Menerbangkan Merpati dan Kebijakan Menjelang Periode Kedua

Menerbangkan Merpati dan Kebijakan Menjelang Periode Kedua

  Sabtu, 8 December 2018 13:44   0

Oleh Dr. Erdi, M.Si

Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo menjelang akhir tahun 2018 telah melemparkan isu ke public untuk menyelamatkan dan menghidupkan kembali penerbangan Merpati Airline di Nusantara. Sebelum pada putusan itu, saya mencoba melakukan kajian dan analisis literature terkait dengan rencana besar pemerintah untuk mengambil langkah dalam bill out pada salah satu maskapai penerbangan nusantara, yakni Merpati yang telah gulung tikar sejak 4 tahun silam ini.

Pemerintah memilih Merpati sebagai sasaran bill out dan tidak pada Bouraq, padahal sama-sama secara struktur dan kepemilikan adalah milik pemerintah. Mengapa harus satu dan kenapa tidak membesarkan maskapai yang sudah eksis, yakni Garuda dan Citilink? Analisis secara kasar, akan penulis ungkap sebagai berikut.

      Tahun 2004, ketika itu, Presiden RI adalah Ibu Megawati Soekarnoputri yang ingin maju menjadi Presiden untuk periode kedua (2004-2009), Meneg BUMN Laksamana Sukardi saat itu mengeluarkan kebijakan populis  bernama “Privatisasi Asset BUMN” dengan cara menjual berbagai asset Negara melalui sebuah kebijakan (lelang). Putusan lelang pun diambil dan hasilnya adalah melepas Indosat, Kapal Tengkel Pertamina, Pabrik Gula Rajawali III dan Swastanisasi Bank Pemerintah dengan harga murah. Tahun 2004, Laksamana Sukardi pun dipanggili oleh berbagai penyidik untuk dimintai keterangan seputar pelepasan aseet negara yang dibungkus dengan isu liabilitas BUMN.

Hasil penjualan asset Negara ini sebagian dikabarkan untuk melunasi atau menutupi hutang pemerintah yang sudah membengkak di kala itu. Namun, setelah ditelusuri; hutang Negara pasca penjualan tidak juga berkurang, sementara uang hasil penjualan asset juga tidak jelas peruntukannya. Syukur bilamana ada pihak yang dapat menjelaskan berikut bukti valid atas penerimaan dan penggunaan uang hasil penjualan asset Negara itu. Meski sudah berlangsung lebih dari 15 tahun, rasa ingin tahu publik perlu dipenuhi pemerintah agar tidak menjadi fitnah atau tidak menjadi sebuah modus (jalan tak baik alias ngakal). Selesai Pemilu 2004, Presiden Petahana Ibu Megawati Soekarnoputri pun kalah dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan itu kepada Pak SBY - MJK dan Ibu Megawati harus meninggalkan istana dan kembali menjadi Ketua Umum PDI-P. Selama 10 tahun masa kepemimpinan Pak SBY, Mantan Presiden RI ke-5 ini juga dikabarkan tidak pernah datang ke istana dan baru nangga lagi setelah Presiden RI dijabat oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo, yang beberapa kali diklaim beliau sebagai “Petugas Partai” dari kader PDI-P.

      Pada tahun 2008, Presiden SBY juga kembali ingin menjadi presiden untuk periode kedua (2008-2013) dengan menggandeng Gubernur Bank Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono sebagai Wakil Presiden mendampingi Pak SBY. Negeri ini kemudian disentakkan dengan kebijakan Bill Out Bank Century tanpa melalui mekanisme dan persetujuan parlemen dengan alasan kondisi perekonomian dunia yang sedang krisis dan membutuhkan “reaksi cepat” agar Indonesia terhindar dari pengaruh sistemik global, yakni pelemahan sendi perekonomian Negara dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap kurs mata asing. Simpulan saya:bill out terkadang memiliki muatan politis tinggi dan sulit terdeteksi hakekatnya (Marrs, 2010), meskipun pemerintahnya telah menyatakan perang pada segala bentuk tindakan korupsi (Kovacich, 2008).

      Kebijakan bill out century sebesar Rp 6.6 T pun diambil hanya dalam hitungan 3 kali 24 jam tanpa konsultasi kepada parlemen. Parlemen pun bereaksi dan hampir tiga bulan, televisi dan semua media meliput “gaduh dan pengusutan” kebijakan bill out pada Bank Century (BC) yang saat itu sedang mengalami rush (penarikan dana nasabah secara besar-besaran dalam waktu yang hampir bersamaan) sehingga BC menjadi kacau, tidak saja karena ulah manajemen bank yang korup dan serakah, tetapi juga oleh transaksi keuangan yang masuk mendadak dan bersamaan melalui bill out. Disusuknya dana talangan Bank Indonesia ke BC menjadikan kondisi bank semakin kusut dan kisut sehingga penulis tertarik menulis judul artikel “Campur Tangan Politik DPR Dalam Megaskandal Century: Sut Diusut … Sut Kusut … Awas Jadi Kisut: Aspek Politik Lahirkan Selingkuh Ekonomi”, yang terbit pada tanggal 2 Maret 2013 pada Harian Rakyat Kalbar.

