Lawan Kapitalisasi dan Komersialisasi Pendidikan

Lawan Kapitalisasi dan Komersialisasi Pendidikan

  Selasa, 31 May 2016 08:59   3,990

 

Oleh: Weny Fitriana

 

PENDIDIKAN merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir dan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu alat untuk mengubah manusia dari ketertinggalan. Selain itu pendidikan banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja (Wahono, 2001:2).

Tapi apa boleh buat, dan apa mau dikata, ternyata yang terlihat dilapangan tidak seperti yang dibayangkan, bahkan ironis. Kondisi dunia pendidikan kita amatlah memprihatinkan dan semakin jauh dari cita-cita yang idealnya, yaitu sebagai wahana pembebasan manusia dan memanusiakan manusia.

Apalagi dewasa ini, kita tengah memasuki suatu zaman baru yang ditandai dengan menguatnya paham pasar bebas, yang dikenal sebagai zaman globalisasi, maka tradisi umat manusia untuk mempertahankan eksistensi mereka melalui pendidikan mendapat tantangan, karena pendidikan sedang terancam dengan adanya manusia-manusia rakus yang menyatakan bahwa dunia pendidikan dapat digunakan untuk mengakumulasi kapital dan mendapat keuntungan.

Sehingga di zaman globalisasi ini, tidak diragukan lagi pendidikan mulai terkesan dengan “mahalnya biaya pendidikan”. Dengan demikian pendidikan semakin tidak terjangkau bagi rakyat miskin bahkan mungkin menjadi momok (sesuatu yang ditakuti) untuk kalangan mereka dengan mahalnya dunia pendidikan. Seakan hanya  orang menengah ke atas yang bisa menikmati dunia pendidikan.

Kapitalisme sebagai sistem baru telah berkembang sejak zaman kuno, dan selalu mengalami masa kemajuan dan masa kemerosotan. Karena kapitalisme merupakan suatu sistem yang terus mengalami perkembangan dalam upaya eksistensi dirinya. Tidak diragukan lagi kapitalisme kini telah merambah ke dunia pendidikan.

Masuk dan berkembangnya kapitalisme di dunia pendidikan ditandai dengan semakin maraknya pembangunan sekolah-sekolah swasta dengan memberlakukan perilaku pasar bebas dan dunia bisnis di dunia pendidikan (sekolah). Komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran dan uang gedung saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.. Hal tersebut tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah tetapi juga melanda di univesitas. Betapa mahalnya biaya untuk masuk masuk ke perguruan tinggi, apalagi jika perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi yang favorit. Hal tersebut mungkin bukanlah suatu masalah bagi para anak-anak pejabat atau pengusaha. Namun bagi anak-anak yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah hal tersebut seakan tidak mungkin untuk bisa diraih. Kita bisa melihat contoh yang baru saja terjadi yaitu tentang kuota penerimaan SNMPTN dan SBMPTN dimana  Kuota seleksi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kini dikurangi.  Menteri Riset mengemukakan jika kuota masuk PTN melalui jalur SNMPTN yang semula sekitar 50% namun pada tahun ini akan di kurangi menjadi 40%. Berbeda dengan SBMPTN kuotanya tidak di kurangi dan tidak ditambah yakni 30%. Namun untuk jalur tingkat mandiri di tingkatkan menjadi 30%. (Republika;2016). Kapitalisme jelas terlihat dalam kasus ini. Dimana SNMPTN yang tidak dipungut biaya sepeserpun diturunkan kuotanya. Lebih-lebih kuota yang seharusnya untuk SNMPTN malah dialihkan (ditambahkan) ke ujian mandiri (UJM). Jelas Ujian Mandiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan begitu mahal. Sehingga kesempatan anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah untuk kuliah di perguruan tinggi favorit berkurang, karena mahalnya biaya ujian mandiri (UJM).  Akhirnya hanya anak-anak orang kaya dan yang mampu membayar dengan biaya sebesar apapaun yang lebih mempunyai kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi favorit tersebut. Hal ini jelas menunjukkan maraknya pasar bebas di dunia pendidikan.

Maraknya pasar bebas didunia pendidikan, dilandasi pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas”(Wahono, 2001:2).

