LKPj APBD 2015 Disetujui

LKPj APBD 2015 Disetujui

  Selasa, 26 July 2016 09:30
TANDA TANGAN: Bupati Kapuas Hulu AM Nasir menandatangani Peraturan Daerah LKPj APBD Tahun Anggaran 2015 dalam Paripurna DPRD yang berlangsung, kemarin (25/7) di Gedung DPRD. MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merespons positif Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam sidang paripurna, Senin (25/7), seluruh fraksi bahkan sepakat menyetujui usulan Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir, agar LKPj tersebut bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu.

 
Tujuh  fraksi kompak menyatakan setuju agar LKPj tersebut ditetapkan menjadi Perda tahun 2016. Ada beberapa catatan dan koreksi dari fraksi-fraksi tersebut, untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi jajaran eksekutif. “Fraksi PPP menyatakan dapat menerima dan menyetujui LKPJ menjadi Perda kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 ini,” terang Samsudin, juru bicara Fraksi PPP.

Demikian juga Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Sitim Harjo, mereka menegaskan dapat menerima dan menyetujui LKPj untuk diusulkan untuk dijadikan Perda 2016, dengan beberapa catatan. Catatan-catatan yang mereka kemukakan seperti proses LKPj ke depan harus sesuai prosedur, agar tak salah faham. “BUMD  Kapuas Hulu harus dikoordinasikan secara berkala dengan dewan (mereka, Red),” ungkapnya.

Pemerintah, kata Sitim, perlu menekan operasional BUMD, khususnya PDAM, di mana jaringan-jaringan air bersih ke rumah masyarakat juga harus diperbaiki. Selanjutnya, mereka juga menyoroti masalah parkir di RSUD dr Ahmad Diponegoro Putussibau yang perlu ditertibkan, agar maksimal menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Biaya parkir di RSUD Ahmad Diponegoro harus dievaluasi,” tandasnya.

Demikian juga dengan tenaga medis yang magang atau praktik, mereka menyarankan agar perlu dipertimbangkan untuk balas jasa serta kompensasi yang sekarang tidak pantas untuk mereka. Kemudian, kata dia lagi, dana bagi hasil reboisasi, hendaknya bisa terserap sesuai aturan di SKPD terkait. "Kami dengar tenaga pendidik di hulu Kapuas jarang berada di tempat perlu diawasi, bila perlu diberikan sanksi yang tegas," ujar Sitim.

Demikian dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Melalui juru bicara mereka, Wan Taufiqorahman, secara tegas dapat menerima dan menyetujui LKPj APBD tahun 2015 dan dijadikan Perda Kapaus Hulu tahun 2016. Dia meminta agar hasil audit BPK terhadap keuangan Kapuas Hulu 2015 diperbaiki. "Wajar dengan pengecualian (WDP) harus dipertahankan dan bahkan diusahakan jadi wajar tanpa pengecualian (WTP)," ucapnya.

Sementara itu Fraksi Gerindra dan Amanat Nasional, melalui juru bicara mereka, Muhsin, juga menyetujui dan menerima Raperda LKPj APBD tahun anggaran 2015 untuk menjadi Perda Kapuas Hulu tahun 2016. Fraksinya menilai, WDP tahun 2015 harus jadi bahan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan keuangan daerah. “Diharapkan status opini itu dipertahankan atau ke depan jadi lebih baik,” ucapnya.

Fraksi tersebut juga menyoroti tenaga pendidik yang masih banyak kurang, sehingga perlu segera diatasi oleh pemerintah. Sama halnya, menurut mereka, dengan tenaga medis yang magang di polindes, pukesdes, dan puskemas, yang perlu memperoleh insentif layak. “Kalau bisa dijadikan kontrak sesuai prosedur,” saran Muhsin.

Fraksi Gerindra dan Amanat Nasional menginginkan agar Pemkab membangun pasar di lokasi yang terbakar sebelumnya.

Menanggapi persetujuan fraksi-fraksi, Bupati AM Nasir menuturkan bahwa catatan dan masukan fraksi itu perlu dicatat oleh SKPD Kapuas Hulu. Terkait LKPj, kata dia, periode sebelum Pemkab sudah sesuai dengan aturan dan disepakati bersama eksekutif dan legislatif. Sehubungan dengan BUMD, khususnya PDAM Kapuas Hulu, dikatakan dia, sudah dijelaskan saat rapat konsultasi pembahasan Raperda LKPJ. “Memang ada piutang tagihan ke masyarakat ke PDAM Kapuas Hulu. Di sisi ada permasalahan kubikasi suplai air dari Sungai Potan, sehingga mengalami kendala dalam suplai air bersih,” ucapnya.

Demikian juga dengan parkir di RSUD Putussibau, Nasir setuju untuk segera mengevaluasinya. Demikian pula dengan opsi kompensasi bagi tenaga medis yang magang, dia berjanji akan segera memikirkannya. “Kalau terkait program reboisasi juga akan dibahas lebih lanjut,” tambahnya.

Terkait tenaga pendidik yang melalaikan tugas utamanya, dipastikan dia, tetap ada konsekuensi dari Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

"Untuk memberhentikan mereka itu tidak gampang, ada tahapannya. Kapuas Hulu lagi kekurangan guru, jadi harus hati-hati. Kepada PNS kami sudah tegas, ada beberapa yang sudah kami pecat," tegas Bupati. Untuk penuntasan masalah aset, kata Bupati, memang sedang diupayakan jajarannya. Pemkab sendiri tengah membenahi sistem dan status kepemilikan di aset daerah.(aan)

Berita Terkait