Kukar atau Palangka Raya

Kukar atau Palangka Raya

  Rabu, 8 May 2019 10:16
KUNJUNGAN PRESIDEN: Presiden Joko Widodo bersama rombongan meninjau lokasi yang menjadi alternatif ibu kota baru di kawasan Bukit Soeharto, Km 48, Samboja, Selasa (7/5).

Berita Terkait

- Calon Terkuat Lokasi Ibu Kota Baru

- Jokowi Langsung Cek Kesiapan Lapangan

JAKARTA – Ada dua kota yang tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk lokasi ibu kota baru. Yakni Kutai Kartanegara (Kukar) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng). Indikasinya, kemarin (7/5) Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbang langsung untuk meninjau dua lokasi tersebut. 

Di Kukar presiden menjelajahi kawasan Bukit Soeharto. Bukit itu terletak di jalur Balikpapan–Samarinda. Jokowi didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR Sofyan Djalil. 

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan paparan. ”Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji, salah satunya di Kalimantan Timur,” terangnya. 

Wilayah tersebut memiliki sejumlah keunggulan. Salah satunya adalah infrastruktur pendukung di sekitar kawasan Bukit Soeharto. Kawasan itu dilalui jalur tol Balikpapan–Samarinda. Selain itu berdekatan dengan Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara APT Pranoto Samarinda. ”Sudah enggak perlu buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada,” lanjutnya.

Jokowi menanggapi. Menurut dia, pemerintah tidak hanya berfokus pada kesiapan infrastruktur. Ada aspek-aspek lain yang harus dikaji. Mulai sosiopolitik, lingkungan, ketersediaan air, hingga kerawanan bencana alam. Baik banjir maupun gempa bumi.

Yang jelas, pemerintah berpedoman pada visi jangka panjang pembangunan Indonesia. ”Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat bisnis, perdagangan, dan jasa,” ujarnya. Pemisahan itu diharapkan bisa memudahkan jalan Indonesia menjadi negara maju.

Setelah hadir di Kukar, presiden bergeser ke Palangka Raya kemarin sore. Rencananya, hari ini presiden meninjau lokasi yang disiapkan Pemprov Kalteng sebagai lahan pembangunan ibu kota baru. Lokasinya dirancang berada di antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan. 

Kota Palangka Raya tidak asing dengan isu pemindahan ibu kota. Berdasar literatur yang menjadi sumber kajian Bappenas, Palangka Raya sejak awal memang dirancang sebagai ibu kota baru Indonesia. Pencanangan itu berawal dari pernyataan resmi Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1957. Kala itu Soekarno menyatakan bahwa Palangka Raya menjadi modal dan model ibu kota baru.

Rencana tersebut tidak hanya menjadi wacana. Sejumlah insinyur Rusia didatangkan untuk membangun infrastruktur di sana. Termasuk membangun jalan raya di lahan gambut. Namun, pembangunan terhenti akibat krisis pada 1960. Gagasan pemindahan ibu kota itu akhirnya lenyap seiring dengan lengsernya Presiden Soekarno pada 1965.

Dalam kajian kali ini, Bappenas menggunakan tiga jenis analisis. Pertama, studi komparatif sejumlah negara yang memindahkan ibu kotanya. Dari 53 negara, termasuk Indonesia, ada 17 negara yang dinyatakan berhasil. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Australia, India, dan Brasil. Kemudian, ada 13 negara yang gagal atau kurang berhasil. Sisanya belum bisa dinilai.

Berdasar studi itu, ada ciri yang hampir mirip pada negara-negara yang berhasil. Yakni mereka yang memindahkan ibu kota dalam rangka memisahkan ibu kota pemerintahan dengan ibu kota bisnis. Pemisahan itu berdampak pada terbentuknya ekosistem fisik pemerintahan yang lebih baik. Juga terbentuknya keseimbangan antar kawasan dan kesinambungan keunggulan negara secara global.

