LPPOM MUI Kalbar Gelar Pelatihan SJH

LPPOM MUI Kalbar Gelar Pelatihan SJH

  Rabu, 20 March 2019 21:22

PONTIANAK - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), Selasa (19/3). Kegiatan yang diikuti oleh para pelaku usaha yang telah mengantongi Sertifikasi Halal MUI se-Kalimantan Barat ini, diharapkan dapat melatih SDM perusahaan dalam menjamin kehalalan produk yang mereka hasilkan.

“Pelatihan ini mengarahkan kepada perusahaan, bagaimana mereka memiliki sistem di dalam perusahan yang menjamin sistem produksi yang halal,” ungkap Direktur LPPOM MUI Kalbar, M Agus Wibowo.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 74 perusahaan maupun UKM dan 10 calon auditor halal LPPOM MUI Kalbar. Kagitan akan digelar dua hari, yakni 19-20 Maret 2019.

Agus menilai, jelang impelementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada 17 Oktober 2019 mendatang, perusahaan maupun UMKM semestinya mempersiapkan diri mereka, salah satunya kepemilikan atas label halal. LPPOM MUI Kalbar, sejauh ini terus berupaya melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terkait arahan UU JPH tersebut.

“Kami beberapa kali melakukan sosialisasi terkait halal maupun impelentasi UU JPH. Kami bahkan sudah lakukan itu sampai ke perbatasan,” jelas dia,

Sebagai negara bermayoritas muslim, dan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tambah dia, maka produk-produk halal semestinya bergeliat. Negara-negara lain pun, yang bahkan tidak bermayoritas muslim, memberikan perhatian lebih terhadap halal.

“Negara lain sudah kencang menggalakkan halal. Ini semestinya menjadi intropeksi kita sekaligus motivasi agar memiliki semangat yang sama untuk membumikan halal,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kalbar HM Basri Har menilai, pelatihan tersebut digelar guna persiapan dari implementasi UU JPH yang akan berlaku tidak lama lagi. Apabila UU tersebut berlaku, maka kata dia, seluruh pelaku usaha mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun produk konsumsi lainnya, sudah wajib berstatus halal.

“Mereka yang hadir hari ini memang perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal, namun mereka harus bisa menjaga kehalalan dari produk yang mereka hasilkan. Karena itulah, para pelaku usaha harus bisa memahami sistem jaminan halal,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Daerah MUI, Aji Jumiono menambahkan, berdasarkan UU JPH mengintruksikan, produk-produk yang beredar tidak cukup hanya berstatus baik, namun juga harus halal. “Inilah yang terus kita dorong, bagaimana para 17 Oktober 2019 mendatang, produk-produk yang dihasilkan telah bersertifikat halal,” ucap dia. (sti)