Singkawang, khususnya segmen hingga Pelabuhan Kijing menjadi prioritas utama. Itu kajian dari Kementerian PUPR. Datanya yang punya mereka," pungkasnya. 

Terpisah, Akademisi Untan, Eddy Suratman menilai jalan tol Pontianak-Singkawang memang sangat penting untuk segera diwujudkan. Ada dua alasan kuat yang mendasari hal tersebut. Pertama melihat frekuensi penggunaan jalan konvensional yang kini sudah semakin padat. Akibatnya waktu tempuh dari Pontianak ke Singkawang lebih lama, bisa mencapai 5-6 jam. 

Alasan kedua, dengan dibangunnya Pelabuhan Samudera Kijing di Kabupaten Mempawah, kepadatan di jalan yang ada tentu akan bertambah. Jika lalu lintas semakin padat, otomatis waktu tempuh antara Pontianak-Singkawang juga akan semakin lama. 

"Masa tempuh bisa menjadi di atas enam jam, dan itu merepotkan bagi semua orang, baik yang akan lalu-lalang, pengantaran logistik itu semua merepotkan," ungkapnya, Jumat (29/3). 

Dengan dua alasan itu maka pembangunan jalan tol dinilai sangat diperlukan. Terutama agar bisa mempercepat mobilisasi barang dan orang. “Jarak antara Singkawang dan Pontianak memang tidak terlalu jauh. Normal, dulu-dulunya bisa dua jam, mudah-mudahan dengan jalan tol itu bisa ditempuh satu setengah jam atau maksimum dua jam," katanya. 

Jika berhasil direalisasikan, Eddy menilai dampak yang paling nyata tentu pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang sebagai kota wisata bakal naik signifikan. Orang yang datang berurusan ke Pontianak cenderung lebih tertarik untuk ke Singkawang. 

"Dulu, 15-20 tahun yang lalu, orang yang dinas ke Pontianak pasti menyempatkan diri ke Singkawang. Sekarang tidak lagi karena masa di jalannya terlalu lama," ucapnya. 

Maka dari itu, jika tol ini ada, situasinya bakal mirip seperti dulu. Yakni semakin banyak orang yang bakal berkunjung ke Singkawang. Itulah yang kemudian dapat menggerakkan ekonomi di kota berjuluk seribu kelenteng tersebut. Waktu diam (tinggal) orang yang datang juga diperkirakan akan jauh lebih panjang. 

"Jadi ini saya kira bermanfaat tidak sekadar secara ekonomi, tapi juga menggerakkan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalbar," paparnya. 

Eddy pun mengapresiasi semangat Gubernur Kalbar Sutarmidji yang ingin pembangunan tol ini segera terwujud. Hanya saja, ia merasa semua pihak harus benar-benar mendukung. Masalah pembebasan lahan dan ketersediaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan ini bisa berjalan. "Pembebasan lahan bisa lancar kalau anggaran ada," terangnya. 

Pola pembiayaannya menurut dia bisa melalui APBD, APBN maupun Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dengan swasta. Mengingat jalan tol sifatnya berbayar, tentu bisa menarik untuk investasi. "Tapi bagi swasta yang belum berani masuk, maka pemerintah bisa mengawalinya," pungkasnya. 

Salah satu warga Kota Pontianak, Jepri (45) menyambut baik adanya rencana pembangunan tol ini. Ia yakin jika benar-benar terwujud masyarakat akan banyak merasakan manfaatnya. "Semoga bukan hanya janji politik karena mau Pilpres, melihat keseriusan presiden selama ini membangun infrastruktur sepertinya bisalah," katanya singkat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) rencana pembangunan Tol Pontianak-Singkawang, Kalbar. Namun masih menunggu usulan dari pemrakarsa proyek jalan bebas hambatan sepanjang 144 kilometer itu. 

"Tol Pontianak-Singkawang sudah ada FS-nya, akan ada pra pemrakarsa. Saya tunggu itu, belum ada usulannya," katanya di Jakarta, Kamis (28/3) lalu. 

Sementara untuk menentukan proses selanjutnya seperti lelang ke pihak kontraktor dan sebagainya, dia menyatakan masih perlu menilik hasil dari FS terlebih dahulu. "Saya lihat FS-nya dulu. Sesuai prosedur saja. Tapi kalau ada pemrakrasanya lebih baik," pungkasnya. 

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan semua usulan terkait pembangunan di Kalbar yang disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disambut positif. Pemerintah pusat akan mengkaji dan segera menindaklanjuti usulan-usulan tersebut. Termasuk rencana pembangunan Tol Pontianak-Singkawang. 

"Semua usulan, beliau (Jokowi) akan minta dikaji. Kalau jalan tol Pontianak-Singkawang, ketika selesai makan, (Jokowi) langsung telepon Menteri PU-PR untuk segera buat FS-nya (Feasibility Study)," ungkap Midji usai bertemu Presiden Jokowi, Rabu (27/3).

Bahkan sebelum bertemu Presiden Jokowi, ketika baru dilantik sebagai gubernur 2018 lalu, Midji sapaan akrabnya sudah pernah menyampaikan wacana ini ke publik. Tol ini menurutnya sangat penting untuk menjawab kebutuhan Pelabuhan Samudera Kijing di Kabupaten Mempawah. 

Mantan Wali Kota Pontianak itu berharap masyarakat bisa mendukung dan jangan sampai menghambat. Seperti untuk pembebasan lahan, jika memang tak perlu diganti rugi, maka warga harus rela menyerahkannya. 

"Kalau saya serahkan saja karena dengan adanya jalan itu (tol), tanah (harganya) naik berkali lipat menguntungkan mereka (masyarakat)," ujarnya. 

Pembangunan tol ini menurutnya merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Jokowi, terkait pemerataan infrastruktur. Dimana Provinsi Kalbar memang sudah sangat jauh tertinggal. Yakni berada di posisi 33 mengenai kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur se-Indonesia. 

"Kalbar hanya menang dari Papua. Makanya harus ada percepatan. Pontianak-Singkawnag harus tol tidak ada pilihan lain, karena jalan yang ada tidak memadai menjawab kebutuhan transportasi ketika pelabuhan (Kijing) beroperasi," tutupnya.(bar)

Berita Terkait