KPU Lantik Anggota PPK Tambahan

KPU Lantik Anggota PPK Tambahan

  Kamis, 3 January 2019 11:49
TAMBAH ANGGOTA : Ketua KPU saat melantikan PPK dan PPS Kabupaten Mempawah.

Berita Terkait

MEMPAWAH - Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tambahan, Rabu (2/1) pagi di Kantor KPU Mempawah. Pelantikan belasan petugas kecamatan itu dipimpin Ketua KPU, M Agoes Soesanto, SH.

“Pelantikan dilaksanakan atas dasar putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait jumlah anggota PPK pada Pemilu 2019 berjumlah 5 orang. Sebelumnya jumlah anggota PPK ini berjumlah 3 orang,” terang Agoes.

Selanjutnya, jelas dia, KPU RI menerbitkan surat edaran tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK serentak yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2019 ditiap kabupaten/kota se-Indonesia.

“Maka, pelantikan PPK ini kita rangkaikan dengan beberapa agenda lain. Yakni PAW PPK Anjongan dan PPS Desa Peniti Besar, Kecamatan Segedong. Salah satunya PAW Petrus Anyim yang mengundurkan diri dari PPK Anjongan, lantaran terpilih menjadi komisioner KPU Kabupaten Mempawah,” sebutnya.

Agoes memastikan, proses penjaringan dan seleksi terhadap anggota tambahan PPK dan PAW PPS telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang ada. Pihaknya mematikan para petugas yang terpilih merupakan figur terbaik yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas serta tanggungjawabnya selaku penyelenggara Pemilu 2019.

“Seluruh proses perekrutan ini kita lakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan perundang-undangan. Mereka yang terpilih sudah melewati seleksi yang ketat dan selektif,” tegasnya.

Lebih jauh, dirinya mengaku bersyukur dengan keputusan MK menambah anggota PPK di tingkat kabupaten. Mengingat, tugas dan tanggungjawab penyelenggara pada Pemliu 2019 jauh lebih berat dibandingkan Pilkada 2018 lalu.

“Pilkada lalu, jumlah PPK 5 orang dan mereka hanya mengurus 2 kotak suara saja. Sedangkan Pemilu 2019 nanti, ada 5 kotak suara yang harus mereka tangani. Dan proses rekapitulasi nantinya akan dipusatkan di PPK. Maka tugas PPK akan sangat berat sekali,” tuturnya.

Misalnya, Ketua KPU mencontohkan wilayah kerja PPK Sungai Pinyuh yang meliputi 163 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maka, jumlah kotak suara yang harus mereka rekapitulasi sebanyak 600 lebih kotak suara. “Periode kerja PPK dan PPS ini dimulai sejak tanggal 2 Januari-16 Juni 2019. Kemungkinan bisa saja bertambah jika ada sengketa di MK yang membutuhkan kinerja petugas bersangkutan,” sebutnya.

Untuk itu, dia berpesan kepada PPK dan PPS yang dilantik agar memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme sebagai penyelenggara Pemilu 2019 di Kabupaten Mempawah. Dan para petugas wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu dalam aktivitasnya.

“Jaga netralitas dan independensi sebagai penyelenggara Pemilu. Apalagi jumlah peserta Pemilu 2019 sangat banyak dengan melibatkan ratusan peserta dan seluruh parpol termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Disinilah kualitas kerja PPK dan PPS diuji,” tukasnya. (wah)

Berita Terkait