Mendagri Nilai Peran APIP Belum Optimal

Mendagri Nilai Peran APIP Belum Optimal

  Selasa, 27 September 2016 09:33
RAKER: Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya saat menghadiri raker pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Jakarta. HUMAS PEMPROV FOR PONTIANAKPOST

Berita Terkait

JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menilai rapat kerja terkait pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah di Jakarta pada Senin (26/9) akan memberikan masukan  bagi setiap daerah dalam melakukan pengawasan  terkait tentang kebijakan yang akan dilakukan.

Terkait  dalam mengoptimalkan peran, APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas Christiandy menjelaskan APIP memiliki peranan yang sangat vital, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 

“Suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila ada komitmen yang kuat dari setiap pimpinan terkait,” ujar  Christiandy, kemarin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pembukaan raker mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara optimal.

Menurut Tjahjo, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemda untuk mengoptimalkan peran APIP yakni membentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, serta kapabilitas. Mendagri mengungkapkan ada permasalahan serius yang terjadi di daerah saat ini, adalah rendahnya integritas dalam penyelenggaraan pemda.

Selanjutnya, Mendagri juga menyarankan agar APIP bersifat independen serta adanya pemenuhan jumlah personil APIP.  Hal yang paling terpenting menurut Mendagri adalah pengawasan terhadap anggaran dan juga memperkuat orientasi pengawasan APIP.

“Masalah terpenting adalah adanya pengawasan terhadap anggaran, masalah keuangan, karenanya APIP harus mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini dan mendeteksi potensi terjadinya korupsi sejak dini," tambah Tjahjo.

Mendagri juga mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk saling bekerja sama mengelola daerah baik dari segi konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah maupun kepatuhan dari masing-masing daerah. (*/r)

Berita Terkait