Mangkir Kerja Bakal Dipecat

Mangkir Kerja Bakal Dipecat

  Selasa, 11 June 2019 09:30
SIDAK: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Multi Juto Bhatarendro meninjau pelayanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie pasca-cuti bersama lebaran. Multi juga berkeliling ke beberapa instansi untuk memeriksa absensi para ASN. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan pemberlakuan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mangkir pada hari pertama masuk kerja pasca-libur lebaran akan diberlakukan sesuai aturan nomor 53 tahun 2010 dengan sanksi terberat penurunan jabatan hingga pemecatan tidak hormat. Rekapan absen ASN juga bakal dilaporkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari 5.070 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, ada tujuh orang yang tidak hadir tanpa keterangan. Tujuh ASN itu bertugas di Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Kelurahan Pal V, Kantor Kelurahan Tambelan Sampit, Kelurahan Siantan, dan Kantor Kelurahan Batu Layang. 

Kemudian, ada 9 ASN yang izin pada hari pertama masuk cuti usai lebaran. Ada 8 ASN yang sakit. Kemudian sebanyak 34 orang masih cuti. Alasan cuti beragam, mulai alasan penting, di luar tanggungan negara, sakit, tahunan, tugas belajar, hingga cuti kedinasan. 

"Usai cuti bersama saya melakukan sidak. Setelah rekapannya terkumpul datanya akan kami sampaikan Kemenpan RB untuk ditindaklanjuti," ungkap Edi, Senin (10/6).

Menurut Edi, inspeksi mendadak dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Kemenpan RB. Selain itu, sekaligus memantau kedisiplinan ASN. Soal sanksi ASN, Edi mengatakan, akan dikenakan dengan rujukan hasil rekapan data ASN yang tak masuk pada hari pertama pasca-libur lebaran. "Nanti akan dilihat sanksi apa yang dikenakan. Apakah masuk kategori ringan, sedang atau berat," ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak, Multi Juto Batharrendro menjelaskan bahwa sidak dilakukan wali kota, wakil wali kota dan sekda. "Saya kebagian memantau di Kantor Terpadu, Dinas Perhubungan, Kearsipan, Perdagangan, Lingkungan Hidup dan Rumah Sakit Kota Pontianak," ungkapnya. Dari hasil pantauannya dibeberapa OPD pada hari pertama masuk kerja, rerata ASN telah menjalankan kedisiplinan dengan baik. Namun ia tak menutupi saat pengecekan absen ada beberapa yang belum terisi.

Akan hal tersebut dirinya masih menunggu penjelasan kepala OPD, tentang ASN hingga tak masuk di hari pertama masuk kerja. Setelah semua direkap, barulah bisa menentukan sanksi sesuai mekanisme berlaku, dengan merujuk aturan nomor 53 tahun 2010. Waktunya sebulan dari hari ini. Mekanismenya nanti tim dari Bidang Kedisiplinan Pegawai melakukan rapat bersama Sekda Kota Pontianak, Mulyadi. Setelah hasil rapat tersebut didapat, barulah dilaporkan pada Wali Kota untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi.

Mengenai absensi ASN khusus dilingkup Rumah Sakit milik Pemerintah Pontianak juga menjadi fokus Multi. “Saat sidak di rumah sakit, banyak kedapatan ASN tidak absen,” katanya.

Keterangan Plt Dirut Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Jonson kepada Multi, mengenai absen ASN di rumah sakit tersebut menggunakan shift. Artinya, kekosongan absen saat upacara pagi tadi (kemarin) dikarenakan sebagian ASN mengisi shift sore dan malam. 

Namun jika ditemukan ASN mangkir di hari pertama pasca-libur lebaran, ditegaskan Multi akan dikenakan sanksi. Untuk mengetahuinya, Multi juga turun langsung ke ruang rawat inap dengan melihat langsung kinerja para dokter melayani para pasien. Ia juga melihat langsung ruang dokter penyakit dalam. “Saya lihat langsung ruang dokter spesialis penyakit dalam. Hasilnya, si dokter ada di tempat dan bekerja melayani para pasien,” katanya. 

