Kubu Raya Kembali Raih Predikat WTP

Kubu Raya Kembali Raih Predikat WTP

  Jumat, 31 May 2019 09:53
TANDA TANGAN: Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman dan Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menandatangi berita acara tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 | Foto humas pemkab Kubu Raya

Berita Terkait

SUNGAI RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah melalui hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat. Sama seperti beberapa tahun sebelumnya, kata Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, capaian Opini WTP untuk kelima kalinya berturut-turut ini merupakan kewajiban yang harus diraih sebagaimana tahun sebelumnya. 

“Ini merupakan satu kewajiban karena WTP itu wajib. Kalau sampai disclaimer, itu berarti ada masalah. Harapan kami untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar itu seperti apa.  APBD ini uang masyarakat jadi harus transparan dan akuntabel,” ujarnya seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalbar, Selasa (28/5).

Muda mengatakan keberhasilan mempertahankan Opini WTP selama lima  tahun berturut-turut, menunjukkan kian baiknya komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah. Ia menyebut raihan WTP untuk kelima kalinya merupakan buah dari kerja sama sinergis antarjajaran pemerintah daerah dalam ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Kubu Raya. “Alhamdulillah kami mendapat Opini WTP yang kelima kalinya. Mudah-mudahan pencapaian ini dapat terus dijaga dan dipertahankan,” harapnya.

LHP atas LKPD Tahun 2018 kepada 14 Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan 14 Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono. Joko menuturkan ada 11 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat Opini WTP, yakni Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas.

“Harapan kami tahun depan sudah ada peningkatan dan memperoleh Opini WTP dari daerah-daerah yang belum mendapatkannya. Tentunya perlu komunikasi yang baik dari kepala daerah , wakil kepala daerah, DPRD, dan OPD bersangkutan,” ujar Joko. (ash)

Berita Terkait