Lebih Cepat Sehari dari Tenggat

Lebih Cepat Sehari dari Tenggat

  Selasa, 25 June 2019 09:45
PERCEPAT PUTUSAN: Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Berita Terkait

Lusa Putusan Sengketa Hasil Pilpres

BPN Ingin MK Progresif, KPU Berharap Ketegangan Mereda

JAKARTA – Rangkaian sidang sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 dipastikan selesai lebih cepat dari tenggat yang diatur UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pembacaan putusan dilakukan Kamis (27/6). Itu lebih cepat sehari dari batas waktu pada Jumat (28/6).

Penentuan waktu tersebut disepakati sembilan hakim konstitusi dalam forum rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang berlangsung kemarin (24/6). Tidak lama berselang, panitera mengumumkannya dalam situs web mkri.id. Sidang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 12.30.

Kabaghumas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono menjelaskan, penentuan jadwal tersebut semata-mata berdasar pertimbangan internal para hakim konstitusi. ’’Majelis hakim konstitusi merasa dan bisa memastikan bahwa putusan itu nanti sudah siap pada 27 Juni,’’ tuturnya saat ditemui di gedung MK kemarin. Karena itu, pembacaan putusan tidak perlu menunggu hingga 28 Juni.

Menurut Fajar, hingga saat ini proses RPH untuk memutus sengketa belum usai. ’’RPH masih berjalan sampai Rabu (26/6), termasuk finalisasi draf putusan,’’ ujarnya.

RPH dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang krusial. Sementara itu, di luar RPH, hakim bisa melakukan pendalaman sendiri.

Dalam forum RPH, semua hal terkait perkara dibahas hingga pada kesimpulan dan putusan. Mana saja hal-hal yang disepakati oleh sembilan hakim menjadi bagian dari putusan. ’’Karena, bukan tidak mungkin sembilan hakim konstitusi itu punya pandangan-pandangan yang tidak serupa,’’ ungkapnya.

Fajar menegaskan, pengucapan putusan lebih cepat dari deadline bukan hal aneh bagi MK. Sebagai gambaran, sengketa hasil Pilpres 2014 diputus MK kurang dari 14 hari. Poin pentingnya adalah tidak melebihi tenggat 14 hari kerja. Sebab, UU Pemilu hanya menentukan deadline, bukan jadwal pembacaan putusan.

Semua pihak yang terkait dengan perkara tersebut sudah dikirimi surat pemberitahuan. Para pihak wajib hadir. ’’Kewajiban bagi kuasa hukum untuk hadir di dalam persidangan karena MK sudah memanggil dan memberitahukan secara patut,’’ jelas Fajar.

Secara teknis, tidak banyak yang dilakukan Sekretariat Jenderal MK untuk menyiapkan sidang pembacaan putusan. Persiapannya sama dengan sidang-sidang lainnya. Ruangan yang dipakai juga sama.

MK, lanjut Fajar, sudah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya untuk antisipasi berbagai kondisi keamanan. ”Kalaupun terjadi demo, itu jangan sampai mengganggu persidangan di Mahkamah Konstitusi,’’ tandasnya.

Respons Para Pihak

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi tidak banyak berkomentar atas jadwal yang ditetapkan MK. Apa pun putusannya, dia berharap itu bisa meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat. Siapa pun harus menerimanya. ’’Putusan MK bagaimanapun adalah upaya hukum terakhir yang bisa ditempuh siapa pun untuk mempersoalkan hasil pemilu,’’ ujarnya saat ditemui di kantor KPU kemarin.

”Kalau ada amar yang memerintahkan KPU harus melakukan ini dan itu, kami harus menunggu putusannya seperti apa,’’ lanjut Pramono. Apalagi, pihaknya masih harus menghadapi sengketa pileg bulan depan.

Selama ini, kata dia, KPU tidak pernah menunda pelaksanaan putusan MK. Baik terkait gugatan uji materi UU maupun putusan lainnya. Begitu putusan keluar, KPU langsung bersikap dan menjalankannya. Apa pun putusannya, MK pasti memperhatikan kendala yang akan dihadapi KPU. ”Sehingga pasti putusan itu sudah memperhatikan tenggat atau batasan waktu yang masuk akal untuk dilakukan KPU,” tegasnya.

Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menghormati rencana MK yang membacakan putusan sidang sengketa hasil pilpres lusa. Menurut dia, itu merupakan hak hakim konstitusi. ”Kami hormati karena tidak melanggar aturan. Paling lambat kan 28 Juni, jadi bisa juga 27 Juni,” tuturnya.

Politikus Partai Gerindra itu tidak mau berburuk sangka terkait pembacaan putusan yang lebih cepat. Dia hanya mengingatkan bahwa putusan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dahnil Anzar Simanjuntak, koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, mengatakan bahwa pihaknya berharap para hakim menempatkan MK sebagai mahkamah yang progresif dan substantif. Yakni, sebagai penjaga konstitusi serta pengusung kejujuran dan keadilan. ”Tidak mereduksi MK sekadar menjadi mahkamah kalkulator,” tegasnya.

Prabowo dan Sandi, kata dia, akan menghormati putusan hukum. ”Yang jelas, publik sudah kami hamparkan ada fakta pemufakatan curang yang TSM (terstruktur, sistematis, masif),” ungkap Dahnil.

Sementara itu, Arteria Dahlan, anggota tim kuasa hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, juga tidak mempermasalahkan rencana pembacaan putusan pada 27 Juni. Dia hanya berharap putusan hakim dapat mengakhiri kesimpangsiuran, keluh kesah, dan klaim-klaim sepihak yang selama ini beredar. Putusan itu juga bisa mengakhiri polemik kebangsaan terkait dengan pemilu yang dianggap curang. ”Mudah-mudahan melalui putusan MK, terdapat kepastian hukum terkait pelaksanaan pemilu,” kata politikus PDIP itu.

Menurut dia, putusan MK akan membuktikan semua. ”Kami berharap Pak Jokowi menjadi presiden melalui suatu proses demokrasi yang sehat dan pemilu yang bermartabat melalui putusan MK,” tutur dia.

Pengamanan Sidang

Aparat kepolisian mengantisipasi berbagai potensi yang bisa muncul saat MK membacakan putusan sengketa hasil pilpres. Sebanyak 47 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan pemerintah daerah DKI siaga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, secara aktif, tidak kurang 13 ribu personel berjaga di sekitar gedung MK. Sisanya disebar ke beberapa titik. ”Di beberapa objek vital nasional,” kata Dedi kemarin. Objek vital yang dimaksud, antara lain, istana kepresidenan, kantor KPU, kantor Bawaslu, serta beberapa kantor kedutaan besar di Jakarta.

Dengan jumlah personel sebanyak itu, Dedi optimistis pembacaan putusan sengketa hasil pilpres akan berjalan lancar. Masyarakat tidak perlu takut atau khawatir dan bisa beraktivitas seperti biasa. ”Jaminan keamanan ini diberikan aparat keamanan. Baik dari unsur Polri maupun TNI dan tentu pemerintah daerah,” terang dia.

Polri sudah memiliki analisis terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Analisis itu diperoleh berdasar prediksi intelijen. ”Dan, kita tahu masa-masa penetapan di akhir putusan MK itu adalah masa-masa yang cukup rawan,” kata Dedi.

Dia mengingatkan agar insiden pada 21-22 Mei tidak sampai terulang. Belajar dari insiden itu pula, Polri menekankan bahwa tidak boleh ada pengerahan massa di MK saat putusan dibacakan. ”Polri sudah menyampaikan, untuk di area gedung MK itu daerah steril. Tidak boleh ada kegiatan massa di sana,” tegasnya.

Jenderal bintang satu Polri itu mengungkapkan, imbauan itu sudah berulang disampaikan. Bahkan sejak proses sidang sengketa hasil pilpres dimulai. Pihaknya memastikan agar tidak ada pengerahan massa dari luar Jakarta.

Hingga kemarin, kata dia, juga belum ada surat pemberitahuan yang diterima Polda Metro Jaya terkait rencana aksi demo. ”Dari beberapa pihak yang akan melakukan kegiatan demo atau menyampaikan aspirasi di beberapa wilayah di Jakarta,” terangnya. (byu/lum/syn/c10/fal)

Berita Terkait