Legislator Soroti Besarnya Penundaan DAU

Legislator Soroti Besarnya Penundaan DAU

  Sabtu, 10 September 2016 09:30
PALING DISOROTI: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang Donatus saat diwawancarai sejumlah wartawan. SKPD yang dipimpinnya menjadi yang paling disoroti lantaran minimnya penyerapan anggaran.

Berita Terkait

KETAPANG – Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Abdul Sani, mengatakan, besarnya penundaan dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Ketapang, dianggap sebuah cambukan bagi pemerintah setempat. Dia mengingatkan agar jangan sampai hal tersebut kembali terulang di tahun mendatang. Terlebih, dia menggambarkan bagaimana dampak yang disebabkan atas penundaan tersebut sangat besar, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

 
Diakui dia, besarnya penundaan DAU tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurutnya, antara lain masih rendahnya serapan anggaran, sehingga menjadi acuan untuk penundaan DAU sebesar Rp41 miliar setiap bulannya. "Secara kasarnya ini sanksi dari Pemerintah Pusat ke Pemda Ketapang yang tidak cepat melaksanakan serapan anggaran," sesalnya, kemarin (8/9) di Ketapang.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa penundaan sebagian DAU dilakukan sejak September hingga Desember. Jika setiap bulannya dana yang ditunda mencapai Rp41 miliar, maka terdapat Rp164 miliar yang akan ditunda pengirimannya ke Ketapang. Jumlah tersebut, diakui sejumlah pihak, sangat besar. Otomatis akan mempengaruhi pembangunan di Ketapang. Terlebih langkah yang dipilih oleh pemerintah setempat adalah menunda proyek yang belum dikerjakan.

Sani mengungkapkan, rendahnya serapan anggaran di beberapa SKPD lebih disebabkan oleh belum siapnya SKPD bersangkutan untuk melakukan lelang pekerjaan. Bahkan, menurutnya, banyak SKPD yang sering melakukan perjalanan dinas.

Ia mengungkapkan, ketuk palu APBD 2016 dilakukan pada Desember 2015. Seharusnya, menurut legislator PPP tersebut, pada Februari dan Maret sudah dilakukan survei, sehingga Mei sudah dilaksanakan kontrak kerja. Namun faktanya, dia menyayangkan sampai Mei – Juni, kontrak belum dikerjakan. "Bahkan sampai sekarang banyak proyek yang belum kontrak apalagi dilaksanakan, baik proyek lelang maupun penunjukan langsung," jelasnya. "Setelah menjelang akhir tahun baru mau dikerjakan, alasan mereka karena Bupati belum mengeluarkan surat-surat hibah, padahal dana yang ada tidak hanya persoalan hibah, tetapi banyak persoalan lain," sesalnya.

Secara pribadi ia sangat tidak setuju dengan sikap pemerintah setempat yang lebih memilih menunda pembangunan di Ketapang. Terlebih, diakui dia jika penundaan tersebut tidak berdasarkan juklak maupun juknis. "Dari pada memotong belanja modal untuk pembangunan, lebih baik memotong biaya perjalanan dinas, perawatan kendaraan, dan minyak kendaraan, operasional seperti pembelian ATK dan lainnya," ujarnya.

Dari catatan yang dilihat DPRD, diungkapkan dia jika biaya perjalanan dinas selama setahun mencapai Rp90 miliar. Padahal, menurut dia, perjalanan dinas yang dilakukan SKPD sama sekali minim manfaat. Kemudian perawatan kendaraan dan minyak kendaraan, disoroti dia, sangat luar biasa borosnya. Belum lagi, dia melihat bagaimana operasional 29 SKPD yang ada rata-rata sekitar Rp3 miliar, di luar operasional Sekretariat Daerah yang mencapai Rp7 – Rp8 miliar pertahunnya dan tidak pernah dipertanggungjawabkan.

"Kalau perjalanan dinas dan operasional SKPD dikurangi, tentu dapat sedikit banyak membantu menutupi penundaan dana DAU. Sehingga tidak menunda proyek pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat. Kalau yang dipangkas atau ditunda proyek pembangunan, otomatis pembangunan di Ketapang akan mandek," paparnya.

Ia menyesalkan dinas-dinas yang mendapatkan anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan, namun kenyataannya besaran anggaran mereka tidak sejalan dengan serapan. Terlebih, diakui dia jika SKPD yang sangat minim serapan anggaran adalah Dinas PU Kabupaten Ketapang.

"Jadi jangan kesalahan dinas kemudian belanja publik berupa pembangunan yang ditunda. Sekarang saya tanya kenapa pembangunan proyek yang kecil-kecil senilai Rp50 juta untuk pembangunan masyarakat tidak dikerjakan, itu salah siapa, salah kepala dinas yang bengal? Hal sepele tidak dikerjakan kemudian kepentingan masyarakat mau dikorbankan," pungkasnya. (afi)

Berita Terkait