Ia tak main-main dengan sanksi ASN yang tidak disiplin. Jika 46 hari ASN tak masuk kerja dapat diajukan pemecatan tidak hormat. Tahun lalu, bahkan Pemerintah Pontianak telah melakukan pemecatan ASN dengan tidak hormat. “Bagi ASN tak absen akan saya pantau. Saya mau lihat alasannya apa? Jika sakit, mana surat keterangan dari dokter?” tanya mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pontianak.

Plt Direktur Rumah Sakit Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Jonson menerangkan bahwa total ada 580 ASN bekerja di rumah sakit ini. Dari 580 ASN, mereka dibagi dalam unit kerja per shift dengan pembagian tugas pagi, sore dan malam. Isian absen upacara pagi, merupakan para ASN yang bertugas di shift pagi. Sejauh ini dipandangnya, kinerja ASN rumah sakit milik Pemerintah Pontianak berjalan dengan baik. Layanan dokter kepada pasien juga bagus dan hampir tak ada keluhan pasien yang datang ke rumah sakit ini.

“Bagi ASN utamanya yang bersentuhan dengan pelayanan kepada masyarakat tak boleh lagi mangkir untuk menambah libur lebaran,” tegas Anggota DPRD Pontianak Anwar Ali.

Untuk ASN dokter diminta dia, mesti fokus memberikan pelayanan kesehatan di tempat tugasnya. Apalagi dokter spesialis yang memiliki banyak tempat tugas selain di rumah sakit tempat ia kerja. “Mereka (dokter) mesti utamakan di tempat kerjanya. Jika waktunya dinas sebagai ASN jalankan dengan maksimal dan mesti menjadi utama,” katanya.

Ditanya soal sanksi, diminta dia Pemkot jangan kendor. Apabila ditemukan bolos kerja dihari pertama kenakan sanksi sesuai aturan. “Ini akan saya pantau. Semua dilakukan untuk menerapkan kedisiplinan khususnya di lingkup ASN Pontianak,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memastikan akan memberikan sanksi kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang absen pasca-libur panjang lebaran. Meski demikian dari hasil pantuan di hari pertama masuk, Senin (6/10) tidak ditemukan ada pegawai yang tidak masuk kerja.  

"Saya pastikan, jika ada ASN absen pasca-Libur panjang pasti akan disanksi," katanya kepada awak media, Senin (6/10). 

Sesuai instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, para abdi negara diketahui sudah harus kembali bekerja pada Senin (10/6) kemarin. Hal itu berdasarkan surat Menpan RB No.B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah cuti bersama Idulfitri 1440 H yang dikeluarkan pada 27 Mei lalu. 

Surat tersebut ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik instansi pusat maupun daerah. Dalam surat itu disebutkan bahwa Kemenpan RB mendorong para PPK dan Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk memantau kehadiran ASN sesudah cuti bersama lebaran. Laporan hasil pemantauan kehadiran ASN tersbut bisa diunggah melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id.

Orang nomor satu di Kalbar itu berharap usai momen Idulfitri, ada perubahan lebih baik pada diri masing-masing baik di lingkungan keluarga, tempat kerja hingga masyarakat. Untuk itu, dirinya berpesan harus lebih sabar, bisa berbagi, menghormati hak-hak orang lain, serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat. 

Sementara itu, Pj Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman mengatakan, saat apel pagi masuk kerja di masing-masing unit kerja di lingkungan Pemprov Kalbar, seluruh ASN masuk kerja pasca libur panjang lebaran. Tidak ada yang absen atau mangkir di hari pertama masuk tersebut. "Kami sudah turunkan Tim Satpol PP untuk mengecek absensi dan tidak ada yang mangkir/absen, semua ASN taat aturan kerja," pungkasnya.(bar/iza) 

Berita Terkait