 Studi kedua menggunakan analisis biaya dan manfaat. Berdasar analisis tersebut, pemindahan ibu kota berpotensi menimbulkan guncangan sosial, budaya, dan politik yang besar dalam jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, manfaatnya sangat besar karena akan ada pusat pertumbuhan baru yang lebih termanajemen.

Studi ketiga menggunakan analisis kombinasi. Ada delapan parameter yang empat di antaranya berkontribusi paling besar untuk pertimbangan pemindahan ibu kota. Antara lain kekuatan budaya, keamanan dari potensi bencana alam, keamanan dari ancaman sosial, dan luas lahan. Sisanya adalah kekuatan ekonomi, potensi ekonomi, kondisi geografis yang strategis, dan kesiapan infrastruktur.

JK Sebut Butuh 10–20 Tahun

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, ada skema terkait anggaran pemindahan ibu kota supaya tidak terlalu membebani APBN. Di antaranya adalah model sewa. Khususnya terkait dengan penyediaan gedung perkantoran. ”Di negara lain juga begitu (sistem sewa, Red). Di Malaysia itu sistem sewa malah,” ungkapnya. 

JK menuturkan, di Malaysia banyak gedung yang digunakan pemerintah yang menyewa ke Petronas. Menurut JK, sistem seperti itu juga bisa diterapkan di Indonesia. Dia menegaskan, pemindahan ibu kota harus paket komplet. Bukan hanya pemindahan unsur eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatifnya. Karena itu, diperlukan banyak gedung. Agenda akbar pemindahan ibu kota itu juga bakal melibatkan 1,5 juta manusia. Mereka terdiri atas para ASN dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya.

Meskipun begitu, JK menuturkan bahwa pemindahan ibu kota butuh waktu untuk penyesuaian. Yang terpenting adalah lokasinya harus memenuhi persyaratan. Menurut dia, program tersebut harus melalui penelitian yang panjang. ”Wah (perkiraan butuh waktu, Red) ada 10–20 tahun,” katanya.

JK juga mengingatkan, pemindahan ibu kota harus dibarengi penguatan otonomi daerah. Khususnya di level pemerintah provinsi (pemprov). Dengan begitu, segala perizinan cukup diselesaikan di tingkat provinsi. Tidak perlu harus diurus di tingkat pusat.

Jika aspek otonomi tidak diperkuat, program pemindahan ibu kota tidak akan menghasilkan dampak signifikan. Sebab, dalam jangka panjang, lokasi ibu kota baru akan kembali penuh sesak seperti DKI Jakarta saat ini. ”Artinya sama dengan di Amerika. Kalau ada yang mau bikin usaha di San Francisco atau California, tidak perlu izin ke Washington,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota. Namun, dia mengingatkan bahwa pemindahan itu harus didasari kajian yang matang dan tidak membebani APBN. ”Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil, tapi tidak boleh membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat,” tutur Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Legislator asal dapil Jawa Tengah VII itu menjelaskan, kajian pemindahan ibu kota yang dirumuskan Bappenas akan dibahas secara mendalam dalam rapat kerja komisi terkait di DPR. Pemerintah dan DPR bisa saling mengoreksi dan memberikan masukan. Menurut dia, pemindahan itu juga berkaitan dengan Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota yang saat ini dimiliki Jakarta. ”Jika jadi dipindah, undang-undang tersebut tentu akan mengalami penyesuaian terhadap daerah baru yang dijadikan ibu kota negara,” imbuh mantan ketua Komisi III DPR itu.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI tersebut menerangkan, keseriusan pemerintahan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota patut diapresiasi. Hal tersebut membuktikan bahwa Jokowi tidak ingin pertumbuhan pembangunan hanya dipusatkan di Pulau Jawa. ”Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta sudah sering diwacanakan di berbagai era pemerintahan sebelumnya. Memasuki periode kedua kepemimpinannya, Jokowi kembali menunjukkan komitmen pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” papar dia. (byu/wan/lum/c9/oni)

Berita Terkait