Pasar bebas dan bisnis yang berlaku di sekolah-sekolah semakin berkembang pesat, dengan banyaknya program baru yang semakin menekan dan melumpuhkan orang tua sebagai wali murid dalam membiayai sekolah anaknya. Dari beberapa program sekolah diatas, betapa program sekolah telah turut menyumbang terjadinya proses “Pemiskinan” dan “Pembodohan” di masyarakat, karena semakin banyaknya anak didik yang tidak dapat menyelesaikan program study mereka sampai selesai, dikarenakan biaya sekolah yang mahal dan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang ekonominya terjangkau.

Semua hal tersebut terjadi karena paradigma yang salah selama orde baru, yaitu paradigma “kompetisi” dengan pendekatan “Sumber Daya Manusia”. Dalam paradigma ini, dunia pendidikan lebih mempertahankan  status-quo ekonomi-sosial yang sangat timpang. Paradigma “Kompetisi” mengakibatkan mahalnya sekolah, karena ketidakadilan pemerintah dalam pemberian subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga menyebabkan rendahnya gaji guru.

Maka tidak heran ketika kapitalisme berkembang di dunia pendidikan. Para pelaku pendidikan juga turut memiliki otak komersil dan turut mengembangkan pasar bebas di sekolah mereka. Hal ini mereka lakukan demi menjaga mutu sekolah dan mempertahankan biaya hidup mereka, karena berlakunya pasar bebas di dunia pendidikan membawa keuntungan yang besar bagi mereka. Selain itu Dari kesalahan paradigma dan pendekatan yang menyebabkan adanya pembedaan dan perhatian pemerintah dalam hal alokasi subsidi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, membuat sekolah-sekolah swasta kekurangan dana dalam pengembangan pendidikan, khususnya menghadapi zaman globalisasi ini. Sehingga dalam melengkapi fasilitas sekolah agar tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, dan untuk menggaji para guru, pihak sekolah menarik uang SPP yang tidak sedikit dan lebih mahal dari sekolah negeri, selain itu juga masih ada dana potongan yang dibebankan kepada orang tua murid, seperti biaya ujian, uang rapor, uang ijazah, perayaan hari besar, uang UKS, OSIS, dan lain sebagainya. Tidak jauh beda dengan kasus-kasus di perguruan tinggi, dimana mahasiswa harus membayar uang UKT yang sebegitu mahalnya namun transparansi dana tidak ada.

Dengan beratnya tanggungan ekonomi sosial pendidikan ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi sosial bagi guru/dosen di satu pihak, tetapi juga bagi peserta didik dan keluarganya di lain pihak, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian atau pelulusan peserta didik. Dengan kata lain drop-out atau putus sekolah sebelum waktunya merupakan dampak dari beratnya tanggungan dan ketimpangan ekonomi sosial, sehingga semakin banyak anak didik yang tidak mendapatkan hak-hak mereka dalam dunia pendidikan.

Pendidikan adalah kebutuhan dasar (basic need) hidup manusia. Pendidikan juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia, tapi kenyataan yang terjadi pendidikan dan pengajaran di dalam paradigma neokolonial Indonesia selama ini hanya diajukan demi fungsinya terhadap kebutuhan penguasa, tidak demi masyarakat. Maka sudah saatnya kita merubah paradigma pendidikan yang selama ini keliru. Paradigma pendidikan yang seharusnya ditanamkan adalah paradigma yang sesuai dengan pancasila sila ke-2 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang direkomendasi oleh Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27. Yang pertama menjadikan “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang kedua menjamin “hak memperoleh pendidikan untuk semua”. Disisi lain Perlu adanya badan pengawas intensif yang benar – benar mengawasi jalannya dana untuk lembaga pendidikan. Tentu diikuti oleh anggota badan pengawas sendiri yang tidak “nakal”. Yang akan mengakibatkan kerugian Negara. Dan jika mengimpikan sebuah proses pendidikan yang murah didalam kondisi saat ini. Maka salah satu jalan adalah dengan membuat sebuah model pendidikan baru, yaitu model pendidikan alternatif. Model pendidikan yang berpihak kepada kaum menengah kebawah. Model pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan dari segala bentuk ketertindasan. Impian hanya menjadi khayalan jika kita berharap bisa mengubah system pendidikan formal sekarang ini, tanpa membentuk sebuah sistem pendidikan alternatif sebagai bentuk perlawanan.**

*) Pemerhati pendidikan