Lima Instruksi untuk Polri

Lima Instruksi untuk Polri

  Kamis, 11 July 2019 11:55
INSPEKTUR UPACARA: Paolus Hadi menjadi inspektur upacara di Halaman Mapolsek Kembayan, Rabu (10/7). ISTIMEWA

HUT Ke-73 Bhayangkara di Sanggau

SANGGAU – Ada lima pesan yang bersifat instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Peringatan HUT Ke-73 Bhayangkara. Lima hal tersebut dibacakan oleh Bupati Sanggau, Paolus Hadi ketika menjadi inspektur upacara di Halaman Mapolsek Kembayan, Rabu (10/7). Tema peringatan tersebut adalah “Dengan Semangat Promoter Pengabdian Polri untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara.”

Lima instruksi yang dimaksud adalah Pertama, Terus tingkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kedua Kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga Terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat Tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kelima Perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri.

Presiden lantas mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah, yang ditunjukkan personil Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Kerja keras dan pengabdian Polri, telah dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Polri dan TNI telah mengamankan seluruh perhelatan internasional yang diselenggarakan pemerintah yaitu Asian Games, Asian Para Games, serta IMF-World Bank Annual Meeting 2018. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, sehingga terselenggara dengan aman, damai, dan demokratis.

Seluruh agenda kemasyarakatan juga dapat terselenggara dengan aman, mulai dari perayaan Natal 2018, Tahun Baru 2019 sampai dengan Ramadan dan Idul Fitri 2019. Kita juga merasakan situasi kamtibmas yang kondusif, arus mudik dan arus balik berjalan dengan lancar, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan terjamin di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, Polri turut terlibat aktif dalam penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air.

Polri juga telah mengungkap berbagai kejahatan, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kemudian kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan siber, lalu kejahatan berimplikasi kontinjensi seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis, sampai dengan kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi. Termasuk dalam menindak kejahatan tindak pidana korupsi, sepanjang tahun 2018, Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan Polri meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun berturut-turut. Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Indeks Reformasi Birokrasi Polri mengalami peningkatan, disertai dengan keberhasilan mewujudkan 69 Zona Integritas, yang terdiri dari 64 Satker dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 5 Satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini menempatkan Polri pada urutan kedua Kementerian/Lembaga dengan Zona Integritas terbanyak setelah Kementerian Keuangan. (sgg)