Melawi, Kayong Utara, Sambas dan Bengkayang; Kapan Mulai WTP-nya?

Melawi, Kayong Utara, Sambas dan Bengkayang; Kapan Mulai WTP-nya?

  Jumat, 29 March 2019 13:39

Berita Terkait

Wakil Gubernur Kalbar H Ria Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bersama Pemkab dan Pemkot se Kalbar siap untuk diperiksa atau diaudit oleh BPK RI. 

"Kami siap diaudit kembali dan berharap semoga semua yang telah meraih opini WTP tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk Kabupaten yang belum meraih opini WTP diharapkan tahun ini bisa meraih opini WTP," kata H Ria Norsan saat acara Penyerahan LKPD TA 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbat di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar. 

Dijelaskannya, saat ini masih ada 4 Kabupaten di Provinsi Kalbar yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK RI.  Keempat kabupaten yang masih meraih opini WDP diantaranya, Kabupaten Melawi, Kayong Utara, Sambas dan Kabupaten Bengkayang. "Kita harapkan tahun ini, keempat Kabupaten ini bisa memperoleh opini WTP dari BPK RI," harapnya. 

Disamping itu, Wagub Kalbar meminta Pemprov dan Pemkab/Pemkot se Kalbar untuk tetap dapat meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup disegala bidang bagi masyarakat Kalimantan Barat agar lebih baik lagi. 

"Kita berikan apresiasi kepada BPK RI perwakilan Kalbar yang menetapkan zona integritas bebas wilayah korupsi. Supaya kita ini ada rambu-rambu yang mengingatkan kita untuk tidak terjerumus masalah korupsi," ingatnya.

Dikatakannya, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalbar telah melakukan Pemeriksaan Interim dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci setelah
penyerahan laporan keuangan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalbar. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 297 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Joko Agus Setyono menuturkan, bagi pemerintah daerah baik di kabupaten dan kota yang ada di Kalbar untuk menyerahkan LKPD tepat waktu. 

"Dengan adanya pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memicu dan pacuh daerah-daerah yang belum menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Karena ini disaksikan oleh daerah-daerah lainnya sehingga menimbulkan semangat untuk menyerahkan laporan keuangannya dengan waktu yang telah ditentukan," ujarnya.**

* Humas Pemprov Kalbar

Berita Terkait