      Kemudian, baru-baru ini, KPK memanggil Mantan Orang Nomer Dua di Republik ini terkait kasus BC. Kenapa pemerintah di negara ini suka telat? Ketika kasus bill out pada BC diusut setelah “pelaku” kembali sebagai rakyat biasa, maka yang muncul adalah “penganiayaan dan mengahancuran” nama besar Prof. Dr. Boediono. Saya sungguh tidak bahagia dan bahkan sedih membaca berita terkait kasus bill out BC yang diusut kembali setelah 10 tahun berlalu. Ada apa gerangan di negeri ini? Mengapa orang yang sudah kembali ke masyarakat harus diusut dan ketenangannya menjadi terusik?

      Pada tahun 2018, menjelang Pilpres 2019, negeri ini kembali disentakkan oleh kebijakan populis berupa bill out atau mengucurkan uang besar kepada PT. Merpati Airline Nusantara (MAN) sebesar Rp 10,9 T. Kucuran ini, persis sama dengan modus operansi yang dilakukan oleh dua presiden petahana sebelumnya; yakni menjelang periode kedua.

      Pada tanggal 6 September 1962 berdiri perusahaan Negara (PN) bernama Merpati Nusantara. Setelah 9 tahun berjalan, nama perusahaan berubah menjadi PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA). Kemudian pada tanggal 1 Februari 2014, merpati berhenti terbang. Tertanggal 31 Oktober 2018, MNA meninggalkan hutang sebesar Rp 10,9 T. Melalui berbagai berita online dikabarkan bahwa PT. MNA mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang tersebut terungkap bahwa nilai tagihan dalam PKPU PT. MNA mencapai Rp 10,95 triliun; dengan rincian terdiri dari kreditur preferen (prioritas) senilai Rp 1,09 triliun, konkuren (tanpa jaminan) senilai Rp 5,99 triliun, dan separatis Rp 3,87 triliun. Untuk memahami kasus ini, Goldmann (2010) telah memberi arahan terkait kebijakan dibalik intervensi pasar. Dengan kucuran dana investor kepada PT. MNA, saya lalu ingat dengan Mooney dan Marrer (2008) bahwa dana di balik bill out itu bermuatan politis dan strategis tinggi yang sulit terlacak. Pasca mendapat suntikan dana, PT. MNA pasti bisa kembali memiliki pesawat dan mulai mengurus izin rute terbang dan investasi operasional lainnya. Tentu prinsip sinegi, integrasi dan professional (SIP) tetap menjadi motto dari perusahaan ini sebagai konsekwensi dari bagian dari Kementerian BUMN yang sejak pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dikabarkan rugi terus.

      Sepuluh destinasi yang menjadi prioritas pemerintah untuk penerbangan Merpati, yakni Danau Toba (Sumut), Belitung (Babel), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara) akan menjadi destinasi penerbangan Merpati. Prediksi saya (mudahan salah), usai sekali terbang ke 10 destinasi itu, maka Merpati akan macet lagi dan akhirnya akan menghilang di belantara penerbangan nusantara. Menerbangkan Merpati hanyalah batu loncatan untuk mempertahankan periode kedua melalui tindakan “kecil” yang berdampak besar pada desainer kebijakan dan kebijakan ini tidak untuk menyelesaikan persoalan dasar (Colander dan Kupers, 2014). Saya tidak ingin proposisi saya itu benar dan kalaupun mengandung kebenaran, maka penelusuran atas anatomi fraud dapat dimainkan (Pedneault, 2010) agar tidak menimbulkan fitnah, meskipun itu dilakukan oleh KPK setelah kasus berselang lebih dari 10 tahun sebagaimana terjadi pada Bill Out Bank Century ini.

      Tampaknya presiden sudah “faham” bahwa banyak aspek yang boleh “dimainkan” untuk mendapatkan dana besar bagi pembiayaan kampanye presiden yang memang butuh dana besar agar dapat mempertahankan dan mengamankan posisi pada periode kedua. Mudahan saya salah, namun saya juga yakin bilamana ini jadi dilakukan pemerintah; public akan memaknai sama dengan yang saya fahami ketika pemerintah tidak mampu menjelaskan kebijakan itu secara terbuka, bahwa kebijakan bill out alias “menerbangkan” kembali Merpati yang sudah mati adalah untuk pengamanan periode kedua.**

Penulis Dosen FISIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.